Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Masyarakat adat tolak proyek jalan KEK Sorong

Aksi protes warga menolak pembangunan perluasan jalan akses Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong – dok. Lazarus Klagilit.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi –  Masyarakat Adat Kampung Wonosobo, Distrik Moi Sigin menolak  proyek pembangunan perluasan jalan akses menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong. Penolakan terutama oleh Marga Klagilit.

”Pembangunan jalan memang belum masuk ke wilayah (kampung) kami, kurang lebih 400 meter lagi sampai (jaraknya).  Kami sudah kasi peringatan (menolak pembangunan jalan),” kata tetua adat Kampung Wonosobo Lazarus Klagilit kepada Jubi melalui telepon, Kamis (7/11/2019).

Klagilit mengaku sepengetahuan mereka jalan akses tersebut hanya dibangun di Kawasan Kantor DPRD Kabupaten Sorong hingga Distrik Arar. Dengan demikian, proyek itu seharusnya tidak sampai merambah wilayah perkampung adat mereka.

“Lalu penambahan jalan itu untuk siapa? Jadi, kami Marga Klagilit menolak (perluasan jalan akses KEK),” tegasnya.

Loading...
;

Pengerjaan proyek jalan yang semakin mendekati Kampung Wonosobo menimbulkan kekhawatiran Marga Klagilit. Dusun atau hutan sagu sebagai sumber pangan utama mereka terancam rusak dan hilang akibat pembangunan jalan.

“Dusun sagu merupakan sumber penghidupan dan harta warisan kami. Kami takut anak-cucu tidak tahu lagi sagu dan budayanya (kearifan lokalnya),” ujar Klagilit.

Dia berharap pemerintah menghormati hak-hak mereka, termasuk pengakuan terhadap kepemilikan dan hak kelola hutan adat. Itu sesuai amanat konstitusi.

“Hutan adat bukan milik negara. Jadi, kami palang (tutup) supaya negara dan pemerintah daerah menghargai hak-hak masyarakat adat,” tegasnya.

KEK Kabupaten Sorong menempati areal sekitar 523 hektare di Distrik Mayamuk, dan Distrik Moi Sigin. Kawasan diperuntukan bagi industri pengolahan nikel, kelapa sawit, dan hasil hutan maupu perkebunan lain.

KEK Sorong diresmikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada bulan lalu. Pembangunannnya ditargetkan menyerap 15 ribu tenaga kerja, dan investasi senilai Rp32,2 triliun hingga 2025.

“Proyek sudah dikerjakan, tetapi pemerintah belum bicara (menyosialisasikannya) dengan masyarakat. Ingat, hutan ini ada pemiliknya. Jadi, tolong hargai,” kata Pemuda Adat Klagilit Frans Klagilit

Dia menegaskan mereka tidak membutuhkan infrastruktur jalan, tetapi pembangunan pendidikan dan kesehatan.”Kami tidak butuh jalan yang menghancurkan wilayah adat. Pemerintah harus datang melakukan musyawarah bersama pemilik tanah adat di sini.” (*)

 

Editor: Aries Munandar

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top