Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

LP3BH Manokwari puji niat Jokowi berdialog dengan ULMWP

Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy memuji niat baik Presiden Joko Widodo untuk berdialog dengan kelompok pro Papua Merdeka seperti United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Keinginan berdialog itu merupakan suatu sikap politik yang sangat baik dan patut direspon secara positif.

“Ini bagi saya, [niat itu] bentuk kedewasaan [Jokowi sebagai] negarawan dari sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Bagi saya, [niat] itu memberi harapan bagi penyelesaian konflik sosial-politik di Tanah Papua,” katanya melalui sambungan selulernya kepada Jubi, Minggu (3/11/2019).

Warinussy mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah pernah berjanji untuk berdialog. Akan tetapi,  hingga masa pemerintahannya berakhir pada 2004 dialog itu belum terselenggara. Warinussy menilai kegagalan SBY menjalankan dialog disebabkan pandangan bahwa pihak yang berbeda pandangan politik di Tanah Papua adalah “musuh”, “lawan”, atau “separatis”.

Warinussy menyebut niat baik Presiden Jokowi untuk berdialog dengan ULMWP sebagai langkah maju dalam upaya penyelesaian persoalan politik Papua. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan politik di Papua segera bersiap merespon niat baik Jokowi. “Saya bersaran agar di internal di Tanah Papua juga dimulai langkah-langkah menuju dialog damai tersebut,” ujarnya.

Loading...
;

Warinussy mengatakan, kedua Gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kedua provinsi tersebut dapat memfasilitasi persiapan dialog itu. “Dewan Adat Papua (DAP) serta lembaga keagamaan, perguruan tinggi dan LSM serta Masyarakat Sipil dapat dilibatkan penuh dalam proses dialog nanati,” katanya.

Menurut Warinussy, selama lebih dari 50 tahun berlangsungnya integrasi sejak 1969 yang masih dipandang kontradiktif oleh rakyat Papua pasca Kongres Papua II tahun 1999. Sepeninggal Presiden KH Abdurrahman Wahid, baru Presiden Jokowi yang memiliki keinginan untuk memulai dialog dengan pihak pro Papua Merdeka.

“Agar dalam proses dialog berlangsung, maka harus mencari tempat yang netral,” ujar Warinussy. Saya menghimbau segenap pihak pro Papua Merdeka di Tanah Papua maupun di diaspora untuk menyikapi secara konstruktif keinginan baik Presiden Jokowi tersebut,” katanya.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Se Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Papua, Turius Yigibalom mengatakan, konflik di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) yang berkepanjangan agar disikapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami meminta agar [pemerintah] melakukan dialog damai dengan organisasi perjuangan kemerdekaan Papua seperti ULMWP,” kata Yigibalom.

Menurut Yigibalom, permintaan itu telah disampaikan para anggota DPR Papua dan Papua Barat serta DPRD Kabupaten/Kota se Papua dan Papua Barat telah bertemu pemerintah pusat pada 23-24 September 2019.

“Kami sudah lakukan pertemuan di Jakarta bersama Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan itu kami menawarkan sejumlah solusi soal Papua, salah satunya Presiden Jokowi harus buka dialog dengan ULMWP. Itu agar supaya mengetahui masalah intinya,” ujarnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top