Lanny Jaya minta kuota IPDN ditambah

Lanny Jaya minta kuota IPDN ditambah

 

Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Christian Sohilait – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Papua meminta pemerintah memberikan tambahan kuota penerimaan calon Praja IPDN formasi 2019 bagi daerahnya. Sebab, minat anak-anak Papua untuk bersekolah di institut pemerintahan sangat tinggi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya Christian Sohilait, mengatakan selama ini kuota yang diberikan bagi kabupaten/kota sangat minim, yang mana daerahnya tahun lalu hanya dijatah enam orang.

“Enam orang itu sangat sedikit, kami minta tahun ini (2019) 15 orang,” kata Christian, di Jayapura, Senin (11/3/2019).

Sedangkan terkait soal ujian, dirinya berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), bisa memberikan kisi-kisi sehingga bisa dipahami anak-anak yang akan mengikuti tes.

“Ini tugas kami untuk menyiapkan anak-anak dalam mengikuti tes masuk IPDN, tapi kami juga harapkan ada bimbingan khusus dari Menpan RB atau soal kisi-kisi untuk bagikan kepada anak-anak kami,” ujarnya.

Di samping itu, dirinya juga menyarankan agar ke depan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota perlu duduk bersama membicarakan kuota untuk Papua harus berapa banyak. Setelah itu, baru membahas 80 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen Non OAP.

“Sampai hari ini kami belum tahu berapa kuota bagi Papua, tapi untuk Pemkab Lanny Jaya, kami minta kuota 15 orang semuanya untuk OAP,” katanya lagi.

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Murtir Jeddawi menekankan soal kuota untuk Papua masih dalam proses usulan ke Menpan, sehingga masih menunggu keputusan resmi.

Sedangkan mengenai standar pesyaratan dan nilai, jelas ia, semua sama untuk tingkat nasional (tes pertama). Namun apabila kuota tidak memenuhi, biasanya kepala daerah (gubernur) meminta afirmasi.

Dengan demikian, dirinya meminta masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk mengawal anak-anaknya untuk tes. Dalam artian, harus sehat, bersih, pintar dan bagus dalam segala hal.

“Jangan biarkan anak-anak kita mendaftar sendiri, karena ini tugas pemerintah dalam mengawal anak-anaknya sampai mendaftar. Sebab fungsi pemerintah adalah memperdayakan masyarakatnya, jadi harus dikawal sampai selesai,” kata Murtir Jeddawi. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)