Seminar staf Kantor Kepresidenan di Manokwari dituding seperti kampanye

Seminar staf Kantor Kepresidenan di Manokwari dituding seperti kampanye

Pembukaan seminar nasional yang digelar oleh Deputi V kantor staf kepresidenan di Kampus Unipa Manokwari, Selasa kemarin, dihadiri Kapolda Papua Barat, Pangdam Kasuari dan Wakil Gubernur Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Forum Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Papua Manokwari, menuding Seminar Nasional yang digelar Deputi V Kantor Staf  Kepresidenan RI di Universitas Negeri Papua pada Selasa (12/3/2019) sarat kepentingan politik Pemilihan Umum 2019. Materi yang disampaikan dalam seminar itu dinilai seperti sebuah kampanye karena cenderung mengarahkan peserta seminar untuk memilih salah satu calon presiden.

Koordinator Forum Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Negeri Papua Manokwari, AF Dimi, menyatakan dalam seminar itu para pemateri menyampaikan sejumlah program nasional yang dijalankan di Papua, termasuk membahas rencana memperpanjang masa pengucuran Dana Otonomi Khusus bagi Papua. Akan tetapi, Dimi kecewa dengan cara para pemateri mengisi seminar itu.

”Kami sebagai mahasiswa kecewa dengan apa yang disampaikan para pemateri seminar dari Kantor Staf Kepresidenan di dalam kampus kami. Penyampaian materi itu lebih menyerupai strategi politik, seakan para pemateri tersebut datang hanya untuk mengkampanyekan salah satu calon Presiden dengan berikan iming-iming memperpanjang jangka waktu pengucuran Dana Otonomi Khusus Papua,” kata Dimi di Manokwari, Rabu (13/3/2019).

Seusai seminar, Forum Mahasiswa Peduli Kampus Unipa mengeluarkan penyataan sikap menolak seluruh agenda dan rencana kerja Pemerintah RI yang disampaikan para Staf Kepresidenan. Mahasiswa menuntut agar pemerintah menghentikan pembangunan infrastruktur di Papua.

Para mahasiswa juga meminta Presiden Joko Widodo membuka akses bagi jurnalis asing untuk bebas meliput di Papua, dan menarik seluruh tentara dari Kabupaten Nduga. Mahasiswa juga menolak rencana memperpanjang masa pengucuran Dana Otonomi Khusus.  “Kami menolak perpanjangan Otonomi Khusus Papua,” kata Dimi.

Sebelumnya, Deputi V kepala kantor  Kepresidenan RI, Jaleswari Pramowardani dalam seminar di Kampus Unipa menyatakan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Papua dan Papua Barat  tidak perlu dipertanyakan. Bahkan Jokowi sudah mengeluarkan instruksi Presiden  (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 Tentang percepatan pembangunan di Papua  dan Papua Barat. (*)

Editor: Edho Sinaga

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)