Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Menanti komitmen, empat kabupaten perjuangkan pemekaran Provinsi Papua Selatan

Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu (bertopi) sedang bersalaman dengan beberapa pejabat – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

SIDANG untuk mendengar jawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, sehubungan dengan APBD-Perubahan 2019, sempat menjadi perhatian eksekutif dan legislatif dalam ruangan.

Setelah Wakil Bupati Merauke, Sularso, membaca jawaban pemerintah, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Moses Kaibu, melakukan interupsi sekaligus meminta waktu berbicara. Namun interupsi wakil rakyat itu, diabaikan alias tak digubris.

Akibatnya, Moses Kaibu ‘naik darah’ dan langsung meninggalkan ruangan sidang. Meski demikian, sidang tetap berjalan sebagaimana biasa, hingga ditutup Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirefa.

Kepada sejumlah wartawan, pekan lalu, Moses Kaibu mengatakan dirinya melakukan interupsi, tidak lain meminta waktu berbicara, terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).

Loading...
;

“Tadi saya dengar jawaban pemerintah yang dibacakan Wabup Merauke, Sularso, sama sekali tak menyinggung tentang pemekaran PPS yang sudah sekian lama diperjuangkan,” tegasnya.

Menurutnya, Presiden RI, Joko Widodo, telah menawarkan pemekaran 2-3 provinsi di Papua. Karena telah menjadi agenda serta skala prioritas yang akan dilakukan.

Tentunya, lanjut Moses, dari 2-3 pemekaran provinsi baru itu, salah satunya yang berpeluang besar adalah PPS.

“Ya, saya ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Merauke sebagai induk yang telah menghasilkan beberapa kabupaten di selatan seperti Boven Digoel, Mappi, serta Asmat harusnya mengambil inisiatif melakukan pertemuan bersama para bupati,” pintanya.

“Keempat bupati di selatan Papua harus duduk sekaligus bicara bersama. Tidak boleh kita santai. Bicara tentang rentan kendali pembangunan di atas tanah ini, sampai kapanpun tak akan pernah berhasil jika tak ada pemekaran wilayah,” tegasnya.

Moses mengharapkan semua anggota DPRD Merauke harus proaktif mendorong pemerintah setempat, agar bergerak melakukan komunikasi bersama tiga bupati lain. Ketika wakil rakyat pasif, lalu pemerintah disibukkan dengan kegiatan lain, peluang pemekaran PPS akan lewat begitu saja.

“Ingat bahwa telah ada tawaran pemerintah pusat. Ibaratnya, makanan telah disiapkan dan tinggal saja kita makan,” ungkapnya.

Lobi politik dibangun

Wakil Bupati Merauke, Sularso, saat diwawancarai sejumlah wartawan – Jubi/Frans L Kobun

Secara terpisah Wakil Bupati Merauke, Sularso, mengakui kalau dalam jawaban pemerintah yang dibacakan, belum menyinggung tentang pemekaran PPS.

“Masih dua kali sidang lagi dan sudah pasti akan disampaikan secara tertulis kepada seluruh masyarakat dalam sidang penutupan pembahasan APBD-P,” ujarnya.

Dikatakan, dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh Papua beberapa waktu lalu, disampaikan secara langsung untuk pemekaran 2-3 provinsi di Papua.

“Jadi kita optimis bahwa PPS menjadi salah satu provinsi yang akan dimekarkan,” katanya.

Masyarakat di Papua selatan, menurutnya, sudah lama mengharapkan adanya pemekaran daerah ini. Lalu menjadi salah satu pertimbangan adalah wilayah Selatan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini (PNG).

“Tentunya ini menjadi tugas kita bersama empat bupati di Selatan untuk memulai melakukan persiapan-persiapan sesuai moratorium yang telah dibuka Presiden,” ungkapnya.

Pemekaran wilayah, katanya, langsung disampaikan Presiden Jokowi. Olehnya perlu segera dilakukan pengkajian-pengkajian. Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo, akan mengutus tim ke Papua mempersiapkan semuanya.

Secara pemerintahan, jelas wabup, koordinasi tetap dibangun. Tidak bisa langsung mengatakan menjadi provinsi. Tentunya ada rambu-rambu yang harus dijalankan terlebih dahulu.

“Saya kira tim dari Kemendagri akan bekerja dan melihat daerah mana yang layak dimekarkan menjadi provinsi melalui pertimbangan politik, geografis, pertumbuhan ekonomi, pendekatan pelayanan, dan lain-lain,” katanya.

Pemekaran PPS, menurutnya, telah lama diperjuangkan Johanes Gluba Gebze ketika masih bupati. Lalu datang kepemimpinan Romanus Mbaraka juga ikut memperjuangkan.

Dengan demikian, keran sudah dibuka dan lobi akan terus dilakukan.

“Kita telah melakukan lobi-lobi politik serta komunikasi secara langsung bersama pemerintah pusat,” ujarnya. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top