Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Membongkar dalil pemohon!

Ilustrasi, Mahkamah Konstitusi – Jubi/Tempo.co

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Nasarudin Sili Luli

Perselisian hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 telah berakhir. Seiring putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang telah menolak seluruh dalil permohonan pemohon, presiden terpilih telah ditetapkan oleh KPU.

Tentu semua ini mendapat tanggapan yang beragam kepada semua anak bangsa, ada yang menilai putusan MK telah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya, ada juga yang punya pendapat sebaliknya.

Dalam logika MK apakah memulai dengan menganalisis apakah menggunakan permohonan pertama (24 Mei 2019) atau permohonan kedua (10 Juni 2019).

Loading...
;

Cara memutus MK sangat wise, MK tidak masuk ke logika sangat formalistik bahwa hukum acara tidak membolehkan atau mengatur dimungkinkannya perbaikan permohonan, tetapi menggunakan logika kesalahan aturan hukum tahapan yang mustahil ditegakkan karena jadwal persidangan yang bertabrakan dengan hari libur nasional.

Dalil pemohon

Pertama, ajakan berbaju putih. Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengajak seluruh  pendukungnya untuk datang ke TPS 17 April lalu dengan menggunakan baju putih.

Hal itu kemudian dianggap oleh Tim 02 meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU yang menyatakan Jokowi-Ma’aruf unggul dalam Pemilu 2019 berdasarkan rekapitulasi secara nasional.

Akan tetapi, tuntutan itu tidak dikabulkan oleh hakim konstitusi karena 02 dianggap tidak dapat menjelaskan secara detail korelasi antara seruan penggunaan baju putih dan peningkatan perolehan suarah 02. Oleh karena dalil pemohon a quo tidak relevan dan karenanya harus dikesampingkan;

Kedua, dukungan kepala daerah pada Jokowi-Ma’ruf. Dalil tersebut ditolak oleh hakim adalah adanya peningkatan perolehan suara dengan melibatkan kepala daerah yang yang menyatakan dukungan pada pasangan calon Jokowi-Ma’ruf.

Tim 02 menyebut hal itu sebagai upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Akan tetapi, hakim menolak dengan alasan permasalahan yang sama sudah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang lainnya, yaitu Bawaslu. Oleh karena itu, dalam permohonan a quo tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Ketiga, tim Prabowo-Sandi kehilangan 2.871 suara setiap hari dalam situng, sementara Jokowi-Ma’ruf peningkatan 900 suara untuk hitungan waktu yang sama.

Akan tetapi hakim menyebut dalil tersebut tidak cukup mendasar karena berbagai alasan. KPU sebagai pihak termohon yang merasa permohonan tidak menyebutkan kecurangan pada situng terjadi di bagian mana.

Alasan lain korelasi hitung cepat dengan perolehan suara pada rekapitulasi akhir. Video yang dijadikan bukti oleh pemohon dinilai hakim tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil yang disampaikan. Dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Keempat, adanya TPS siluman 2.984. TPS siluman itu kemudian dikaitkan dengan adanya penggelembungan suara 895.200 suara. Namun kubu 02 tidak bisa menunjukkan di daerah mana saja TPS siluman itu berada, dan bagaimana proses penggelembungan suara, dan siapa atau pihak mana yang diuntungkan.

Dalil pemohon demikian menurut hakim tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena pemohon tidak mampu menguraikan lokasi TPS yang disebut pemohon sebagai TPS siluman, termasuk pemilih di TPS tersebut;

Kelima, penghitungan suara versi Prabowo-Sandi. Penghitungan suara BPN yang memenangkan Prabowo-Sandi berbeda dengan rekapitulasi dari KPU. Hasil dari KPU menunjukkan pasangan Jokowi-Ma’ruf 55.5 persen dan Prabowo-Sandi 44,5 persen suara.

Alasan hakim menolak hasil penghitungan suara karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti. MK menemukan pemohon tidak melampirkan bukti rekapitulasi lengkap untuk seluruh TPS.

Dalil pemohon tidak lengkap dan tidak jelas dimana terjadi perbedaan hasil perhitungan suara. Pemohon juga tidak melampirkan bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah;

Keenam, pengaturan suara tidak sah. Tim Prabowo-Sandi menyebut ada indikasi pengaturan suara tidak sah di Magetan. Suara tidak sah di beberapa TPS di Magetan membentuk pola 22.12.7.5 atau 26.59.26.59 sama hal juga di Madiun yaitu 5.6.11.6.11.12.

Akan tetapi, mereka tidak bisa menunjukkan bukti secara lengkap untuk dugaan kecurangan di dua kabupaten tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil pemohon mengenai indikasi pengaturan suara tidak sah tidak beralasan menurut hukum;

Ketujuh, kesalahan situng tak merugikan atau menguntungkan. Hakim MK menilai situng tidak digunakan sebagai basis data untuk menentukan suara sah hasil pemungutan suara, sebab rekapitulasi berjenjang dan putus dalam rapat pleno secara terbuka.

Menurut hakim kesalahan data pada situng dapat terjadi karena salah tulis di form C1, sementara operator situng di kabupaten/kota tidak dapat mengubah data dan hanya bertugas memindai data C1 untuk dikirim ke dalam situng;

Kedelapan, penggelembungan suara tim 02 menyebutkan kecurangan mengakibatkan penggelembungan suara antara 16,7 juta sampai 30, 4 juta suara. Meski demikian, dalil ini tidak mempunyai bukti.

