Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Mahasiswa Papua di Semarang dan Salatiga juga demo menolak New York Agreement

Aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau FRI-WP dan Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP Komite Kota Semarang dan Salatiga, Jawa Tengah, berunjukrasa menolak New York Agreement, Kamis (15/8/2019). – Dokumentasi AMP.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Para mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau FRI-WP dan Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP Komite Kota Semarang dan Salatiga, berunjukrasa di Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (15/8/2019). Mereka menolak New York Agreement yang ditandatangani Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962, karena perjanjian itu dinilai menjadi awal pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Aksi damai para mahasiswa dari Papua itu dimulai dari jembatan layang arah kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga pada pukul 9.00 WIB. Di depan kampus UKSW, para peserta aksi membentangkan spanduk menolak Perjanjian New York yang ditandatangani 56 tahun silam itu. Para peserta aksi bergerak menuju Bundaran Kota Salatiga, dan tiba di sana pukul 10.30. Di sana, sejumlah peserta aksi kembali berorasi, dan menyerukan yel-yel Papua merdeka.

Sejumlah aktivis mahasiswa bergantian menyampaikan orasi politiknya, yang mengecam Perjanjian New York antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Rakyat Papua yang terkena akibat hukum perjanjian itu justru tidak pernah menjadi pihak dalam Perjanjian New York.

“Perjanjian New York tentang pengalihan [penguasaan] wilayah Papua [dari Belanda kepada Indonesia dibuat] hanya untuk kepentingan ekonomi-politik Indonesia dan negara imperialis Amerika Serikat,”  jelas koordinator umum aksi itu, Yakson Gwijangge kamis (15/8/2019) melalui rilisnya.

Loading...
;

Jackson Gwijangge menyatakan operasi militer yang dilancarkan di wilayah Nduga, Papua, atas perintah Presiden RI Joko Widodo telah menyebabkan kekerasan terhadap warga sipil di Nduga, dan membuat banyak warga sipil meninggal. Menurutnya, sejak Desember 2018 hingga memasuki bulan Agustus 2019, jumlah warga sipil Papua yang meninggal telah mencapai 185 orang.

“[Akibat konflik bersenjata di Nduga] masyarakat masih mengungsi di beberapa daerah tetangga seperti Lanny Jaya, Timika, Puncak dan Wamena. [Semua bermula dari] Perjanjian New York, [perjanjian yang] ilegal karena tidak melibatkan orang asli Papua sebagai pemilik negeri,” kata Gwijangge.

Dalam orasinya, Mey Tebay menegaskan bangsa Papua sudah pernah merdeka pada 1 Desember 1961. Tebay menyatakan Indonesia harus mengakui kesalahannya menduduki Papua.

Salah satu orator aksi itu, Otis Tabuni menyatakan Pemerintah Indonesia dan militer tidak menjalankan undang-undang yang menjamin hak asasi warga negara di Indonesia, serta melanggar hak sipil dan politik orang Papua. Tabuni menyatakan jika kekuatan militer Indonesia terus digunakan menghadapi masyarakat sipil di Papua, cepat atau lambat disintegrasi akan terjadi.

Para peserta aksi menuntut Pemerintah Indonesia segera menarik aparat gabungan TNI/Polri dari Nduga dan Papua. Indonesia juga dituntut untuk memberikan Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri bagi orang Papua, dan menjamin hak menyatakan pendapat orang Papua. Selain itu, Indonesia diminta menutup dan menghentikan aktivitas para raksasa tambang di Tanah Papua, termasuk aktivitas Freeport MacMoRan di Mimika, dan BP di LNG Tangguh.

Presiden Jokowi diminta segera mencabut Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, karena aturan itu menjadi pintu masuk militer dalam pembangunan jalan di Papua. Indonesia juga diminta segera membuka akses bagi jurnalis asing dan bantuan kemanusiaan untuk datang ke Papua. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top