Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Mendagri Tito ingin evaluasi Otsus, DPR Papua: Silakan saja

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda – Jubi/Arjuna Pademme.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua mempersilakan Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi dana Otonomi Khusus atau Otsus Papua, seperti pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Tito Karnavian.

Ia mengatakan, akan lebih baik lagi jika dana Otsus dievaluasi, apalagi wacana evalusi oleh Kemendagri bukan baru kali ini.

“Sekarang mulailah evaluasi dana Otsus. Dana Otsus itu kalau di provinsi sudah jelas semua peruntukkanya. Jadi itu bukan masalah,” kata Yunus Wonda menjawab pertanyaan Jubi, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya, selama ini juga selalu dilakukan evaluasi penggunaan dana Otsus di tingkat provinsi dan DPR Papua juga tahu seperti apa hasilnya.
Penggunannya sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak).

Loading...
;

“Dana Otsus ini selama ini juga dievaluasi kok. Saya pikir tidak masalah kalau mau evaluasi,” ujarnya.

Kata Wonda, yang mestinya menjadi perhatian Mendagri kini adalah beberapa rancangan peraturan daerah khusus dan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi/Raperdasus) yang hingga kini tertahan di kementerian dan belum diregistrasi. Misalnya saja Raperdasus Pertai Politik Lokal dan Raperdasi Pengendalian Penduduk di Papua.

“Itu yang mestinya dibicarakan dan Mendagri mesti serius menyelesaikannya. Kalau dana Otsus, dana Otsus sudah jelas, Juknis Juklaknya jelas. Pemeriksaan juga jelas,” ucapnya.

Ia mengatakan, berbagai aturan untuk kepentingan memproteksi dan memberdayakan orang asli Papua ada pada sejumlah Raperdasi/Raperdasus yang kini masih tertahan di Kemendagri.

Terkait Otsus Plus yang beberapa tahun lalu diupayakan Pemprov Papua, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua atau MRP lanjut Wonda, pihak di Papua kini tidak terlalu memikirkannya. Kalaupun akan didorong kembali, draf rancangan undang-undang atau RUU Otsus Plus yang kini ada di pemerintah pusat mesti dikembalikan dulu ke Papua, karena sudah beberapa kali diubah.

“Kalau mau lanjutkan itu (RUU Otsus Plus) kembali lagi bicara dengan orang Papua. Dalam pasal 75 UU 21 tahun 2001 kan jelas, perubahan Otsus dilakukan melaluai MRP dan DPRP. Tidak ada kewenangan Mendagri atau Presiden di situ. Itu kalau kita mau konsisten dengan UU 21. Kalau mau langgar, silakan saja bikin,” katanya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top