Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Masyarakat tidak rasakan manfaat dengar pendapat

Ilustrasi penyidikan – pixabay.com.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, kembali diingatkan untuk serius mengusut dugaan penyimpangan dana kegiatan dengar pendapat (hearing) DPRD Merauke 2014-2019. Anggaran tersebut dinilai fantastis karena setiap anggota dewan mengantongi Rp100 juta sebulan.

“Kalau ada indikasi kerugian negara, usut tuntas. Walaupun (penganggarannya) berdasarkan peraturan bupati,  manfaatnya (penggunaan dana) tidak dirasakan masyarakat,” kata tokoh intelektual Suku Marind Harry Ndiken kepada Jubi, Jumat (15/11/2019).

Ndiken menilai penganggaran tersebut menghamburkan uang negara untuk memperkaya diri sendiri. Dia menyinyalir banyak anggota dewan kaya mendadak setelah menerima gelontoran dana hearing. Mereka membeli mobil dan berinvestasi ke sejumlah usaha.

“Itu adalah uang rakyat yang menanti keadilan. Kejati agar tidak main-main dalam menanganinya. Jangan sampai kasusnya hilang begitu saja,” tegasnya.

Loading...
;

Ndiken berharap tidak ada pihak yang berupaya memanfaatkan penyelesaian kasus tersebut. Karena itu, pihak kejaksaan harus berpihak kepada hukum dan rakyat.

Kejati Papua telah memeriksa para anggota DPRD Merauke periode 2014-2019, untuk dimintai kesaksiannya dalam penggunaan dana hearing tersebut. Salah seorang, di antaranya ialah Hendrikus Hengky Ndiken. Dia diinterogasi oleh empat penyidik selama kurang lebih tiga jam. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top