Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

LBH Papua: Setiap warga berhak mengetahui data HGU di Papua

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay bersama kedua stafnya memberikan keterangan pers kepada wartawan. – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua Emanuel Gobay menegaskan setiap Hak Guna Usaha adalah dokumen publik yang berhak diketahui oleh setiap warga negara, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi konsesi Hak Guna Usaha. Hal itu dinyatakan Gobay di Jayapura, Papua, saat menjelaskan alasan hukum LBH Papua melaporkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

“Semua warga, khususnya orang Papua, berhak mengetahui mengetahui setiap sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU di Papua. Warga berhak mengetahui dokumen itu, agar bisa mengetahui keberadaan dan batas-batas konsesi HGU sebuah perusahaan. Warga berhak mengetahui dokumen HGU, karena aktivitas pemegang konsesi HGU bisa berdampak terhadap lingkungan, misalnya menimbulkan banjir,” kata Gobay.

Pada 25 Maret 2019 lalu, LBH Papua melalui Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Data HGU melaporkan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Papua dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Abdul Djalil ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI (Bareskrim Mabes Polri). Pelaporan itu dilakukan karena Menteri ATR/BPN mengabaikan somasi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Data HGU yang memintanya membuka data HGU di Papua.

Alas hukum untuk menuntut dibukanya data 31 sertifikat HGU di Papua telah jelas diatur Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kementerian ATR/BPN harus patuh terhadap seluruh amanat undang-undang. LBH Papua sudah memenangkan sengketa di Komisi Informasi Publik, dan data 31 HGU di Papua seharusnya segera dibuka. Padahal keterbukaan data HGU itu penting untuk memperjuangkan hak masyarakat atas dampak dari penerbitan HGU,” kata Gobay.

Loading...
;

Gobay meminta polisi segera menindaklanjuti laporan terhadap Menteri ATR/BPN itu. “Kami LBH papua dengan tegas mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti laporan kami,” kata Gobay.

Advokat LBH Papua Mulkisaf Syarif menyatakan keengganan Kementerian ATR/BPN membuka data 31 HGU di Papua menunjukkan mereka lebih melindungi kepentingan pemegang konsesi HGU daripada kepentingan masyarakat yang rentan terkena dampak penerbitan HGU. Syarif mengingatkan, bagian dari perusahaan yang dilindungi Kementerian ATR/BPN itu adalah perusahan yang selama ini merusak hutan Indonesia.

Mulkisaf mempertanyakan alasan Kementerian ATR/BPN yang menyatakan bahwa data HGU di Papua dirahasiakan “untuk melindungi kepentingan nasional”. “Logika seperti apa yang dipakai Kementerian ATR/BPN, sehingga melindungi perusahaan perusak hutan disebut sebagai ‘melindungi kepentingan nasional’? Penolakan Kementerian ATR/BPN membuka data HGU di Papua itu bukti ada masalah struktural yang selalu menghambat penyelesaian sengketa tenurial di Papua maupun di wilayah lain di Indonesia,” kata Mulkisaf.  (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top