HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

LP3BH: pertemuan 61 orang Papua dengan Jokowi tidak relevan

Yan Christian Warinussy – Jubi/Doc

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga penelitian, pengkajian dan pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Warinussy, memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah menerima sekitar 61 orang yang diklaim sebagai  tokoh asal Tanah Papua di Istana Negara Jakarta, pada Selasa (10/09/2019).

Kendati pun para tokoh tersebut tidak dipilih sendiri oleh Jokowi, melainkan konon diduga melalui seleksi dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Akibatnya sama sekali tidak menjangkau pelaku – pelaku lapangan dari aksi menolak rasisme dan diskriminasi tanggal 19 Agustus 2019 maupun 21 Agustus 2019,” ujarnya kepada Jubi di Nabire. Rabu (11/09/2019).

Akibatnya justru para pelaku tersebut sedang menghadapi tindakan kriminalisasi bahkan ditangkap dan diperiksa saat ini di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fakfak. Misalnya Buchtar Tabuni dan Agus Kossay, dua tokoh Pimpinan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Atau Perdana Menteri Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFP) Edison Kladius Waromi sampai

Kepala Kantor Perwakilan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk, Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Mohammad Alhamid, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Mananwir Yan Pieter Yarangga, Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen Ferry Kombo.

Loading...
;

Mereka – mereka ini menurut pandangan Peraih Penghargaan Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) John Humphrey Freedom award tahun 2005 di Canada ini bahwa seharusnya relatif dan cocok untuk diminta duduk dengan hati dan kepala dingin bersama Presiden Jokowi, untuk berbicara tentang apa yang menjadi kehendak konstituennya dan harapan serta aspirasi sosial politiknya.

“Saya mendapati bahwa dari 10 masalah yang disampaikan, tapi yang point 8 tidak dibacakan. Sama sekali tidak ada yang relevan dengan masalah awal yaitu soal rasisme dan diskriminasi etnis. Bahkan tidak menyentuh akar soal yang menjadi masalah mendasar sebagai termaktub dalan amanat pasal 45 dan pasal 46 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” terangnya.

Yan menjelaskan, menurutnya hasil studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2005 – 2006 yang masih relevan, terdapat sumber konflik di Tanah Papua yang dikelompokkan dalam 4 (empat) isu, yaitu :

Pertama ; marginalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua (OAP) akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan migrasi massal ke Papua sejak tahun 1970.

Kedua ; Kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketiga, Adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta.

Keempat ; Pertanggung – jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua.

“Terhadap keempat isu tersebut, terdapat cara penyelesaiannya yaitu kebijakan afirmasi rekognisi untuk pemberdayaan OAP. Paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan public demi kesejahteraan OAP di kampong – kampung. Serta dialog seperti Aceh dan jalan rekonsiliasi diantara pengadilan hak asasi manusia dan pengungkapan kebenaran,” jelasnya.

Berangkat dari pertemuan Presiden Jokowi dengan para 61 tokoh tersebut, Warinussy menyarankan agar Presiden perlu segera memerintahkan dilakukannya langkah penting penyelesaian atas kasus perbuatan rasisme dan diskriminasi etnis berdasarkan amanat UU RI No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ini soal utama yang mesti dipastikan terjadi penegakan hukum maksimal oleh Negara.

Kemudian, penindakan terhadap tindakan kriminal pengrusakan fasilitas umum dan ekonomi di Papua dan Papua Barat serta penyelesaian hukum atas tindakan penembakan mati terhadap Michael Kareth di Abepura 1 September.

Khusus bagi tuduhan makar yang diarahkan kepada Buchtar Tabuni, dan Agus Kossay di Jayapura maupun Sayang Mandabayan di Manokwari hendaknya diklarifikasi secara cermat dari sisi hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.7 Tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi No.21 Tahun 2017.

“Selanjutnya, kepala negara perlu menunjuk segera tokoh kunci yang ditugaskan mempersiapkan penyelenggaraan dialog konstruktif antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia, demi membangun perdamaian dan jalan menuju penyelesaian akar masalah utama yaitu pelanggaran HAM dan perbedaan pemahaman mengenai sejarah politik sebagai diakui dalam konsideran UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Sebab mekanisme penyelesaiannya secara hukum sudah diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 UU Otsus Papua yang dirubah dan diberlakukan di Provinsi Papua Barat berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2008,” paparnya.

Sebelumnya, juru bicara suku Yerisiam Gua diNabire, Gunawan Inggeruhi mengatakan Pemerintah pusat, harus berhenti melakukan manuver – manuver seperti ini dengan dengan memanggil orang – orang yang tidak jelas ke istana. Saat ini, Papua dalam trauma insiden kasus rasis, maka jangan Jakarta anggap hal sepele hal tersebut.

Ia menyarankan kepada Pemerintah pusat perlu membuka dialog seluas – luasnya dengan melibatkan ULMWP dan TPN/OPM. Harusnya, pemerintah jangan melihat mereka sebagai musuh negara namun membuka ruang untuk mencari solusi di Papua. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top