Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Media diminta adil dalam pemasangan iklan kampanye

Suasana rapat KPU bersama pimpinan media terkait aturan pemasangan iklan kampanye – Jubi/Jein Bisay.

Jayapura, Jubi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua meminta media cetak di Papua, khususnya Kota Jayapura untuk bersikap adil dalam pemasangan iklan para calon anggota DPD dan partai politik yang maju pada Pemilu 2019.

Komisioner KPU Papua, Tarwinto mengatakan dalam membuat jadwal atau slot iklan, media harus memperlakukan hal yang sama atau adil terhadap setiap partai politik ataupun peserta pemilu yang lainnya.

“Tidak boleh ada perbedaan terhadap mereka,” kata Tarwinta usai rapat koordinasi besama pimpinan media dan para calon anggota DPD dan partai politik, di Jayapura, Selasa (5/3/2019).

Menurut ia, penjelasan terkait pemasangan iklan sudah disampaikan kepada setiap pimpinan media dan para calon, yang mana ada hari atau masa penayangan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

“Yang jelas ada batasan serta durasi pembuatan iklan, dan media mana yang akan dilibatkan khususnya calon DPD,” ujarnya.

Sedangkan untuk partai politik, harus sesuai dengan surat edaran dari KPU RI. Fasilitasi hanya akan diberikan untuk DPD, sementara partai politik biaya sendiri.

Loading...
;

“Jadi hanya partai politik pusat saja yang biayai oleh negara melalui KPU,” katanya.

Kemudian ada iklan yang dibiayai masing-masing peserta pemilu, itu semua berurusan langsung dengan media, karena KPU tidak memiliki kewenangan untuk mengatur sampai ke dalam.

“KPU hanya sampaikan soal rambu-rambu, dan menyampaikan kepada seluruh pimpinan media harus melakukan kesetaraan atau adil terhadap seluruh peserta pemilu,” ucapnya.

Pada kesempatan itu juga, dirinya menyayangkan kehadiran calon DPD dalam rapat koordinasi ini. Namun KPU tetap akan memberikan surat penyampaian terkait batasan-batasan pemasangan iklan.

“Dalam rapat ini, hanya dua orang calon DPD yang hadir. Namun KPU masih punya kewajiban untuk menyampaikan hal ini ke mereka secara tertulis. Paling lambat 19 Maret mereka sudah harus menyerahkan iklan yang akan dipasang ke KPU,” kata Tarwinto.

Seperti dilansir Tempo.co. Ketentuan penayangan iklan kampanye Pemilu 2019 yang diatur dalam surat keputusan ini di antaranya, setiap pasangan calon, paling banyak kumulatif 10 spot, berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama tahapan kampanye melalui media massa. Kemudian, peserta pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita, serta beberapa ketentuan lainnya.

Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, empat lembaga (Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers) akan mengkaji bersama. Kemudian, Bawaslu akan mengeluarkan sanksi rekomendasi kepada KPU. Rekomendasi tersebut bisa berupa peringatan tertulis atau penghentian penayangan iklan untuk kemudian ditindaklanjuti KPU, KPI dan juga Dewan Pers. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top