Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Mantan anggota DPR Papua kursi pengangkatan mengadu ke Komnas HAM

John NR Gobai (kanan) saat menyerahkan dokumen aspirasi anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan kepada anggota Komnas HAM RI, Choirul Anam – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Para mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, terkait pemberhentian. Sejumlah 14 orang itu diberhentikan dengan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri pada awal Oktober 2019.

Salah satu mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dari 14 kursi pengangkatan, John NR Gobai mengatakan ia telah menyerahkan pengaduan secara tertulis kepada komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam. Pengaduan tertulis itu disampai Gobai di Kota Jayapura, Jumat (13/12/2019).

Menurutnya, 14 anggota DPR Papua dan 11 anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019 kini menghadapi masalah yang sama. Masa jabatan para anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat dinyatakan berakhir dengan surat pemberitahuan dari Dirjen Otda Kemendagri.

“Lazimnya, anggota DPR itu diberhentikan lewat paripurna istimewa, dan surat pemberhentian itu lazimnya berdasarkan usulan gubernur. Tapi inikan tak ada paripurna istimewa. Gubernur juga belum mengusulkan pemberhentian,” kata John Gobai kepada Jubi, Minggu (15/12/2019).

Kata Gobai, keberadaan anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus). Mekanisme pengangkatan itu merupakan bentuk diskriminasi positif atau langkah afirmasi untuk untuk menciptakan kesetaraan.

Ini juga sesuai pasal 28 h ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” “Sesuai dengan pasal ini Kemendagri mestinya dapat memperlakukan berbeda antara provinsi lain dengan Papua. Kami anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan di Papua dan Papua Barat ini korban dari kebijakan yang disamakan,” ujar Gobai.

Loading...
;

Gobai berharap pengaduan tertulisnya akan menjadi awal dari upaya memediasi kasus pemberhentian itu. “Kami sampaikan kepada Komnas HAM, agar Komnas HAM dapat memediasi kasus ini. Ini salah satu hak politik kami yang hilang,” ujarnya.

Mantan anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan lainnya, Timotius Wakur juga berkeberatan dengan surat Dirjen Otda itu. Wakur mengatakan pihaknya bukan karyawan perusahaan yang dapat diberhentikan hanya lewat surat.

“Dirjen Otda sepertinya tidak memahami benar kekhususan yang berlaku di Papua. Undang-Undang MD3 hanya berlaku untuk partai politik, tidak untuk anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan,” kata Wakur. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top