Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Membumikan garuda di Papua

Mahasiswa dan masyarakat Papua ketika dihadang oleh pihak kepolisian di perumnas III Waena, Jayapura, Papua – Jubi/Agus Pabika.

Oleh: Bapthista Mario Yosryandi Sara

“Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin merayah hartamu, ia ingin bicara mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan.”

Sepenggal kalimat yang dilontarkan penyair Wiji Thukul nampak masih kental digaungkan dalam semangat perjuangan para korban ketidakadilan. Kalimat tersebut, bermaksud mempertanyakan soal implementasi dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sudah sejauh mana kedua sila tersebut terimplementasi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat agar lima sila Pancasila tak terlihat abstrak? Dan apa yang terjadi hari ini?

Kesenjangan hilang dan tanpa keadilan, kesejahteraan datang dengan keserakahan, semuanya terbawa dalam politik aspiran.

Loading...
;

Seperti halnya yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Papua saat ini.

Belum berakhirnya masalah Nduga, muncul lagi masalah rasisme yang direspons dengan aksi-aksi destruktif oleh segenap rakyat Papua, bahkan menguak hingga ke negara-negara pro pembebasan.

Walaupun masa kepemimpinan Jokowi, Papua dan Papua Barat terlihat memiliki kemajuan pesat dalam hal infrastruktur, dampaknya tidak begitu signifikan untuk meredam suhu politik Papua saat ini.

Dalam masa kepemimpinan Jokowi, justru isu Papua semakin mendunia, bahkan Papua mendapat bantuan politik dari negara-negara Pasifik selatan, dan isu tersebut telah dibawa ke forum PBB terutama masalah pelanggaran HAM.

Hingga saat ini, Presiden Jokowi tidak menemukan satu pun solusi. Pak Jokowi malah terlihat santai dalam menyikapi masalah rasisme ini. Padahal dampak politisnya cukup luas untuk mempengaruhi konstelasi politik nasional.

Komunikasi maupun negosiasi politik harus dilaksanakan secara transparan, adil dan demokratis, sehingga tidak ada lagi korban yang jatuh sia-sia dan tidak menambah “caci maki politik” maupun distrust antara Jakarta-Papua. Ini adalah harapan rakyat Papua.

Negara Indonesia harus merawat harapan rakyat Papua ini sebagai bagian integral dari Nusantara tercinta. Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua.

Mengenal dan memahami anatomi masalah Papua berarti memperkenalkan kita pada Indonesia yang sebenarnya. Papua adalah Indonesia yang proses negosiasi kebangsaannya belum tuntas, apalagi divonis “harga mati”.

Papua dalam “selimut” pemindahan ibu kota

Saat bangsa ini diperhadapkan dengan duka yang mendalam, atas kejadian yang menimpa Papua dan memakan banyak korban jiwa yang terjadi belum lama ini dan belum surut, rupanya selang beberapa hari kemudian Presiden Jokowi mengampanyekan pemindahan ibu kota negara tanpa ada misi yang jelas.

Secara tak langsung para elite negara berbondong-bondong dan turut meramaikan nostalgia yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Alhasil, aspirasi masyarakat Papua terbungkam/dibungkam secara sepihak.

Mengenai lokasi ibu kota negara yang baru, BNPB sebelumnya, 12 Agustus 2019, memaparkan potensi bencana, kelemahan, dan keunggulan seluruh provinsi di Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur.

Di sini terdapat kelemahan yang sama persis dengan Jakarta, yakni, rawan banjir, ketersediaan sumber daya air tanah rendah, deforestasi cukup tinggi, pembakaran hutan sehingga dapat terisolasi, dan pencemaran minyak di perairan (www.tribunnews.com). Padahal keputusan pemindahan ibu kota ini, membutuhkan proses politik yang panjang, dan ditandai yang paling penting adalah persoalan landasan hukumnya.

Landasan hukum ini cukup kompleks, karena ada lima undang-undang yang harus direvisi.

Kelima undang-undang tersebut, antara lain, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Ibukota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Oleh karenanya, kebijakan pemindahan ibu kota tak tepat dilakukan. Selain harus melakukan revisi undang-undang, Jakarta juga merupakan kota penting yang memiliki banyak memori pemerintahan. Selama ini Jakarta banyak mencatat perjalanan bangsa Indonesia.

Konflik Papua menjadi ajang refleksi 

Dalam hukum Indonesia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak, yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Tak hanya konflik Papua, tetapi juga banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga detik ini masih saja tak dihiraukan oleh negara. Justru kasus-kasus tersebut dijadikan amunisi dalam panggung politik untuk mematikan lawan.

Padahal Indonesia sendiri, terlebih dahulu mencantumkan kepedulian terhadap HAM, dalam pembukaan UUD 1945, dan secara tegas tercantum pada pasal 28.

Ini membuktikan bahwa, pendiri bangsa ini selangkah lebih maju dalam menetapkan HAM terhadap identitas negara. Tetapi realitas saat ini, berbalik menjadi tragis; aspirasi-aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan selalu dibungkam. Pemerintah menutup mata, telinga dan kedua tangannya.

Tidak ada peran dan tindakan serius dari pemerintah, dan menganggap itu hanya seonggok nyawa yang sudah berlalu.

Mengutip dari isi pembicaraan yang dilontarkan oleh salah satu tokoh masyarakat Papua dalam sesi dialog publik yang diselenggarakan Pengurus Pusat PMKRI pada 7 September kemarin, ia mengatakan demikian, “Dengan menguak fakta masa lalu yang menjadi memoria passionis Papua, secara bijak diharapkan, bahwa ke depannya kita dapat merajut damai di antara sesama anak bangsa Indonesia, menuju Indonesia yang damai, adil, dan bermartabat.”

Pancasila sebagai tujuan dan rumah bersama 

Dalam hukum internasional, hanya negara yang terikat dalam kewajiban perjanjian-perjanjian internasional, yang ditandatanganinya. Dengan mengikatkan diri pada suatu perjanjian HAM internasional, maka suatu negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Oleh karena itu, negara, Pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban, untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali.

Cukup kiranya, bahwa negara kita adalah negara Pancasila, dan bahwa Pancasila itu tidak hanya dasar negara saja, tidak hanya ideologi, tidak hanya cita-cita pemersatu semua golongan saja, tapi Pancasila adalah suatu moral, suatu tuntunan pergaulan hidup antara manusia Indonesia antara yang satu dan yang lain, tanpa memandang tingkatan, tanpa memandang keturunan, tanpa memandang nilai sosialnya.

Hemat penulis, negara harus menjalankan sinar dan obor Pancasila ini di hati dan sanubari masyarakat Papua yang sedang berjuang dan menderita, agar segenab masyarakat Papua segera terlepas dari konflik yang sedang bergemuruh. (*)

Penulis adalah anggota PMKRI cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top