HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Menanti realisasi janji afirmasi Polda Papua untuk OAP

Pemeriksaan psikologi calon anggota Bintara Polri tahun anggaran 2019 wilayah Papua – http://tribratanews.papua.polri.go.id

Sejak Februari hingga Maret 2019, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka seleksi rekrutmen calon anggota Polri Tahun Anggaran 2019, termasuk di Papua.

Sebelum Panitia Daerah (Panda) Papua membuka pendaftaran calon Tamtama, Bintara dan Taruna Akpol, Irjen Pol Martuani Sormin yang ketika itu menjabat Kapolda Papua menyatakan akan memprioritaskan 70 persen anak asli Papua dalam penerimaan calon anggota Polri 2019, dan 30 persen non-Papua.

Akhir April 2019, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan kepercayaan kepada Brigjen Rudolf Aberth Rodja menjabat Kapolda Papua. Mantan Kapolda Papua Barat itu menggantikan Irjen Pol Martuani Sormin yang menempati jabatan baru sebagai Asisten Operasi Kapolri.

Pascakepergian Irjen Pol Martuani Sormin, sejumlah pihak di Papua khawatir komitmen memprioritaskan orang asli Papua (OAP) dalam penerimaan calon anggota Polri, tidak dilanjutkan oleh Kapolda penggantinya.

Namun, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal menyatakan, apa yang menjadi komitmen dan kebijakan Kapolda sebelumnya, akan dilanjutkan oleh Brigjen Rudolf Alberth Rodja.

Loading...
;

“Seleksi yang berlangsung sekarang kan ada Tamtama, Bintara dan Perwira (Akpol), kebijakan itu tetap dilanjutkan,” kata Kombes Pol AM. Kamal kepada Jubi, Selasa, 21 Mei 2019.

Program prioritas dan kebijakan (komitmen) Kapoda sebelumnya, yang dinilai cukup penting tak akan diubah oleh pejabat kini. Apalagi yang terkait dengan keberpihakan terhadap orang asli Papua.

“Itu (komitmen memprioritaskan OAP dalam rekrutmen calon anggota Polri) sebagai respons terhadap afirmasi atau keberpihakan terhadap orang asli Papua,” ujarnya.

Pelaksanaan seleksi calon anggota Polri tahun ini, Polda Papua menurutnya tetap menggunakan moto “Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis”. Untuk pengawasan eksternal, Polda Papua melibatkan Majelis Rakyat Papua dan Komnas HAM perwakilan Papua, sementara serta pengawas internal adalah Kabid Propam dan Irwasda Polda Papua.

Seleksi calon anggota Polri wilayah Papua kini telah memasuki pemeriksaan kesehatan tahap II, Senin, 20 Mei 2019. Tahapan seleksi ini diikuti sebanyak 430 peserta yang terdiri dari 20 calon Taruna Akpol.

Peserta terdiri dari calon Taruna Akpol sebanyak 20 orang, Bintara Polisi Tugas Umum sebanyak 397 orang dan sisanya adalah Bintara Kompetensi Khusus (Baskomsus) yakni Bakomsus Teknologi Informasi dan Komunikasi, Baskomsus Perawat serta Talent Scuoting.

Meski hanya menyisahkan 162 anak asli Papua atau kurang dari 70 persen dari jumlah peserta seleksi sebanyak 430 orang, namun diharapkan kuota yang menjadi komitmen Kapolda Papua sebelumnya dapat terpenuhi saat pengumuman kelulusan akhir nantinya.

“Saya harap Brigjen Rudolf Alberth Rodja melanjutkan komitmen Kapolda sebelumnya. Memperhatikan 70 persen kuota orang asli Papua,” kata Legislator Papua, John NR Gobai.

Gobai tidak ingin komitmen itu pupus dengan berbagai alasan. Memprioritaskan orang asli Papua dalam penerimaan calon anggota Polri di Papua tidak hanya komitmen Kapolda sebelumnya, juga tercantum dalam ayat 1 pasal 49 UU Otsus.

Dalam pasal itu disebutkan “Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua”.

“Bahkan saya ingin anak asli Papua yang nantinya lolos seleksi calon anggota Polri wilayah Papua mewakili lima wilayah adat yang ada di Papua,” ucapnya.

Kepala Kantor Komnas HAM Pewakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan harapan serupa. Frits Ramandey yang merupakan salah satu pengawas eksternal seleksi calon angota Polri di Papua tidak ingin minimnya anak asli Papua yang lolos seleksi calon anggota Polri pada tahun-tahun sebelumnya terulang pada 2019.

“Saya berharap Kapolda kini dapat mewujudkan komitmen itu, dengan kebijakan afirmatif. Jika menggunakan standar normatif, hasilnya akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kuota 70 persen tidak terpenuhi,” kata Frits Ramandey.

Sementara itu, Kapolda Papua, Brigjen Rudolf Alberth Rodja mengatakan lulus tidaknya peserta seleksi calon anggota Polri kembali kepada individu peserta.

Polda Papua hanya dipercayakan sebagai penyelenggara. Sistem penerimaan calon anggota Polri berlaku nasional dan keputusan lulus atau tidaknya peserta seleksi merupakan kewenangan Mabes Polri.

Pernyataan itu dikatakan Brigjen Rudolf Alberth Rodja saat bertemu Ketua Pansus Afirmasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Edison Tanati membahas kuota anak asli Papua dalam penerimaan calon anggota Polri tahun ini di Polda Papua pada Senin, 20 Mei 2019.

“Saya belum dapat menentukan apakah anak-anak asli Papua yang kini masih mengikuti tes dapat lulus seleksi atau tidak. Namun saya berharap semuanya lulus seleksi,” kata Brigjen Rudolf Alberth Rodja. (*)

Editor: Angela Flassy

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top