Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Mencegah mafia tanah

Orang-orang Port Numbay ketika melakukan aktivitasnya di laut – Jubi/Timo Marten

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Kepala Dinas Pertanahan Kota Jayapura, Roy E.F. Wayoi, Jumat, 12 September 2019 mengatakan bahwa kepemilikan tanah-tanah pemerintah di Kota Jayapura dikuasai pemerintah Indonesia sejak Kerajaan Belanda meninggalkan Papua. Tanah-tanah tersebut bahkan belum memiliki surat pelepasan dari pemilik ulayat. Hal itu mengakibatkan terjadi palang-memalang antara pemilik ulayat.

Di sisi lain, pemilik ulayat beranggapan bahwa tanah yang ditinggalkan Belanda kembali kepada pemilik ulayat. Namun, saat yang sama Pemerintah Provinsi Papua masih mengganggap bahwa semua aset, termasuk tanah-tanah, berada di tangan pemerintah (pusat) setelah Belanda meninggalkan Indonesia. Pemalangan terjadi karena belum ada pembicaraan selanjutnya. Ironisnya, ada tanah yang dikuasai tapi tidak berdokumen. Begitu pun sebaliknya, ada tanah tapi tidak dikuasai.

Hal itu mengakibatkan terjadi persoalan antarwarga masyarakat. Ketika masalah tanah belum diselesaikan Dinas Pertanahan tidak bisa dengan serta-merta mengeluarkan rekomendasi.

Maka dari itu, pemerintah daerah harus berdialog dengan masyarakat adat untuk membahas masalah-masalah tanah, agar tidak menimbulkan konflik berepanjangan.

Loading...
;

Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa) dan Generasi Muda untuk Hak Adat (Gempha), Agustus-Oktober 2018, mendata lima kasus tanah, yang ditempuh melalui jalur damai, kekeluargaan, pemalangan dan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua.

Sedangkan periode 2015-2017, sebanyak 82 kasus berdasarkan klasifikasi sumber daya, 329 kasus main hakim sendiri, dan 652 kasus lainnya, sehingga total ada 734 konflik tanah.

Ketua Pemuda Adat Port Numbay, Rudi Mebri, mengatakan kehilangan dusun sagu dan hutan mangrove di Port Numbay mengarah pada tahapan genosida. Bagi dia, hal ini penting dan mendesak. Mebri bahkan meminta Pemerintah Kota Jayapura harus segera mengambil langkah konkret dari semua program, untuk memproteksi orang asli Port Numbay dan hak-hak ulayatnya.

“Transmigrasi 1979 akhir sampai 1980-an. Itu program Repelita. Itu kami kehilangan lahan di Koya Timur dan Barat dan pinggiran Holtekam. Karena itu ruang lingkup budaya dia, yang secara tidak langsung bergeser ke ambang kehancuran,” kata Mebri.

Menurut dia, orang Port Numbay sebagai pemilik ulayat Kota Jayapura terpaksa menerima realitas dan perkembangan Kota Jayapura dari tahun ke tahun. Dengan jumlah penduduk asli yang semakin sedikit, tidak mungkin eksistensinya tumbuh di mal atau ruko (rumah toko), dan tanah-tanah adat adat tidak bisa digantikan dengan beton-beton.

Advokat Papua, Yulianto, berpendapat untuk menyikapi konflik tanah ulayat di Kota Jayapura perlu adanya perda (peraturan daerah) tentang tanah. Perda itu akan mengatur kepemilikan tanah, baik tanah adat, maupun tanah negara atau swasta, sehingga aturannya jelas.

Di dalam perda tersebut harus diatur semua hal tentang tanah, misalnya status kepemilikan dan batas-batas hak ulayat. Perda tanah juga dibuat untuk menghindari mafia tanah dan kepemilikan ganda atau saling mengklaim hak ulayat.

“Terkait masalah tanah di Port Numbay, bahkan Papua, (kita) harus jujur. Jangan ada dusta di antara kita, baik spekulan tanah, pengusaha, aparat hukum, BPN, masyarakat adat. Karena yang ada ini bermain, mencari uang,” kata Yulianto kepada Jubi di Kota Jayapura, 20 Agustus 2019.

Yang terpenting adalah bagaimana melindungi hak ulayat masyarakat hak ulayat terkait hukum argraria. Terkait tanah juga harus ada pemetaan tanah adat. Perda dikombinasikan dengan hukum agraria.

“Hal yang sederhana, membuat pemetaan suku-suku di Port Numbay. Kemudian membuat struktur suku-suku di semua distrik, sehingga tidak tumpang tindih,” kata Yulianto.

Disebutkan, sering terjadi surat pelepasan tanah dengan tanda tangan yang tumpang tindih. Antaroknum saling mengklaim, mafia tanah, sehingga menimbulkan mafia tanah. Ditambah advokat gadungan.

“Harus ada aturan yang mengatur mana batas wilayah (tanah) adat, mana dewan adat yang benar. Harus dilegitimasi,” ujarnya.

Dengan adanya peta tanah adat (ulayat), investor tidak langsung “labrak” membeli tanah yang pada gilirannya tidak menimbulkan konflik. Status dan legitimasi tanah juga harus jelas.

Menurut Yulianto, perda tanah justru akan membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jika mau melindungi tanah adat dan negara, harus ada perda. Karena di dalam hukum agraria hanya berbicara tentang tanah negara,” katanya.

Di Port Numbay, Pemerintah Kota Jayapura harus menjadi inisiator pembuatan perda. Pemkot juga harus melibatkan LSM dan akademisi.

Yulianto, yang membuka posko pengaduan konflik tanah mencatat sekitar lima puluhan pengaduan di Kota Jayapura, Sarmi, dan Keerom. Kota Jayapura tercatat paling banyak pengaduan kasus tanah yang diadukan kepada pihaknya. Permasalahannya pun beragam.

“Ada yang dari masyarakat adat yang merasa tanahnya dirampas negara, ada yang diserobot pendatang dengan pendatang. Macam-macam (kasusnya),” kata Yulianto.

Kepala Suku Hay Keondoafian Kayo Pulo, Marthin Chaay, untuk memetakan tanah adat dan batas kampung harus dimulai dari sekarang. Data empiris bisa saja berubah, tapi data-data dari orang-orang tua harus digunakan untuk memetakan tanah adat. Kayo Pulo dan Kayo Batu di Distrik Jayapura Utara, kata dia, sebenarnya bisa menjadi kampung adat.

Dia juga menyinggung rumah-rumah di beberapa kawasan seperti Angkasa, Distrik Jayapura Utara, yang tidak memiliki dokumen. Dia menduga bahwa tidak ada penghargaan terhadap masyarakat adat oleh pemerintah, entah disengaja atau tidak sengaja. Yang pasti tanah-tanah seharusnya milik masyarakat adat. Palang-memalang bisa hilang jika batas tanah adat antarpemilik ulayat, marga, dan kampung jelas.

“Palang-memalang bisa hilang kalau pemerintah berani membuat batas tanah adat. Ini harus (dipetakan), sebab ini masalah yang dihadapi dari tahun ke tahun,” kata Chaay. (*)

Reporter: Timo Marten, Hengky Yeimo, Sindung Sukoco

Editor: Dominggus A. Mampioper

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top