Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Enam daerah di Papua Barat dapat predikat buruk dari KPK

Kantor Gubernur Papua Barat (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Nilai kepatuhan sejumlah daerah di Provinsi Papua Barat dalam merealisasikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai buruk.

Spesialis LHKPN KPK, Jeji Azizi mengatakan, enam daerah di Papua Barat yang realisasinya masih jauh dibawah 50 persen antara lain, Kota Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Tambrauw, Fakfak dan Sorong Selatan.

“Itu untuk tahun 2018, yang sudah mencapai 100 persen hanya Kabupaten  Manokwari dan Kabupaten Kaimana. Pemprov Papua Barat pada tahun 2018 realisasinya mencapai 71 persen,” ujar Jeji kepada Jubi di Manokwari, Rabu (17/7/2019).

Menurut Jeji, masalah jaringan internet masih menjadi kendala mengingat pelaporan ini dilakukan melalui aplikasi berbasis online (daring). Persoalan lain yakni terkait informasi, di mana banyak daerah yang harus mendapat bimbingan dalam menginput maupun pengiriman laporan.

Loading...
;

Jika dirincikan, realisasi LHKPN di Papua Barat pada tahun 2018 untuk pemerintah provinsi 71,28 persen, Kabupaten Sorong 91,38 persen, Raja Ampat 85,33 persen, Tambrauw 20 persen, Maybrat 66,67 persen, Fakfak 20 persen, Sorong Selatan 25,25 persen, Kaimana 100 persen, Kota Sorong 3,27 persen, Pegunungan Arfak 95,24 persen Manokwari 100 persen, Manokwari Selatan 99,41 persen, Teluk Bintuni 1,41 persen dan Teluk Wondama 19,18 persen.

Untuk itu, KPK  terus melakukan pendampingan di Papua Barat, agar kepatuhan pejabat daerah dalam melaporkan kekayaan tahun ini bisa meningkat, meskipun terlambat dari batas waktu yang ditentukan.

Saat ini kata Jeji, bimbingan teknis sedang berlangsung di kantor Inspektorat Daerah Papua Barat di Manokwari. Sejumlah kepala daerah hadir langsung pada kegiatan tersebut, diantaranya wakil bupati Kaimana dan Teluk Wondama.

“Pelaporan ini wajib dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu Januari hingga Juni. Tidak ada sistem utang, bahwa kalau tahun lalu tidak lapor berarti nilai kepatuhanya jelek dan tidak bisa digantikan tahun ini,” tegasnya.

KPK pun akan melakukan peninjauan tiga bulan sekali. Pejabat yang belum melapor akan terus didorong agar segera menyampaikan laporannya.

“Pada akhir Juli nanti kami akan cek lagi. Kalau realisasinya belum memuaskan maka kami akan mengirim surat ke daerah-daerah yang bersangkutan,” tuturnya.

Sebelumnya, kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono mengatakan keterlambatan pejabat daerah Papua Barat dalam pelaporan LHKPN karena masalah jaringan internet. Selain itu, ada juga pejabat dan ASN yang takut untuk melaporkan harta kekayaan.

“Jaringan internet selalu jadi alasan ampuh untuk menunda para pejabat laporkan harta kekayaan, tapi juga ada yang takut laporkan. Makanya melalui pendampingan KPK, kita harap tahun ini bisa lebih baik,” ujar  Sugiyono. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top