Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Masyarakat adat harus bangga dengan potensi yang dimilikinya

Ilustrasi. Persiapan grup tari dari masyarakat adat dalam HUT Kebangkitan Masyarakat Adat – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Enam tahun kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, sejumlah regulasi telah dibuat untuk mendukung adanya sistem pemerintah kampung adat termasuk penganggaran yang langsung diturunkan dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat adat.

Aktivis Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan enam tahun perjalanan kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura harus dimaknai dengan baik.

Menurutnya, masyarakat adat harus bangga dengan kepemilikan hak ulayat mereka di setiap kampung, potensi lokal yang mendatangkan hasil sebagai peningkatan ekonomi dan kesejahtearaan masyarakat itu sendiri.

“Masyarakat adat harus bangga mempunyai kepala suku, memiliki pendopo adat, senang dengan sumber daya alam yang melimpah. Sambil, pemerintah daerah menyiapkan semua legislasi dan regualasi yang dapat digunakan dalam mengelolah semua sumber daya yang dimiliki. Hal ini akan bersinergi dengan kerja-kerja birokrasi yang terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” jelas Abdon di Sentani, Selasa (22/10/2019).

Loading...
;

Menurutnya, dari rasa bangga tehadap apa yang dimiliki oleh masyaraat kampung adat serta titik koordinasi dalam birokrasi yang singkron antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung adat, barulah dipikirkan soal peningkatan ekonomi dan kesejahteraan yang harus dimiliki dari potensi unggulan di masing-masing kampung adat.

“Tahap pertama adalah kebangkitan harkat dan martabat kita sebagai masyarakat adat. Tahap kedua melalui regulasi yang memberikan kejelasan terhadap potensi yang dimiliki. Tahap ketiga kita bicara kemandirian. Tiga tahap ini dilalui, maka seluruh masyarakat di daerah ini akan merasa memiliki daerahnya, merasa sejahtera atas kepemilikin hak dan ulayat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan sudah ada 14 kampung yang mendapat nomor registrasi kampung dari Kementerian Dalam Negri, sudah ada Perda Kampung Adat yang dibuat oleh DPR periode 2014-2019.

Selama enam tahun perjalanan kebangkitan masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Jayapura terus memberikan dukungan dengan melakukan pemetaan wilayah, pemekaran kampung adat persiapan dari pemerintah kampung dinas, termasuk alokasi anggaran yang cukup besar ke masing-masing kampung.

“Ada penambahan dana sebesar Rp100 juta, di luar alokasi dana kampung apabila status kampung dinas dialihkan kepada kampung adat. Sekarang tinggal bagaimana sistem ini berjalan dengan baik, kapasitas aparat pemerintahnya, sumber daya manusianya ditingkatkan. Karena undang-udang dan regulasi sudah kita buat untuk menjadi dasar pelasanaan pemerintahan kampung adat,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top