Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

LBH Papua minta polisi hentikan kriminalisasi dengan pasal makar terhadap aktivis Papua

Mahasiswa yang ditangkap dan ditahan Polres Mimika saat menggelar upacara bakar batu bersama Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, (Lemasa). Jubi/Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – 2017 silam, Hakim Mahkamah Konstitusi, Suharyo saat membacakan pertimbangan putusan uji materi dua gugatan delik makar dalam KUHP masing-masing bernomor 7/PUU-XV/2017 dan 28/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa :

“Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar sehingga tidak jadi alat membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi semangat UUD 1945”.

Menjelang setahun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materil pasal makar di atas, sudah mulai tercatat lagi kriminalisasi pasal makar terhadap aktivis Papua. Hal itu mulai terlihat pasca aksi melawan tindakan rasisme yang dilakukan orang Papua di beberapa kota besar di tanah Papua.

“Publik di Papua dikejutkan dengan peristiwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap aktivis dengan tuduhan melanggar pasal 106 KUHP atau pasal makar. Sekalipun demikian, sampai saat ini belum diketahui secara pasti fakta hukum apa yang menjadi dasar tuduhan pasal makar terhadap aktivis,” jelas Emanuel Gobai dari LBH Papua, Senin (23/9/2019).

Setelah ditelusuri, perubahan narasi dari aksi anti rasisme menjadi peristiwa penangkapan dan penetapan tersangka pasal makar itu bermula dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto yang menyebutkan,Benny Wenda sebagai aktor utama kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Loading...
;

Wenda juga dituding melakukan konspirasi dengan aktor-aktor lokal untuk membuat kisruh suasana. Pihak lokal yang diajak kerjasama di antaranya Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).Wiranto, dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada tanggal 5 September 2019 di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Sebagai tindaklanjutnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian mengklaim dirinya sudah dapat beberapa data. KNPB main, ULMWP main. “Dan saya tahu rangkaiannya ke mana. Termasuk gerakan AMP, teman-teman adik-adik Aliansi Mahasiswa Papua, ini juga digerakkan oleh mereka”.

Tito juga menyebut bahwa kerusuhan tersebut telah disetting sedemikian rupa. “Jadi apa yang terjadi di Papua saat ini dan di luar itu semua didesain oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu akan saya kejar,” tegas Tito.

Menurut Emanuel Gobai, sepertinya pernyataan Kapolri soa; “akan saya kejar “ itu dimaknai sebagai “Perintah Tugas” oleh Kapolda Papua dan Papua Barat sehingga mereka mengerahkan bawahannya untuk menangkap banyak aktivis. “Selanjutnya mentersangkakan mereka menggunakan pasal 106 KUHP atau Pasal Makar,”  jelas Gobay

Berdasarkan pantauan Lembaga Bantuan Hukum Papua sejak 5 September 2019 sampai saat ini tercatat ada 22 orang aktivis yang dituduh melakukan tindakan makar, seperti : di Jakarta ada 6 orang aktivis, di Manokwari ada 3 orang aktivis, di Jayapura ada 6 orang aktivis, di Sorong ada 4 orang aktivis dan di Fak-Fak ada 3 orang aktivis.

Dari hasil pendampingan beberapa orang aktivis yang dituduh makar ditemukan fakta hukum dimana saat penangkapan terhadap aktivis pihak kepolisian tidak menunjukan “Surat Tugas dan Surat Penangkapan”.

Padahal jelas-jelas KUHAP telah menegaskan bahwa “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa” (pasal 18 ayat (1), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum acara Pidana).

Selain itu , sesuai dengan mekanisme penyelidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan, dari pembuatan Laporan Polisi (LP) hingga penerbitan Surat Perintah Penyelidikan (SPRINDIK) membutuhkan waktu yang lebih dari satu hari sebab awalnya pelapor akan dimintai keterangan oleh petugas piket SPKT untuk membuat Laporan Polisi.

