Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Membangun kesadaran bersama “Papua Bukan Tanah Kosong”

Bedah buku ‘Papua Bukan Tanah Kosong’ – Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh : Fransiskus Batlayeri

Diskusi dan launching buku

Peluncuran buku “Papua bukan Tanah Kosong” dari tim Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua Jumat (25/10/2019), di aula kampus STFT “Fajar Timur”, Abepura, Jayapura, Papua, membangun kesadaran semua pihak, bahwa manusia Papua dan tanahnya menjadi urgensi perhatian masa kini. Krisis yang terjadi dalam semua segi kehidupan di Papua menjadikan Papua masuk dalam “Zona Darurat Kemanusiaan”.

Perjuangan tentang keadilan dan perdamaian seolah-olah menemukan ‘jalan buntu’. Penyelesaian perkara dan sengketa pelanggaran HAM  tidak pernah memuaskan pihak korban. Selain kasus HAM yang belum pernah tuntas, manusia Papua juga diperhadapkan dengan deforestasi alam yang mengakibatkan manusia Papua kehilangan sumber kehidupan dan perekonomiannya. Semua lahan dimonopoli oleh para elite.

Loading...
;

Jika melihat peta pembangunan jalan dan konversi lahan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, maka dua pertiga lahan di Papua telah diambil dan dialihkan menjadi ladang bisnis. Penguasa dan pengusaha memainkan perannya demi kepentingan pribadi. Di samping itu rakyat tetap menderita karena kehilangan dusun–tempat mereka mencari makan, mengolah tanah dan tempat mereka memupuk kehidupan baru.

Dalam diskusi dan launching buku ini, SKPKC menghadirkan tiga orang penanggap buku, yaitu, Gustav Kawer, SH. M.Si, pengacara HAM di Papua dan Ketua Perkumpulan Advokat HAM Papua (PAHAM). Kemudian Nelius Wenda, aktivis mahasiswa dan anggota GEMPAR (Gerakan mahasiswa Pemuda Rakyat Papua) dan Elvira Rumkabu, S.Ip, M.st, akademisi Universitas Cenderawasih dan koordinator ‘Solidarity of Indigenous Papuan Autoship’ (SIP). Selain ketiga pemateri ini, para peserta yang hadir juga adalah kelompok LSM dan aktivis yang ada di kota Jayapura, serta mahasiswa-mahasiswi dari beberapa kampus.

Diskusi tentang buku “Papua Bukan Tanah” kosong ini, Bernard Koten mewakili tim penulis buku memaparkan bahwa buku seri 37 ‘memoria passionis’ ini bercerita tentang suasana Papua selama tahun 2018. Di dalamnya dipaparkan beberapa kejadian penting selama tahun 2018, mulai dari Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Agats (kasus gizi buruk) hingga tumbuhnya kelompok radikalisme di tanah Papua (Peristiwa kelompok Ja’far Umar Thalib).

“Kami menulis buku ini dengan tujuan supaya kita bangkit dari tidur untuk merebut segala yang mulai hilang” ujar Bernard, “kami memilih judul buku ‘Papua Bukan Tanah Kosong’, karena judul ini menarik dan sudah dikampanyekan sebelumnya oleh teman-teman GEMPAR. Oleh sebab itu tujuannya juga untuk menyadarkan setiap kita bahwa manusia Papua dan tanahnya harus dihargai. Tanah Papua milik orang Papua, siapa saja yang masuk dan hidup di atas tanah ini harus menghargai pemilik dan alamnya” lanjut Bernard.

Nelius Wenda sebagai aktivis mahasiswa mengatakan bahwa buku ini luar biasa dan menantang mahasiswa untuk memiliki data ketika berorasi. “Buku ini menurut saya ditulis supaya orang di luar Papua juga tahu bahwa kehidupan manusia Papua di atas tanahnya sendiri itu sangat memprihatinkan.”

Selain itu ia menanggapi secara khusus bab kedua dari buku yang berbicara mengenai demokrasi yang dibungkam. Tindakan aparat yang represif hingga masuk dalam lingkungan kampus menjadi catatan penting baginya.

“Banyak aparat yang tidak mengerti undang-undang, mereka hanya menjalankan perintah. Saya merasa ada diskriminasi dari aparat terhadap kami pengunjuk rasa orang asli Papua. Kalau di Papua tindakannya beda dengan teman-teman yang orasi di luar Papua. Kebanyakkan di Papua aparat tidak pernah mengikuti prosedur yang ada ketika membubarkan demo. Juga soal hutan dan alam yang terus dieksploitasi. Ketahuan sekali bahwa para elite dan kaum kapitalis hanya menginginkan hutan Papua tetapi tidak untuk manusianya. Mereka mengabaikan manusianya dan itu sudah terjadi sejak dulu. Saya kira mungkin ini catatan-catatan penting dari saya dalam menanggapi isi buku ini,” tegas Nelius.

