Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Lokasi tambang di Nabire diduga diperjual-belikan

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRPjual

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat yang juga perwakilan dari Wilayah Adat Meepago, Dominggus Pigay melontarkan dugaan adanya sekelompok pengusaha yang terus menerus melakuan klaim penguasaan lahan untuk dijadikan wilayah pertambangan di Kabupaten Nabire. Lahan yang dikuasai itu kemudian diperjual-belikan, hingga akhirnya berujung sengketa.

Hal itu dinyatakan Dominggus Pigay di Jayapura, Papua, pada pekan lalu. Pigay menyebut, praktik jual beli lahan yang berulang-ulang itu telah menimbulkan masalah, karena memicu sengketa batas-batas lokasi tambang di antara para pengusaha pertambangan di Kabupaten Nabire.

Pigay memperkirakan ada sekitar 60-70 pengusaha tambang berbeda yang menguasai berbagai lokasi pertambangan berbeda di Kabupaten Nabire. Sebagian dari para pengusaha tambang  itu menjalankan kegiatan pertambangan. “Sebagian [lainnya hanya menempatkan] patok-patok [penanda batas tanah saja]. Mereka berani [melakukan itu] karena merasa legal,” ungkapnya.

Pigay menyebut sejumlah kelompok yang menguasai lokasi tertentu menawarkan penjualan lokasi itu kepada pengusaha tambang yang tertarik. Praktik jual-beli lokasi pertambangan itulah yang menimbulkan sejumlah masalah di Nabire. “Ketika [pihak pembeli] datang, terjadi masalah di lapangan. Antar perusahaan baku gugat,”ungkap Pigay.

Loading...
;

Pigay meminta pemerintah segera menelusuri dugaan itu, dan menertibkan kelompok yang melakuan klaim atas lokasi untuk diperjual-belikan sebagai lokasi pertambangan itu. “Cara kerja begini ini [seperti cara] kerja mafia. Pemerintah harus tertibkan itu,” ungkapnya.

Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, Demas Tokoro menyatakan pihaknya menerima banyak pengaduan terkait klaim tanah adat untuk kepentingan investasi sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Nabire itu. “Paling banyak pegaduan terkait tanah dan hutan,”ungkap ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani kepada Jurnalis Jubi beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.

Tokoro menyatakan pihaknya akan segera mengundang Badan Pertanahan Nasonal Provinsi Papua untuk membicarakan legalitas tanah yang dikuasai pihak lain selain orang asli Papua, termasuk dugaan praktik jual-beli lokasi pertambangan di Papua.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top