Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Maklumat agar warga adat tak jual tanah dianggap terlambat

Koordinator bidang pertanahan Dewan Adat Mamta Tabi, Agabus Kere. – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Koordinator bidang pertanahan Dewan Adat Mamta Tabi, Agabus Kere menilai, Maklumat Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait larangan agar masyarakat adat tak menjual tanah ulayatnya terlambat. Ia mengatakan, harusnya maklumat itu dikeluarkan lebih awal mengingat tanah adat merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada orang asli Papua dan mestinya tidak diperjualbelikan.

“Mungkin ini terlambat, tapi bagaimanapun juga biar lambat, itu harus jalan supaya mengembalikan manusia Papua kepada hak dasar itu,” kata Agabus Kere kepada Jubi, Selasa (10/9/2019).

Menurutnya, maklumat itu bukanlah hal baru. Beberapa tahun lalu, MRP sudah mendeklarasikan penyelamatan tanah dan orang Papua. Hanya saja tidak berjalan seperti yang diharapkan. “Kini MRP kembali berupaya mengingatkan masyarakat adat agar anak cucu tidak kehilangan hak dasar mereka,” ujarnya.

Sejauh ini ia melihat ada upaya dari para pemodal untuk menguasai tanah adat orang asli Papua. Sementara masyarakat adat menjual tanahnya dengan berbagai alasan. “Pemerintah harus tegas dan konsisten. Misalnya ketika ada tanah adat dijual, pemerintah melalui Badan Pertanahan jangan menerbitkan sertifikat tanah itu,” ucapnya.

Loading...
;

Namun Agabus Kere tidak membantah jika situasi ekonomi yang sulit terkadang memaksa para kepala suku atau masyarakat adat menjual tanah ulayat mereka. “Namun saya menilai, penjual dan pembeli ini sama-sama serakah. Penjual sudah tahu tanah atau hutan sagu adalah sumber kehidupannya, tapi dia pergi jual. Pembeli juga beli begitu saja, tanpa mempertimbangan berbagai hal dan mengedepankan etika,” katanya.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib belum lama ini mengimbau seluruh masyarakat adat Papua tidak menjual tanah kepada siapa pun, termasuk pemerintah. “Masyarakat adat mesti berupaya mempertahankan hak ulayat mereka, demi generasi mendatang,” kata Timotius Murib.

Menurutnya, menjual tanah akan membuat masyarakat adat kehilangan kedudukan hukumnya sebagai pemilik hak ulayat. Dampak dari hilangnya hak ulayat itu tidak hanya kepada masyarakat adat generasi sekarang, juga berdampak pada generasi berikutnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top