Selanjutnya Gustav Kawer menegaskan mengenai persoalan HAM di tanah Papua yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat tidak membentuk KPP HAM. Ia mengatakan bahwa KPP HAM harus segera dibentuk agar mekanisme proses penyelesaian HAM menjadi jelas.

Ia juga sangat menyayangkan tindakan institusi sipil negara yang bertindak tidak sesuai regulasi, baik regulasi yang berlaku di (era) otsus, maupun UUD.

“Semua kan ada regulasinya tetapi tidak digunakan, sehingga banyak proses menjadi kacau dan terbengkalai.”

Ia juga mengatakan bahwa untuk mengemukakan pendapat di depan umum itu juga diatur dalam otsus tetapi tidak dijalankan, karena semuanya dipolitisir.

“Mereka (negara) mengatakan tindakan sekecil apapun itu ujung-ujungnya pasti minta merdeka, kita beribadat saja dibilang kegiatan politik mau merdeka. Kalau sudah bangun persepsi seperti ini sulit untuk ada proses penyelesaian masalah. Apalagi kebebasan berekspresi selalu dikaitkan dengan pasal makar.”

Gustav juga menyoroti tentang Komnas HAM dan institusi sipil yang dianggap ‘tidak buat apa-apa’. Mereka tidak melindungi hak masyarakat kecil, misalnya yang terjadi di Nduga.

“Institusi sipil dan Komnas HAM menurut saya, mereka tertidur. Sangat disayangkan kasus ini harus terjadi dan banyak masyarakat yang menderita. Dalam regulasi jelas bahwa penambahan aparat harus terjadi kalau ada izin dan permintaan dari kepala daerah setempat, tetapi ini tidak terjadi. Mereka tidak masuk melalui regulasi yang ada, sehingga menjadi tidak tertib.”

Elvira Rumkabu mengatakan bahwa secara pribadi judul buku ini menarik karena isinya berkaitan dengan diversitas isu. Banyak kasus yang diangkat dalam buku ini. Ada kekerasan militerisme, kekerasan strukturalisme dan kekerasan kultural yang berkaitan dengan perampasan tanah.

Kebijakan yang dibuat pemerintah pusat tidak pernah mempertimbangkan dan memperdulikan manusia yang mendiami tanah ini. Pemerintah terlihat memainkan pola kekerasan struktural, sehingga Papua dan kemanusiaannya dilucuti.

Ia juga menyoroti demokrasi yang dibungkam di tanah Papua. Ada perbedaan penanganan.

“Kita di Papua ini demo damai selalu dibubarkan secara paksa, banyak teman-teman mahasiswa yang dipersekusi, mengalami kekerasan dan disiksa. Saya berharap bahwa hal ini tidak mengurangi semangat perjuangan kita. Saya melihat ada dampak positif bahwa pembungkaman justru memotivasi pemuda Papua untuk terus maju. Ada transformasi aktor.”

Dia berharap bahwa persoalan Papua jangan terus mengalami stagnasi tetapi harus ada progres. Gerakan pemuda harus bisa membuat persoalan Papua membias ke luar sehingga membukakan mata banyak orang untuk melihat persoalan Papua. Juga berkaitan dengan dunia akademisi ia berharap bahwa kampus atau para mahasiswa perlu banyak menulis juga untuk mengangkat persoalan-persoalan Papua di mata dunia.

Sejalan dengan para penanggap buku, banyak peserta yang berharap bahwa diskusi buku ini perlu menghadirkan aktor-aktor pemangku kebijakan sehingga mereka betul-betul merasakan apa yang sedang terjadi di atas tanah Papua ini. Banyak juga yang mengapresiasi isi buku ini. Mereka menyadari bahwa tindakan hukum yang berlaku di atas tanah ini juga menjadi catatan penting yang perlu dilihat kembali. Benar adanya bahwa penanganan hukum selalu berbeda bagi orang Papua dan itu adalah sebuah tindakan ketidakadilan.

Catatan kritis: Membangun kesadaran bersama 

Menanggapi persoalan Papua yang memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi perlu adanya kesatuan dan penyadaran secara bersama bagi semua masyarakat yang mendiami tanah ini. Semua elemen/pemangku kebijakan dan masyarakat perlu menyadari bahwa kondisi kemanusiaan di tanah ini sangat memprihatinkan.