Menurut MK analisis yang dilakukan pemohon tidak didukung bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. Menurut MK, dalil pemohon a quo tidak beralasan hukum;

Kesembilan, terkait 17,5 juta TPS invalid. Dalam hal bukti P-155, setelah diperiksa, Mahkamah tidak menemukan 17,5 juta itu pemilih yang terdaftar dalam DPT karena pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana mereka terdaftar.

Setelah diperiksa, majelis hakim menemukan bahwa bukti P-155 hasil analisis Agus Maksum, tim IT yang juga menjadi ahli Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa pilpres.

Bukti tersebut merupakan dokumen berisi dugaan data ganda dan invalid berdasarkan data DPT hasil perbaikan 2;

Kesepuluh, pelanggaran dan kampanye paslon 01. Dalam sidang pendahuluan, tim hukum Prabowo-Sandi menyoroti adanya sumbangan dari perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp 18.197.500.000 dan perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp 19.724.404.138.

MK mengakui sudah mempelajari yang sudah dihadirkan. Bukti yang dihadirkan pihak Prabowo-Sandi, Jokowi-Ma’ruf, KPU hingga Bawaslu.

Berdasarkan bukti itu MK menyimpulkan dana kampanye paslon 01 sudah dilaporkan kepada KPU. Dana kampanye paslon 01 ini juga sudah diaudit kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU;

Kesebelas, jabatan Ma’ruf Amin di Bank Syariah. MK menilai bahwa tuduhan jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat dibuktikan.

Menurut undang-undang Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah bukan merupakan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN yang merupakan Bank Syariah.

Setiap Bank Syariah wajib membentuk DPS tersebut bukan organ perusahaan, melainkan salah satu pihak yang terafiliasi, yang memberikan jasanya kepada bank syariah seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum.

Oleh karena itu, dengan argumentasi hukum demikian, maka jelas bahwa DPS tidak termasuk dalam kategori pejabat BUMN.

Keadilan subtansial

Dalam pandangan saya ketika proses persidangan di Mahkamah Konstitusi mulai begulir, ada pertanyaan yang mulai muncul, apakah MK kali ini menitikberatakan pada keadilan subtansif atau keadilan prosedural?

Hal lain dari persoalan di atas adalah MK tetap mengesahkan berkas permohonan pihak pemohon 02 maupun permohonan yang diklaim perbaikan yang diajukan 24 Mei dan 10 Juni 2019.

Ini otomatis menggugurkan eksepsi pihak termohon, yakni KPU RI dan pihak terkait, yaitu paslon 01 yang menolak dokumen permohonan perbaikan dari paslon 02.

Eksepsi pihak termohon dan terkait, sepanjang berkaitan dengan naskah yang disebut permohonan perbaikan, tidak beralasan hukum. Selain tidak beralasan secara hukum penolakan MK juga atas pertimbangan asas peradilan cepat.

Sebab terdapat rentang waktu yang cukup lama bila berkas permohonan 24 Mei langsung deregister. Rentang waktu itu terkait cuti bersama saat lebaran.

Padahal, MK setelah berkas permohonan register harus menggelar sidang-sidang pendahuluan dalam rentan waktu tiga hari kerja. Karena itu, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan secara subtansial tidak merugikan kepentingan para pihak mencari keadilan, baik pemohon, termohon, terkait, maupun bawaslu.

Mahkamah berpendapatan bahwa naskah perbaikan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan naskah 24 Mei 2019.

Pokok pemohon

Mahkamah secara cantik memberikan pelajaran hukum yang baik bagi masyarakat. Putusan kali ini membedah satu per satu dalil-dalil para pihak dan menimpalinya dengan pendapat MK.

Putusan kali ini seolah-olah disusun untuk memudahkan masyarakat luas memahami inti persoalan dan pendapat mahkamah dalam menilai dalil-dalil para pihak.

Banyak dari alasan pemohon (posita) yang tidak dapat dibuktikan, misalnya, soal situng bukan objek yang dapat dikaitkan dengan perkara perselisisan hasil pemilu presiden.

Objek perkara perselisihan hasil adalah rekapitulasi hasil perhitungan suara manual berjenjang, yang dapat dibuktikan dengan form C1 (formulir yang dapat menunjukkan hasil suara di tempat pemungutan suara).

Sementara menggunakan situng sebagai objek perhitungan suara di MK tidak tepat jika situng bermasalah, lebih tepat menjadi objek sengketa informasi yang tentu saja bukan ranah wewenang MK.

Jiwa besar menerima kekalahan

Menerima kekalahan tidaklah mudah, apalagi para pendukung yang berharap agar kekalahan hanyalah mimpi belaka. Begitu juga dalam pemilihan presiden kali ini. Capres/cawapres Prabowo-Sandi memiliki modal besar menjadi negarawan untuk mengakhiri perselisian dengan indah melalui pidato pengakuan.

Pasca kampanye berlangsung masyarakat sangat terbelah dengan pilihan-pilihan politik di antara kedua calon capres/cawapres. KPU sudah menetapkan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saatnya kita menatap kembali Indonesia dengan jiwa kenegarawanan, dengan mendahulukan kepentingan nasional dengan mengesampingkan ego sektoral, untuk membangun Indonesia dengan spirit gotong royong dalam kebersamaan. (*)

Penulis adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura

Editor: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top