Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Masyarakat adat tancapkan sasi untuk menolak pelantikan DPRD Kabupaten Merauke

Bupati Merauke, Frederikus Gebze saat bersama perwakilan DPR Papua, perwakilan Majelis Rakyat Papua dan Lembaga Masyarakat Adat melihat sasi yang dipasang di halaman Kantor DPRD Merauke, Senin (3/6/2019). – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Masyarakat adat Malind di Kabupaten Merauke, Papua pada Senin (3/6/2019) menancapkan sasi atau tep di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Merauke sebagai simbol adat menolak pelantikan anggota DPRD Merauke periode 2019-2024. Masyarakat adat Malind menyatakan anggota DPRD Merauke periode 2019-2024 baru boleh dilantik setelah ada penambahan anggota DPRD yang diangkat dari anak adat Malind.

Penolakan pelantikan DPRD Kabupaten Merauke ditegaskan Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Merauke, Yohan Lamis Mahuze dalam rapat adat di Kantor Bupati Merauke, Senin (3/6/2019). “Kami menyampaikan kepada Presiden RI dan lembaga atau instansi terkait di Merauke di antaranya KPU, Bawaslu, TNI/Polri tak akan ada pelantikan perwakilan partai politik di DPRD Merauke karena kami telah menancapkan sasi atau tep sebagai simbol adat di halaman Kantor DPRD Merauke,” kata Yohan Mahuze.

Baca juga Musyawarah empat golongan adat Malind minta Presiden Joko Widodo turun tangan

Sasi atau simbol adat itu menurutnya, tidak akan dicabut sebelum permintaan adanya kursi pengangkatan di DPRD Merauke diwujudkan oleh pemerintah pusat. “Tidak akan kami cabut sebelum ada kursi pengangkatan, agar kami sama-sama mengatur negeri kami di DPRD Merauke,” ujarnya.

Musyawarah adat pimpinan empat golongan adat Malind di Kabupaten Merauke–yakni golongan adat Mayo, Imo, Zozom dan Ezam– pada Senin memutuskan meminta Presiden RI Joko Widodo menambah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD KabupatenMerauke melalui mekanisme pengangkatan bagi anak adat Malind. Hal itu diharapkan akan menambah rasio keterwakilan masyarakat adat Malind dalam DPRD Kabupaten Merauke.

Loading...
;

Baca juga Berbagai faktor telah merampas hak masyarakat adat Malind

Tuntutan penambahan jumlah anggota DPRD Merauke dengan mekanisme pengangkatan anak adat Malind muncul karena banyak calon anggota legislatif (caleg) orang Malind gagal terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Merauke dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dari 30 kursi DPRD Kabupaten Merauke periode 2019 – 2024, diperkirakan hanya dua kursi yang akan dimenangkan oleh caleg Malind.

Sejumlah dua kursi lainnya diperkirakan dimenangkan oleh caleg asli Papua yang bukan berasal dari suku Malind. Itu berarti keterwakilan orang Malind dalam DPRD Kabupaten Merauke periode 2019-2024 kurang 10 persen, dan keterwakilan orang asli Papua di DPRD Kabupaten Merauke kurang dari 20 persen.

Baca juga Anggota DPRP usulkan pembentukan tim adhoc untuk kawal aspirasi masyarakat adat Malind

Bupati Merauke, Frederikus Gebze mengatakan akan menghormati penancapan sasi atau tep sebagai simbol adat di halaman Kantor DPRD Merauke itu. Menurutnya, sasi yang ditanam disebuah tiang di depan kantor DPRD tidak akan dicabut hingga aspirasi masyarakat adat Malind diakomodir. DPRD Merauke juga tidak akan dilantik hingga ada jawaban terhadap aspirasi itu.

“Selain itu musyawarah pimpinan empat golongan adat telah memutuskan calon Bupati dan Wakil Bupati harus anak Malind. Mesti mendapat rekomendasi dari lembaga adat yang ada pada golongan berdasarkan asal sukunya dan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Merauke,” kata Frederikus Gebze. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top