Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Masyarakat teriak “merdeka”, pejabat di Papua yang kenyang

Salah satu tokoh perempuan Jayawijaya, Helena Matuan (kemeja merah muda) saat hadir dalam konsultasi publik perdasi/perdasus oleh Bapempeda DPR Papua – Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi – Tokoh perempuan asal Kabupaten Jayawijaya, Helena Matuan menyatakan kehadiran Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua dan pemberian dana Otsus ke Papua merupakan jawaban pemerintah pusat terhadap aspirasi “merdeka” orang asli Papua.

Akan tetapi, yang menikmati hasilnya selama ini adalah para oknum-oknum pejabat di Provinsi Papua. Hal ini dikatakan Helene Matuan saat konsultasi publik sembilan raperdasi/raperdasus oleh badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPR Papua di Kota Wamena, Jawijaya pada Jumat (9/8/2019).

“Otsus (UU dan dana Otsus), juga Majelis Rakyat Papua (MRP) ada karena teriakan (merdeka) masyarakat Papua. Tapi hasilnya tidak dinikmati masyarakat. Hanya pejabat-pejabat yang kenyang,” kata Helene Matuan.

Kata Helena Matuan, hingga pejabat tingkat kampung (kepala kampung) dan aparatnya juga menikmati dana Otsus dan berbagai bantuan lain dari pemerintah di tingkat atas.

Loading...
;

“Hingga kepala kampung dan aparat-aparatnya yang kenyang. Segala macam bantuan turun (ke kampung). Dia (kepala kampung) kerjasama dengan tim pendamping. Pendamping pun tidak pernah ada laporan yang benar mulai dari kampung sampai kabupaten,” ucapnya.

Ia berharap, DPRD kabupaten/kota dan DPR Papua benar-benar mengawal pemanfaatan dana Otsus Papua secara maksimal. Jika tidak, dana khusus itu rawan disalahgunakan.

“Kalau (Otsus Papua) tidak berhasil, kembalikan. Itu (UU dan dana Otsus) ada karena teriakan rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Bapemperda DPR Papua, Arnold Walilo mengatakan beberapa waktu lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov Papua melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap pelaksanaan UU Otsus di Papua, kemudian mengusulkan perubahan.

“Akan tetapi gubernur Papua menolak melakukan evaluasi. Beliau menyatakan untuk apa lagi evaluasi tapi sebaiknya pemerintah pusat memberlakukan draf Rancangan UU Otsus Plus yang telah diserahkan ke DPR RI lima tahun lalu,” kata Arnold Walilo. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top