Buku “Papua Bukan Tanah Kosong” menyoroti berbagai peristiwa yang terjadi tahun 2018. Buku ini jelas bertujuan untuk menegaskan bahwa tanah Papua ada pemiliknya–ada orang yang mendiaminya. Ada orang yang mempunyai lahan, hutan sagu, tempat mencari makan–dan tempat mereka bertahan hidup.

Jika Anda ada di atas tanah ini maka hargailah semua yang ada di sini tanpa terkecuali. Hargailah manusia dan tanahnya.

Jelas bahwa pesan ini merupakan pesan yang menyoroti persoalan di tanah ini. Buku ini juga menyadarkan kita bahwa saat ini manusia Papua menuju kepada keterasingan di atas tanahnya sendiri.

Dengan demikian komitmen dan niat baik untuk membangun Papua ke arah yang lebih baik harus menjadi kesadaran bersama. Tak perlu takut. Semua orang mulai dari akar rumput hingga pemangku kebijakan perlu menyadari perasaan ini. Berani menerima kritik dan saran, mengakui segala keterbatasan serta memiliki komitmen yang teguh untuk memperbaiki wajah hak asasi manusia di atas tanah ini. Tanpa membeda-bedakan satu sama lain, apapun latar belakangnya, perjuangan tentang kebenaran, keadilan dan kesamaan martabat manusia harus menjadi tugas bersama untuk terus memperjuangkannya. Sebagai manusia kita adalah sederajat dan memiliki martabat yang luhur.

Selain itu hal penting yang  dilakukan adalah kita harus bergerak untuk mengubah cara pandang semua orang bahwa Papua memang bukan Tanah Kosong. Kita mengubah stigmatisasi yang sedang merebak. Kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kita sedang memperjuangkan martabat kita, kita sedang mempertaruhkan hidup kita demi tanah dan kekayaan alam kita.

(Kita) Perlu menyadarkan elite negara yang semakin diam dan bahagia untuk melihat segala penderitaan masyarakat kecil. Namun mereka selalu datang sebagai “pemadam kebakaran” yang kerjanya adalah ‘tunggu api menyala dulu kemudian mereka datang untuk memadamkannya’. Tunggu ada korban jiwa dulu baru bergerak dan bersuara.

Ini adalah metode yang destruktif karena membuat korban semakin banyak berjatuhan dan sangat disayangkan bahwa hal ini terus-menerus terjadi.

Menarik bahwa dalam buku ini ditulis: Negara dan elitenya semakin diam dan bahagia melihat segala penderitaan yang dialami oleh masyarakat kecil. Segala janji ‘dihambur’ demi menahan amukan kemarahan korban. Persoalan tidak akan berhenti, segala janji terus dibunyikan, niat baik disingkirkan, kematian dan kehancuran terus dan selalu menjadi cerita indah yang tak terlupakan para korban dan mereka yang kesakitan. Mari bersatu dan melawan segala kebobrokan dan kerakusan mereka  yang menginginkan tanah dan manusia hancur.

Ulasan di atas jelas memperlihatkan ketidakpedulian negara terhadap rakyatnya. Ketika ada persoalan maka pola pendekatan yang digunakan selalu sama yakni dengan menggunakan pendekatan keamanan. Hal ini tentunya menguburkan gerakan Papua tanah damai yang pernah dideklarasikan. Anak-anak, orang muda dan masyarakat Papua telah menjadi korban tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan. Segala bentuk kekerasan merebak ke berbagai penjuru, dari kampung hingga ke kota. Semua orang merasa tidak aman dan terancam.

Oleh sebab itu, kesadaran bersama akan hal ini perlu terus didorong. Semua elemen harus menunjukkan komitmennya yang serius dalam menangani persoalan ini. Persoalan kemanusiaan harus dikedepankan daripada kepentingan elite dan pribadi. Keegoisan dan gengsi harus diruntuhkan.

Pemerintah jangan ragu untuk menyentuh jantung masalah Papua, yaitu politik aspirasi kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri yang disuarakan dan dikehendaki oleh rakyat Papua karena banyak rakyat Papua yang sudah menyadari sejarah politiknya. Jangan menjadi tidak peduli lalu mengatakan bahwa persoalan ini sudah final dan mengangkat persoalan kesejahteraanlah yang menjadi akar masalah sehingga pembangunan dan pemekaran wilayah dinilai sebagai cara dan strategi penyelesaian konflik.

Hemat saya, solusi ini akan semakin membuat hak asasi manusia Papua terancam dan konflik itu akan terus-menerus berlangsung. Hingga sampai kapan? Kita tidak pernah tahu. (*)

Penulis adalah calon imam diosesan Keuskupan Jayapura

Editor: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top