Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Mengoptimalkan dana desa di kampung Waninggap Nanggo

Masyarakat di Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

KAMPUNG Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, termasuk salah satu kampung lokal yang didiami orang asli Papua dengan mendapatkan dana desa sangat besar.

Dalam tahun 2018, dana desa tak dicairkan semuanya karena terjadi tunggakan pelaporan  secara berjenjang ke distrik hingga Badan Pemerintahan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat setempat.

Setelah adanya pemerintahan baru yang dinahkodai Dorotheus Gebze, akhirnya dana SILPA tahun lalu dicairkan tahun ini senilai Rp1 miliar lebih. Sementara untuk tahun 2019, total dana desa sekitar Rp2 miliar. Pencairan baru sekitar 20 persen atau Rp200 juta lebih.

Khusus dana SILPA tahun lalu Rp1 miliar lebih, pencairan dilakukan sekitar dua minggu lalu dan kini berbagai kegiatan pembangunan sedang dijalankan dengan mengacu kepada usulan masyarakat.

Loading...
;

Saat ditemui Jubi, Kamis 19 September 2019, Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Dorotheus Gebze, mengatakan dana SILPA tahun lalu yang dicairkan sekitar Rp1,3 miliar.

Kata Gebze, anggaran dimaksud dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan, terutama berkaitan dengan infrastruktur. Mulai dari pembangunan satu unit rumah masyarakat setempat. Juga rehab 24 rumah warga, pengerjaan gorong-gorong satu unit.

Selain itu, pembayaran honor aparatur kampung, Linmas sampai kepada kader posyandu maupun para Ketua RT/RW serta badan adat.

Sedangkan dana tahun 2019 yang telah dicairkan 20 persen atau sekitar Rp200 juta, menurutnya, dimanfaatkan untuk penimbunan jalan usaha tani serta pembuatan tambahan gorong-gorong serta penggalian enam unit sumur.

Khusus enam unit sumur, katanya, disesuaikan dengan usulan masyarakat. Di mana lokasi atau tempat yang akan digali. Mereka sudah menentukan tempatnya. “

Kami sedang menunggu bahan termasuk cincin yang akan digunakan untuk pemasangan,” ujarnya.

Dana dimaksud juga, lanjut dia, dimanfaatkan untuk penimbunan jalan usaha tani sebanyak 60 rit.

“Memang masyarakat yang membantu melakukan penimbunan, setelah tanahnya didroping kendaraan,” katanya.

Secara umum, masyarakat di sini adalah nelayan dan setiap hari mereka melaut mencari ikan, sehingga sarana pendukung berupa jaring maupun pengadaan jonson sedang dipersiapkan.

“Ya, ini juga menjadi prioritas harus ditindaklanjuti. Karena sangat membantu masyarakat setempat, agar kegiatan menjaring ikan maupun udang, tak mengalami kesulitan,” ucapnya.

Selain melaut sebagai rutinitas masyarakat, juga pembukaan lahan pertanian untuk areal persawahan. Hanya saja, jalan masuk ke lokasi sawah belum dibuka. Sehingga selama ini masyarakat mengalami kesulitan membawa pulang gabah setelah panen.

“Ada dua dusun yang membuka areal persawahan yakni Dusun Yatom sekitar 60 hektar dan Dusun Yatom 30 hektar. Sesuai rencana dan hasil kesepakatan bersama warga, nantinya akan dibuka jalan usaha tani,” ujarnya.

Untuk dusun Bahor, menurutnya, sepanjang 4,5 kilometer. Sedangkan dusun Yatom 2,5 kilometer. Pengelolaan lahan selama ini, dilakukan secara berkelompok. Karena pertimbangan fasilitas pendukung juga masih minim, sehingga harus disewa.

“Ya, pembukaan jalan tani akan dilakukan, setelah pencairan dana tahap kedua dilakukan. Nantinya excavator membuka jalan, sekaligus dilakukan pemadatan ke lokasi areal persawahan,” katanya.

“Ada juga beberapa kegiatan pembangunan lain, termasuk program pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi telah dirancang dan disepakati guna ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ditanya apakah sisa dana dimaksud dapat dicairkan dan dapat dimanfaatkan, Gebze mengaku, pihaknya berusaha semaksimal mungkin agar tak ada SiLPA lagi.

“Kuncinya adalah program dibuat dan segera dieksekusi dan diselesaikan. Sekaligus dibuatkan laporan pertanggungjawaban untuk di teruskan ke distrik hingga kabupaten,” katanya.

Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Dorotheus Gebze – Jubi/Frans L Kobun

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Moses Kaibu, menegaskan dari kunjungan yang dilakukan di sejumlah kampung di Distrik Kimaam, penggunaan dana desa tidak sesuai perencanaan dan usulan masyarakat.

Akibatnya, jelas Moses, dari waktu ke waktu masyarakat terus berteriak, lantaran pengelolaan dana desa, lebih banyak diurus kepala kampung bersama beberapa aparat kampung, tanpa melibatkan rakyat secara langsung.

“Berulang kali saya berteriak ke dinas terkait dan meminta agar menindaklanjuti adanya dugaan penyalahgunaan dana desa. Tetapi terkesan belum maksimal dilaksanakan,” tegasnya. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top