Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Masyarakat adat dilatih kelola hutan adat

Pemateri dari Dinas Kehutanan Propinsi Papua saat membawa materi.- Jubi/David Sobolim

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi  Penebangan liar  dan perusahaan tanpa ijin banyak mengambil keuntungan dari penjualan kayu. Dibeli  dengan harga di bawah  standar lalu dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Melihat hal itu WWF-Indonesia gelar Pelatihan Teknik Perencanaan Pemanenan Kayu Dengan Metode RIL (Reduced Impact Logging) bagi masyarakat adat pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Adat (IUPHHKA-MA) yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU).

Delapan KSU dan 1 kelompok wisata yang merupakan kelompok dampingan WWF tersebut tersebar di beberapa kabupaten, seperti KSU Mo Make Unaf dari Merauke, KSU Jibogol dari Jayapura, KSU Nafa dari Nabire, KSU Kumea Ampas dari Keerom, KSU Sapusaniye dari Sarmi serta KSU Kornu dan KSU year Asai dari Kepulauan Yapen, dengan total areal konsesi sebesar 33,691 Hektar . Ada juga satu kelompok ekowisata Rhepang Muaif di Kabupaten Jayapura.

Piter Roki Aloisius, Northern Papua Landscape Manager, WWF-Indonesia kepada Jubi mengatakan,pihaknya   melibatkan mereka yang mendapat ijin usaha  pemanfaatan hutan kayu  dari pemerintah Provinsi Papua.

Loading...
;

“Sebenarnya ada 13  kelompok tetapi tidak berjalan karena implementasi peraturan Gubernur  nomor   13 tahun tentang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat. dan belum ada sinkronisasi antara pemerintah propinsi dengan pemerintah pusat terkait dengan UU kehutanan Nomor 41 tahun 2019 dengan Perdasus nomor 21 tahun 2010 di Provinsi Papua.”

“Untuk menjembatani penerbitan Norma- Standar- Prosedur-Kriteria (NSPK)  namun hingga kini belum ada penertiban dan WWF bertanggungjawab untuk membina kelompok-kelompok yang sudah di tetapkan itu. Agar mereka masih tetap memahami bahwa sampai saat ini belum bisa melakukan kegiatan,” jelas dia.

Sambil menunggu penerbitan NSPK, pihaknya melakukan pendampingan. Setelah  terbit,   kelompok-kelompok tersebut akan mengelola hutannya secara mandiri, lestari, dan bertanggungjawab.

“Setelah pelatihan ini mereka akan paham bagaimana cara pengolahan hutan kayu dengan baik dengan mengurangi dampak-dampak pemanfaatan itu sendiri,” ujarnya.

Dia juga  menjelaskan secara riil di lapangan pemanfaatan hutan kayu oleh  masyarakat adat Papua belum begitu nampak. Tetapi dirinya yakin, melalui pelatihan dan pendampingan tersebut akan ada orang  yang bisa berinisiatif untuk melakukan pengelolaan kayu oleh masyarakat adat.

“Di Papua kayunya diolah  masyarakat  adat sendiri, maka pendapatan perhari lebih tinggi”.

Sejauh ini, masyarakat jual kayu dari hutan kayu dengan  kisaran harga Rp300 ribu perpohon.   Pengusaha lalu menjualnya ke kota dengan harga  lebih tinggi.

“Pemberdayaan pendampingan ini bukan hanya tanggungjawab LSM tetapi juga pemerintah turut ambil bagian demi kesejahteraan masyarakat adat,”.

Andereas Simoberef  dari  KSU Tetom Jaya Kabupaten Sarmi menambahkan setelah di dampingi oleh WWF, dirinya sudah membuka usaha industri meubel.

Dia mengaku beroleh pendapatan lebih tinggi dari usaha tersebut.

“Dari pada  jual kayu dengan harga yang murah dan hutannya menjadi rusak, untuk penghijauan membutuhan puluhan tahun,” ujarnya.

Dirinya baru membuka usaha ini selama satu tahun.  Peminat lebih tinggi dan  tidak mampu untuk melayani semua pesanan dalam sebulan.

“Ini jadi tanda, kayu tidak harus jual. pengelolaan kayu bisa  dilakukan oleh masyarakat adat,hasil lebih tinggi,”ujar dia.(*)

Editor: Syam Terajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top