HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Legislator: Pemalangan sekolah bukan solusi menuntut hak

Ilustrasi dua murid SMA duduk di depan salah satu ruang sekolah yang sedang dipalang di salah satu sekolah di wilayah di Papua – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan, Natan Pahabol menyatakan pemalangan bangunan sekolah oleh pihak yang mengklaim pemilik lokasi sebuah bangunan sekolah, bukan solusi terbaik.

Hal itu dikatakan Natan Pahabol kepada Jubi menyikapi beberapa aksi pemalangan sekolah di sejumlah daerah di Papua jelang tahun ajaran baru 2019/2020. Kelompok yang memalang seringkali mengklaim hak-hak mereka atas area berdirinya sekolah yang dipalang tersebut belum dituntaskan.

“Itu bukan solusi terbaik. Kami harap cara-cara seperti ini tidak ada lagi, apalagi kalau yang dipalang adalah sekolah. Cara itu hanya akan merugikan murid. Mengganggu proses belajar mengajar,” kata Natan Pahabol, Minggu (21/7/2019).

Menurutnya, cara-cara itu jangan dijadikan budaya dalam menuntut hak yang diklaim belum diselesaikan oleh pemerintah atau pihak lain, karena yang diinginkan generasi Papua mendapat layanan pendidikan terbaik.

Loading...
;

Katanya, jika memang ganti rugi area yang dijadikan lokasi sekolah belum dibayar, sebaiknya pihak yang mengklaim pemilik lokasi bertemu dinas pendidikan atau pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk membicarakan apa yang menjadi tuntutan mereka.

Langkah lain yang dapat ditempuh, dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD kabupaten/kota atau DPR Papua agar pihak dewan memfasilitasi untuk mencari jalan penyelesaian masalah.

“Jangan palang-palang. Itu bukan solusi. Dampak negatif dari palang-palang ini, murid tidak mendapat pendidikan maksimal. Para guru juga malas mengajar. Siapa yang rugi, anak-anak dan orangtua,”

Padahal lanjutnya, tidak menutup kemungkinan ada diantara kelompok yang melakukan pemalangan sebuah bangunan sekolah, anak-anak mereka merupakan murid di sekolah yang mereka palang itu.

Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, pertahan, hukum dan HAM, Orgenes Wanimbo mengatakan hal yang sama.

Menurutnya, tidak salah masyarakat yang mengklaim pemilik area suatu bangunan sekolah menuntut hak-hak mereka jika memang belum diselesaikan. Namun tidak harus memalang sekolah, karena akan merugikan murid yang mestinya berhak mendapat pendidikan.

“Masih banyak cara lain yang dapat digunakan untuk menuntut apa yang diklaim menjadi hak masyarakat,” kata Wanimbo.

Pemalangan fasilitas publik, terutama sekolah dan layanan kesehatan kata Wanimbo, jangan dijadikan sebuah kebiasaan, karena menuntut hak tidak harus membuat orang lain kehilangan haknya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)