Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Mandacan akan cabut jabatan ASN provokator

Barisan kepala OPD di lingkup Pemerintah Papua Barat. Gubernur ancam non job-kan oknum pejabat ASN yang sering provokasi masyarakat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dengan tegas mengatakan tidak segan-segan mencabut jabatan ASN di lingkup Pemerintah Papua Barat yang kerap memprovokasi masyarakat dengan informasi  tidak benar. Mandacan juga mengakui bahwa identitas nama dan jabatan sejumlah oknum ASN dimaksud, sudah dikantongi. Hanya menunggu waktu eksekusinya dilakukan.

“Nama dan jabatan oknum ASN yang sering provokasi masyarakat sudah saya pegang. Tunggu saja waktunya, kalian akan saya ‘non jobkan’,” tukas Mandacan dihadapan ribuan ASN Pemprov Papua Barat peserta apel, Senin (29/7/2019) pagi tadi.

Mandacan mengakui, telah menerima informasi dari sumber terpercaya, bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok pengusaha asli Papua dalam sepekan terakhir, karena diduga adanya hasutan (provokasi) dari oknum-oknum pejabat ASN.

“Manokwari ini kecil, meski ada pertemuan-pertemuan gelap dibalik gunung sekalipun, saya punya mata dan telinga ada di sana. Saya tahu itu,” ujar Mandacan.

Bagi Mandacan, ASN harus menjadi agen informasi pembangunan yang benar kepada masyarakat, tidak sebar hoaks ataupun memprovokasi masyarakat dengan informasi yang pada akhirnya mengganggu keamanan bersama atau menghambat proses pembangunan.

Loading...
;

Gubernur Mandacan juga mengingatkan, para kepala OPD untuk tidak lama-lama menahan paket proyek kategori penunjukkan langsung ke Bappeda untuk diverifikasi.

“OPD harus cepat serahkan data paket proyek ke Bappeda. Di sana akan diverifikasi, lalu dikembalikan lagi ke masing-masing OPD untuk selanjutnya dibagikan ke pengusaha asli Papua sesuai data dan paket yang ada,” ujar Mandacan.

Pekan lalu, ratusan pengusaha asli Papua dari  perorangan maupun gabungan sejumlah asosiasi, melakukan aksi demonstrasi yang berujung pada pemalangan kantor Bappeda Papua Barat. Aksi tersebut buntut dari paket  royek kategori penunjukan langsung (PL) untuk pengusaha asli Papua, yang dinilai tidak transparan dan terkesan berbelit-belit.

Sementara Dance Sangkek, Kepala Bappeda Papua Barat yang dikonfirmasi Jubi, mengatakan Bappeda Papua Barat tidak punya kewenangan dalam pembagian paket pekerjaan baik PL maupun lelang khusus bagi sesama pengusaha asli Papua. Tugas Bappeda, sesuai perintah Gubernur Papua Barat, hanya melakukan pendataan pengusaha asli Papua dan disingkronkan dengan semua paket pekerjaan dari 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Bappeda tidak bagi-bagi paket pekerjaan. Kami hanya merencanakan dan membuat program setelah menerima data paket pekerjaan dari seluruh OPD. Setelah kami singkronkan sesuai perancanaan, data itu akan kami kembalikan lagi ke masing-masing OPD untuk mengeksekusinya sendiri kepada pengusaha asli Papua,” ujarnya.

Dia juga mengakui, bahwa sampai saat ini belum semua OPD di lingkup Papua Barat menyerahkan paket proyek ke Bappeda untuk diatur. Hal itu juga merupakan bagian penghambat proses kerja Bappeda dan akhirnya, Bappeda yang jadi sasaran amuk dan curiga pengusaha asli Papua.

“Sampai saat ini data paket pekerjaan belum kami terima semua dari OPD. Ini juga masalah. Karena OPD lambat serahkan, makanya kami di Bappeda yang kena curiga,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top