Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Mambra kembali ke Mamta, kursi pengangkatan Saireri di DPRP berkurang

Ilustrasi Kabupaten Mamberamo Raya terlihat dari udara – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kembalinya Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) ke wilayah adat Mamta akan berdampak pada berkurangnya kursi pengangkatan di DPR Papua dari wilayah adat Saireri.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, dalam Perdasus keanggotaan DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019, Kabupaten Mambra berada di wilayah adat Saireri bersama Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, Biak Numfor dan Supiori.

Namun dalam Raperdasus keanggotaan DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024, Kabupaten Mambra dikembalikan ke wilayah adat Mamta bersama Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi.

“Kursi pengangkatan di DPR Papua untuk wilayah adat Saireri yang semula tiga menjadi dua kursi. Satu kursi dari wilayah adat Saireri dialihkan ke Mamta. Wilayah adat Mamta yang awalnya dua kursi menjadi tiga kursi. Tapi jumlah kursi pengangkatan di DPR Papua tetap 14,” kata Mimin, Rabu (7/8/2019).

Loading...
;

Menurutnya, kembalinya Kabupaten Mambra ke wilayah adat Mamta adalah keinginan para tokoh adat dan masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya. Aspirasi itu disampaikan kepada para anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Mambra, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak, dan Supiori.

“Alasan masyarakat Kabupaten Mambra, sejak dulu mereka berada di wilayah adat Mamta. Budaya, adat, etnik mereka memiliki kesamaan dengan kabupaten/kota di wilayah adat Mamta,” ujarnya.

Bapemperda DPR Papua kini sedang melakukan konsultasi publik sembilan raperdasi/raperdasus ke lima wilayah adat, yakni Mamta, Saireri, Lapago, Meepago, dan Animha. Salah satu raperdasus yang dikonsultasikan adalah Raperdasus keanggotaan DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024.

Saat konsultasi publik di Kota Jayapura sehari sebelumnya, salah satu peserta Timotius Rewaki menyarankan agar ada aturan terkait rekomendasi dari dewan adat setiap kabupaten di wilayah adat kepada para bakal calon anggota kursi pengangkatan.

“Mesti ada rekomendasi dari dewan adat setempat. Minimal sesuai asal daerah (kabupaten/kota di setiap wilayah adat) setiap calon,” kata Rewaki.

Ia mencontohkan, bakal calon anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan dari Kabupaten Biak Numfor atau Kepulauan Yapen, harus meminta rekonemdasi dewan adat dari kabupaten itu.

“Jangan yang dari Biak minta rekomendasi dewat adat di Yapen atau Supiori. Atau yang dari wilayah adat Saireri meminta rekomendasi dari dewan adat yang ada di kabupaten wilayah adat Mamta,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top