Selanjutnya Piket Reskrimum akan melakukan pemeriksaan BAP saksi Pelapor, akhirnya LP dan BAP Saksi Pelapor akan diserahkan kepada atasnya dan selanjutnya akan dilimpahkan lagi ke kesatuan yang lebih rendah

“ Pasal 14, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan). Pada prakteknya ditemukan fakta dimana antara Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Penyelidikan (SRINDIK) diterbitkan pada tanggal yang sama sehingga diduga tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka makar dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan,”.

Menurutnya, berdasarkan keterangan salah satu tersangka makar di Polda Papua, dirinya sejak awal belum pernah bertemu dan berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan aksi anti rasisme di Papua. Selain itu, pada saat aksi anti rasisme jilid pertama pada tanggal 19 Agustus 2019 dan jilid kedua pada tanggal 28 Agustus 2019 dirinya berada di kebun. Hal itu dibenarkan oleh istrinya dan salah seorang saksi yang bersama-sama dengan tersangka makar di kebun.

Atas dasar fakta tersebut Lembaga Bantuan Hukum Papua menduga, dalam penangkapan tersangka makar pihak kepolisian tidak memiliki “alat bukti yang cukup” namun tetap mereka melakukan penangkapan. Fakta itu menunjukan bahwa pihak kepolisian tidak menjalankan tugas penegakan hukum sesuai dengan perintah Pasal 17 KUHAP : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

“Dugaan tersebut dikuatkan lagi dengan fakta dimana pihak kepolisian berusahan mencari-cari soal dengan cara menambahkan beberapa pasal terkait peristiwa pidana yang terjadi saat dan setelah tersangka makar ditangkap seperti Pasal 106 dijuntokan dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 212 junto Pasal 213 untuk Buktar Tabuni dan Pasal 106 dikaitkan dengan motor tanpa surat-surat ditumpangi tersangka sebelum ditangkap atau dijuntokan dengan Pasal 362 KUHP atau mungkin Pasal 480 KUHP untuk Agus Kossay,” jelasnya.

Pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan dalam menjalankan perintah Kapolri diatas, secara langsung menunjukan bahwa Kapolri, Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat beserta jajarannya selaku aparat penegak hukum tidak “berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar” terhadap aktivis Papua.

“ Artinya Kapolri, Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat beserta jajarannya mengabaikan perintah Hakim Mahkam Konstitusi diatas,”

Dengan berdasarkan pada arahan Hakim Mahkama Konstitusi terkait pengunaan pasal makar serta fakta ketidakjelasan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuduhan Pasal Makar serta tidak adanya cukup bukti atas tuduhan Pasal Makar dan pelanggaran UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana jo Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan dalam menjalankan perintah Kapolri diatas maka Lembaga Bantuan Hukum Papua menegaskan kepada :

Kapolri untuk memerintahkan Kapolda Papua dan Kapolda Papua barat untuk menghentikan penangkapan dan penetapan tersangka pasal makar kepada aktivis sebagai bentuk penghargaan terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 7/PUU-XV/2017 dan 28/PUU-XV/2017.

Kapolri Perintahkan Kapolda Metro Jaya , Penyidik Polda Metro Jaya, Kapolda Papua ,Penyidik Polda Papua dan Kapolda Papua Barat , Penyidik Polda Papua Barat untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas tuduhan Pasal Makar sebab tidak terdapat cukup bukti sesuai dengan arahan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Pihaknya juga meminta polisi untuk segera membebaskan seluruh masa aksi anti rasisme yang tidak melalukan tindak pidana, pada saat melakukan aksi anti rasisme sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan rasisme di Indonesia.

Sementara itu, dikutip dari Antara, sebanyak 318 orang pendemo saat ini diamankan di Mako Brimob Polda Papua, pasca aksi demo yang berakhir rusuh di kawasan Waena, Jayapura.

Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja kepada Antara di Jayapura, Senin petang, mengakui, ratusan pendemo yang diamankan itu saat ini masih diperiksa secara intensif.(*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top