Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Masih anak-anak, tim penasehat hukum minta terdakwa IH dibebaskan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi versi Luhut MP Panggaribuan, Sugeng Teguh Santoso. – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dalam sidang pembacaan eksepsi perkara terdakwa IH yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura pada Rabu (13/11/2019), tim penasehat hukum menyatakan IH masih berumur 17 tahun, sehingga tidak dapat diadili dalam peradilan umum. IH adalah salah satu  terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan perusakan terkait amuk massa yang terjadi di Jayapura, Papua, pada 29 Agustus 2019. Penasehat hukum menyatakan IH harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Umum (JPU) Adrianus Tomana telah mendakwa IH dengan Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) atau Kedua, Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam eksepsi yang disampaikan Rabu, tim pesehat hukum menyatakan penangkapan, penahanan, dan pembacaan dakwaan terhadap IH itu melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pembacaan eksepsinya itu, tim penasehat hukum IH menyatakan memiliki bukti otentik bahwa IH baru berumur 17 tahun. Akan tetapi, IH telah  diproses layaknya orang dewasa, dan akhirnya harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jayapura. Tim penasehat hukum IH menyatakan IH yang masih dibawah umur tidak bisa diadili di Pengadilan Negeri Jayapura.

“Kami mengecam keras proses hukum terhadap IH yang sejak awal ditangkap tidak tunduk pada ketentuan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Mestinya penyidik dan Jaksa sebagai penegak hukum memahami bahwa pemberlakuan UU SPPA terhadap anak [bersifa]t wajib,” kata advokat Sugeng Teguh Santoso.

Loading...
;

Sugeng menyatakan terdapat konsekuensi hukum bagi penyidik, jaksa, dan hakim yang tidak mengikuti ketentuan UU SPPA dalam menjalankan proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. “Kami menduga penyidik dan jaksa tidak menerapkan hukum acara peradilan anak terhadap IH, sehingga akan ada konsekuensi hukum yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, tegas Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu.

Dalam eksepsinya, tim penasehat hukum IH meminta Majelis Hakim membebaskan IH dari tahanan dan menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan lebih lanjut karena bukan kompetensi Pengadilan Negeri Jayapura. Tim penasehat hukum IH juga meminta Majelis Hakim memulihkan harkat, martabat, dan nama baik IH.

JPU Adrianus Tomana mengatakan eksepsi tim penasehat hukum IH itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan IH. Tomana mengatakan berdasarkan pengakuan terdakwa  informasi dalam ijasah yang menyatakan IH baru berumur 17 tahun keliru. Tomana menyatakan IH sudah mengakui ia berumur 18 tahun.

“Kami telah memintai keterangan dokter gigi. Menurut dokter [gigi], anak ini sudah memasuki [usia] 18 tahun. Kami akan memberikan jawaban minggu depan, Jadi kalau sudah ada konfrmasi,  tidak ada lagi perdebatan soal umur,” katanya.(*)

Jurnalis Jubi, Angela Flassy turut berkontribusi dalam pemberitaan ini.

Editor: Aryo Wisanggeni G 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top