Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Legislator Papua: Sikap pegawai KPK dinilai berlebihan

Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusy – Jubi/Arjuna Pademme

 

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

 

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusy mengatakan, reaksi para pejabat Papua menangkap dan membawa dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mabes Polri usai rapat di salah satu hotel di Jakarta, Sabtu (2/2/2019) malam, lantaran sikap kedua orang tersebut dinilai berlebihan.

Ia mengatakan, tak ada deal-deal atau tujuan lain dalam rapat koordinasi dan konsultasi anggaran yang dilakukan gubernur, ketua DPR Papua, dan sejumlah pejabat Pemprov Papua lainnya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di lokasi itu.

“Namun sikap dua pegawai KPK itu berlebihan. Maksudnya apa foto-foto, selalu memantau pergerakan dan melaporkan semua pihak yang hadir dalam rapat itu kepada pimpinannya. Memang KPK punya tugas, tapi cara staf itu tidak sopan, mencurigakan. Apa maksudnya,” kata Nusy via teleponnya kepada Jubi, Senin (4/2/2019).

Nusy menilai, sikap itu menunjukkan tidak adanya rasa percaya KPK kepada pemerintah daerah di Papua, dan selalu curiga kedatangan setiap pejabat Papua ke Jakarta dengan tujuan lain.

Loading...
;

“Kalau KPK bilang ada informasi akan ada tindak pidana korupsi dan lainnya, itu alasan KPK saja. Karena ada pegawaianya yang tertangkap, sehingga harus membuat alasan itu,” ujarnya.

Terkait adanya dugaan penganiayaan yang telah dilaporkan pihak KPK ke Polda Metro Jaya kata Nusy, Pemprov Papua dan DPR Papua tentu akan memberikan keterangan jika dibutuhkan guna menjelaskan akar masalahnya.

“Dugaan penganiyaan itu harus dibuktikan dan dipastikan. Apakah benar rombongan pejabat Pemprov Papua yang melakukannya atau bukan. Kan hanya rapat konsultasi anggaran, rapat koordinasi. Tapi pegawai KPK inikan datang ke lokasi mengada-ada. Bertingkah seolah menteror para pejabat Papua di lokasi itu,” ucapnya.

Sementara, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda juga menyatakan pihaknya dan Pemprov Papua siap memberi keterangan kepada Polda Metro Jaya terkait dugaan penganiayaan terhadap dua petugas KPK jika diperlukan.

“Saya tidak melihat langsung ada penganiyaan seperti yang disebut itu. Namun sebagai pimpinan DPR Papua, kami mempersilahkan polisi melakukan penyelidikan,” kata Yunus Wonda.

Menurutnya, pertemuan tim anggaran Pemprov Papua, Badan Anggaran DPR Papua dan dihadiri gubernur Papua serta Direktur Anggaran Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri merupakan pertemuan terbuka dan resmi, karena perteman itu membahas hasil evaluasi APBD Papua tahun anggaran 2019.

“Itu bukan pertemuan rahasia, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi,” ucapnya. (*)

 

 

Reporter         : Arjuna Pademme

Editor              : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top