Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Mandacan berharap Petrus Waine yang jadi Kapolda Papua Barat

Gubernur Dominggus Mandacan bersama Brigjen Rudolf Alberth Rodja dalam sebuah kegiatan di Manokwari belum lama ini. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Nama Brigjen Petrus Waine, disebut oleh Gubernur Dominggus Mandacan sebagai sosok anak asli Papua yang diharapkan dapat menduduki kursi jabatan Kapolda di Papua Barat.

Hal ini disampaikan Mandacan paska pelantikan Brigjen Herry Rudolf Nahak sebagai Kapolda Papua Barat menggantikan Brigjen Rudolf Alberth Rodja dengan jabatan baru sebagai Kapolda Pupua. Pelantikan dilakukan oleh Kapolri Jenderal  Tito Karnavian, Kamis (2/5/2019) di Mabes Polri.

“Meski  saya harap, Brigjen Pietrus Waine, tapi Kapolri punya kewenangan untuk menetapkan, jadi sebagai Pemerintah saya terima,  meski dari sisi anak asli Papua saya tentu kecewa,” kata Mandacan kepada wartawan di Manokwari.

Berkaitan dengan posisi Kapolda Papua Barat yang tidak diisi oleh anak Asli Papua, Gubernur Mandacan mengimbau seluruh warga Papua Barat  untuk tetap menerima dan memberi dukungan demi kebersamaan dan keamanan di Papua Barat.

“Saya  juga imbau kepada masyarakat, bahwa apapun keputusan Kapolri untuk posisi jabatan Kapolda Papua Barat, mari kita dukung, kita terima Kapolda baru yang akan melakukan sertijab tanggal 7 Mei di Manokwari,” ujarnya

Loading...
;

Mandacan juga mengajak warga Papua Barat dan seluruh elemen masyarakat agar kerjasama dan tingkatkan koordinasi,  untuk menjaga Papua Barat tetap aman dan yang terpenting hukum tetap ditegakkan.

Sebelumnya, berbagai pandangan disertai protes mewarnai pergantian Kapolda Papua dan Papua Barat, salah satunya disampaikan oleh Dr.Filep Wamafma, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.

Filep Wamafma mengatakan,  Implementasi UU Otsus dalam pengangkatan Kapolda Papua Barat  dan Kapolda Papua, oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melalui persetujuan Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai perintah UU Otsus.

“Timbul pertanyaan, apakah Kapolri dalam menunjuk atau pergatian Kapolda Papua Barat telah melalui persetujuan Gubernur Papua Barat ?,” ujar Filep kepada Jubi.

Jika ditelusuri, sudah ada surat Gubernur Papua Barat dan MRPB tentang pemberian rekomendasi Kepada Brigjen Pietrus Waine sebagai kapolda Papua Barat. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua, Pasal 48 (5) yang menyatakan, Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Jika Kapolri mengesampingkan syarat persetujuan Gubenur berarti telah terjadi penyimpangan hukum luar biasa karena bukan sekali tetapi sudah berkali-kali pergantian Kapolda di Papua  oleh Kapolri bertentangan dengan UU Otonomi Khusus,” tukasnya.

Lanjut Filep, degan pergantian Kapolda Papua dan Papua Barat, yang  tidak berdasarkan amanat UU Otsus maka dengan sendirinya Pemerintah menciptakan ketidakpercayaan rakyat papua terhadap kebijakan Otsus di Tanah Papua.

“Dalam hal ini kita mendesak Presiden RI untuk memberikan komitmen terhadap Konsistensi Penerapan UU otsus sebagai satu-satunya solusi menghantarkan rakyat Papua menuju keadilan dan kesejahteraan,” ujar Filep. (*)

Editor      : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top