Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Lima tuntutan Melanesian Media Freedom Forum kepada pemerintah RI

Profesor David Robie dari Auckland University of Technology menyampaikan materi tentang kebebasan pers di kawasan Melanesia dalam MMF Forum – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Moanemani, Jubi – Melanesian Media Freedom Forum yang mewakili media dari Fiji, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, dan West Papua, mendeklarasikan puluhan rekomendasi untuk pemerintah masing-masing negara terkait situasi kebebasan pers dan keamanan jurnalis.

Forum yang baru selesai diselenggarakan di Griffith University, Southbank, Brisbane 11-12 November 2019 itu dalam deklarasinya menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ancaman terhadap kebebasan media di negeri masing-masing partisipan tersebut.

Deklarasi yang diterima redaksi Jubi, Kamis (14/11/2019) itu menyerukan kepada para anggota industri media di kawasan Melanesia dan organisasi serta individu lainnya agar mengambil tindakan guna menjamin masa depan pilar keempat demokrasi, yaitu pers yang bebas, sebagai elemen vital demokrasi.

Terhadap Pemerintah Indonesia, Forum merekomendasikan lima tuntutan terkait insan dan kebebasan pers.

Loading...
;

Forum, pertama-tama, meminta agar pembunuhan dan kriminalisasi terhadap jurnalis di Indonesia dihentikan. Kedua, membuka akses kepada jurnalis asing, anggota perlemen dan pengamat independen (untuk datang) ke Tanah Papua). Ketiga, forum meminta agar dilakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap jurnalis dan menuntut agar mereka diselidiki dan dibawa ke pengadilan.

Rekomendasi Forum selanjutnya menuntut agar disinformasi dan misinformasi yang disponsori negara (Indonesia) terkait Tanah Papua agar diakhiri. Forum juga meminta stigmatisasi rasis terhadap jurnalis asli Papua dihentikan.

Prihatin situasi pers di kawasan Melanesia

Secara umum Forum menyimpulkan keprihatinan mereka atas situasi pers di kawasan Melanesia berdasarkan pengamatan para partisipan.

Forum prihatin atas meningkatnya derajat ancaman terhadap kebebasan media. Hal ini termasuk undang-undang yang membatasi, intimidasi, ancaman politik, ancaman dan penuntutan hukum, penyerangan dan kekerasan polisi dan militer, penahanan ilegal, penyerangan online, rasisme terhadap kelompok etnis tertentu, serta ancaman kekerasan yang selalu dihadapi, terutama wartawan muda dan perempuan, baik di lingkup pekerjaan maupun di dalam rumah mereka sendiri.

Forum prihatin bahwa ancaman terhadap kebebasan media memiliki dampak terhadap profesi, pribadi dan kesehatan para jurnalis di seluruh Melanesia. Situasi di Papua Barat menjadi perhatian khusus terhadap penyerangan jurnalis yang menyebabkam kematian dan cedera.

Forum juga mencatat keengganan para politisi dan pejabat untuk berdialog (dengan insan pers) telah merusak peran akuntabilitas media. Mereka menyampaikan bahwa tokoh publik menjadi lebih anti merespon pertanyaan langsung dari media, dan memilih untuk merilis isu di media atau mengeluarkan pernyataan di media sosial atau outlet media yang mereka sukai.

Akses kepada para pengambil keputusan, menurut Forum juga menjadi terhalang karena mitra pembangunan dan konsultan komunikasi, termasuk dari Australia, dalam beberapa kasus berkontribusi terhadap makin kurangnya akses kepada pembuat keputusan.

Pembungkaman media di tingkat nasional, menurut Forum, juga dipermudah atas penurunan demokrasi global.

Informasi yang salah, propaganda dan berita palsu adalah masalah yang terus berkembang: Ada kekhawatiran yang meluas tentang informasi yang salah dan materi ofensif yang diunggah di platform media sosial, terkadang oleh sumber-sumber anonim, beberapa dari mereka adalah aktor negara dan politis-partisan. Peran media sebagai penangkal, dan sebagai sumber penyeimbang informasi yang diverifikasi kurang diakui dan kurang didukung.

Media sosial adalan ancaman yang eksistensial yang merusak perusahaan media Melanesia: berkurangnya anggaran editorial dan kerentanan model bisnis media (arus utama terhadap penerbangan pendapatan iklan dan audiensi ke media sosial) merupakan ancaman yang mendesak bagi media di seluruh Melanesia dan juga terhadap kebebasan media.

Bagian dari populasi yang signifikan di beberapa negara Melanesia tidak memiliki akses ke layanan informasi. Ini merusak peran media dalam menyediakan akses ke informasi dan debat. Beberapa media organisasi, termasuk lembaga penyiaran publik, kekurangan bahan dasar yang di perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik.

Perempuan di media menghadapi tantangan tambahan. Perempuan kurang terwakili di banyak ruang redaksi dan manajemen media. Mereka dapat mengalami tantangan tambahan dalam hal diakui dan ditanggapi oleh orang-orang yang berwenang dan mereka juga menghadapi ancaman keselamatan termasuk pelecahan seksual, kekerasan berbasis gender, dan harapan dari partner dan keluarga.(*)

Editor: Angela Flassy

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top