HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

LP3BH desak Pemprov Papua dan Papua Barat lakukan penyelamatan masyarakat adat

Direktur LP3BH, Yan C. Warinussy – Jubi/Dok Jubi.

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nabire Jubi – Menyambut perayaan hari pribumi Internasional 9 Agustus 2019, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan C. Warinussy mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap eksistensi masyarakat adat Papua.

“Orang Asli Papua (OAP), sebagai pemilik tanah dan Negeri Cenderawasih tercinta ini, maka mereka harus diselamatkan, ” ujar Warinussy via selulernya kepada Jubi di Nabire. Jumat (09/08/2019).

Menurutnya, hal ini perlu karena eksistensi masyarakat adat Papua di atas tanah adatnya sudah berada pada posisi yang sangat tidak adil. Baik dari sisi sosial, ekonomi, politik dan hukum.

Seperti contoh kasus di Timika, masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro telah mengalami kehilangan tanah dan sumber daya alam miliknya. Ini akibat kehadiran perusahan multi raksasa asal Amerika Serikat, Freeport Mc Moran. Juga di Merauke,  masyarakat adat suku Marind, Muyu dan Mandobo mengalami ketersingkiran atas aksesnya pada tanah dan sumber daya alam.

“Dengan adanya proyek pangan Nasional. Juga di daerah Sumuri, 2 (dua) keret yaitu Wayuri dan Soway telag mengalami kehilangan haknya atas tanah di wilayah Saengga, akibat beroperasinya proyek LNG Tangguh yang dilakukan melalui kontrak bagi hasil antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan gas alam asal Inggris, Byond Petroleum (BP),” katanya.

Loading...
;

Selain itu masih diungkap Warinussy, di Kota Manokwari ada sejumlah kelompok masyarakat adat Suku Arfak serta suku – suku penggarap lahan kering telah mengalami marginalisasi dari sumber daya alam yang dikuasai dan dikelolanya selama puluhan tahun sejak tahun 1950-an hingga saat ini.

“Hal ini disebabkan oleh adanya langkah dan cara pengalihan tanah adat menjadi tanah negara (bersertifikat) yang cenderung tidak adil. Bahkan ada beberapa individu pengusaha orang non Papua yang masing – masing bisa memiliki kapling tanah lebih dari 5 hingga 6 bahkan 10 sertifikat atas nama pribadi,” ungkapnya.

Sesungguhnya, lanjut dia, Mahkamah Konstitusi RI telah mengeluarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013. Dimana melalui putusan tersebut, sesungguhnya MK membuat koreksi terhadap konsep dan praktik penguasaan tanah di Indonesia. Konsep dimaksud ialah bahwa hutan adat bukan lagi hutan Negara.

“Pada saat yang sama, MK juga menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan hak. Putusan MK No.35 tersebut merupakan tonggak penting dari perjuangan panjang Masyarakat Hukum Adat dan kelompok masyarakat sipil pendukungnya untuk mengoreksi kekeliruan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yaitu secara khusus berkaitan dengan konsep, kebijakan dan praktik penguasaan tanah dan hutan di Indonesia,” tuturnya.

Maka, LP3BH mendesak pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera mendorong lahirnya regulasi setingkat perdasi atau perdasus, yang mampu memberi perlindungan hukum bagi jati diri Masyarakat Hukum Adat di seluruh Tanah Papua (7 wilayah adat), berikut hak – haknya sebagaimana diatur dalam amanat pasal 43 UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan UU No.35 Tahun 2008.

“Agar hal ini dapat dimulai dengan mendorong program pemetaan tanah adat dan melindungi bagian tanah adat yang belum dilepaskan oleh masyarakat adat Papua. Kemudian diteruskan dengan memulai kegiatan inventarisasi masalah terkait tanah-tanah adat yang sudah dilepaskan dan atau pelepasannya berlaku secara tidak adil dahulu. Ini dapat didasarkan pada amanat pasal 38 dan pasal 43 UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan UU No.35 Tahun 2008,” harapnya.

Terpisah, Legislator Papua, Jhon NR Gobai mengatakan, pada masa lalu di Papua secara turun temurun, diketahui ada kesatuan masyarakat hukum adat. Antara lain Emawa, Pilamo, Isorei, Nduni,Yo,Mnu,Tongoi, Jeuw, Kunume, dan sebagainya yang merupakan masyarakat adat suku – suku di Papua.

Kesatuan masyarakat hukum adat ini, katanya adalah sarana membicarakan dan memperjuangkan, bergumul aneka hal dengan masyarakat adat.

“Sebab itu, mestinya kesatuan masyarakat hukum adat menjadi wadah dan sebagai rumah bagi masyarakat adat dan aturan – aturannya adalah pagar dalam melakukan perlindungan hak masyarakat adat,” ujar Gobai.

Menurutnya masalah ini perlu disikapi secara bijak agar dapat mendudukan substansi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai hal mendasar dalam masyakat adat Papua. “Agar dapat diatur tentang hak dan kewajiban kesatuan masyarakat hukum adat, hak dan kewajiban pengurus, dalam regulasi daerah terkait dengan Otsus Papua,” ujarnya.

Tidak saja pada level konstitusi, sejumlah undang-undang juga menyinggung tentang keberadaan lembaga adat sebagai salah satu pranata terpenting bagi keberadaan masyarakat adat.

Hal itu diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan keberadaan pranata dan perangkat kelembagaan adat yang masih ditaati sebagai salah satu unsur keberadaan masyarakat adat.

Gobai pun meminta agar Pemprov Papua, MRP dan DPRP, agar segera membahas dan mensahkan Raperdasus tentang masyarakat adat di Provinsi Papua. Karena kelembagaan adat merupakan salah satu pilar keberadaan suatu masyarakat adat yang telah eksis sejak jauh sebelum berdirinya NKRI.

“Sebagai upaya untuk mengembalikan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum publik yang menjadi bagian dari pemerintahan muncul kembali dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” harapnya.(*)

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top