HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Laode M Syarif ajak pemerintah bangun Papua dengan tulus

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif mengajak kepala daerah di pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota Papua dan Papua Barat, sepenuh hati membangun Papua ke arah lebih baik. Ia menilai, Papua adalah masa depan Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, bahkan yang terbesar di dunia.

“Rela dan tulus membangun Papua itu bukan hanya dengan lagu-lagu atau pukul tifa, tapi dengan contoh perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu, KPK berniat terus mendampingi Papua ke arah yang lebih baik,” kata Laode M Syarif di Jayapura, Kamis (25/7/2019).

Laode menyatakan Papua harus menghindari kesalahan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di pulau lain, dan telah mengakibatkan kerusakan alam. Ia mencontohkan bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura pada 16 Maret 2019 lalu sebagai bentuk dari pembiaran yang berakibat fatal. “Kerusakan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan di Jawa jangan kita ulang di sini,” ujarnya.

Ia menekankan  kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Papua merupakan bentuk upaya pencegahan korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah. “Jadi KPK itu bukan hanya menangkap, tapi lebih kepada melakukan pencegahan. Untuk itu, jangan melihat KPK seperti liat hantu,” katanya.

Loading...
;

Laode menyebut optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Papua menjadi salah satu prioritas KPK, agar pemerintah daerah di Papua lebih berdaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Laode mengingatkan sebagian skema kucuran Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Papua akan berakhir pada 2021, sehingga dampak berkurangnya kucuran Dana Otsus harus dikaji.

“Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bisa menjadi jawaban untuk membuat kajian mengenai dampak dana Otsus yang sudah dikeluarkan pemerintah sejak 2001. Sedangkan KPK dalam posisi siap membantu bila diminta pemerintah, namun yang terpenting adalah pemangku kebijakan di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Ditempat yang sama. Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta seluruh aparatur pemerintahan daerah yang ada di Papua dan Papua Barat, untuk tidak merasa takut bila didatangi KPK karena pada prinispnya kehadiran lembaga itu adalah untuk membantu. “Jadi KPK datang itu untuk membantu pemerintah mencegah korupsi, bukan untuk hal-hal lain,” kata Klemen Tinal. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top