Menumbuhkembangkan budaya literasi bagi ASN di Papua

Menumbuhkembangkan budaya literasi bagi ASN di Papua

Ilustrasi. Kewajiban mengunjungi perpustakaan merupakan salah satu cara mendorong budaya membaca di kalangan PNS – Jubi/Timo Marten

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Hari Suroto        

Badan Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi Papua menyebutkan minat membaca di Papua hanya 0,1% setiap tahunnya. Hal menyedihkan lainnya adalah minimnya peran pemerintah daerah dalam mengajak warganya untuk gemar membaca ataupun berkunjung ke perpustakaan daerah.

Ketersediaan buku bacaan juga sangat berpengaruh pada budaya literasi di Papua. Kesenjangan ketersediaan buku ini sangat tampak jelas di kota dan kabupaten. Peredaran buku dan jumlah perpustakaan lebih banyak dijumpai dan terkonsentrasi di Kota Jayapura. Untuk daerah di luar Kota Jayapura, salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat minat membaca masyarakat Papua adalah buku yang tidak sampai ke tangan mereka.

Ruang membaca dan fasilitas lainnya bagi warga di Papua sangat minim, bahkan hampir tak ada langkah pemerintah daerah Papua untuk menumbuhkan minat membaca, juga bisa dilakukan pengadaan 10.000 buku dengan judul baru, sesuai dengan perkembangannya. Penambahan fasilitas internet gratis di ruang-ruang terbuka atau tempat membaca juga sangat dibutuhkan masyarakat, agar lebih giat membaca sebagai salah satu indikator untuk mengurangi angka buta aksara di Papua. Hal ini sejalan dengan visi-misi Pemerintah Provinsi Papua untuk bangkit, mandiri, dan sejahtera.

Di sisi lain rendahnya minat baca di Papua dihadapkan lagi dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat luas pada saat ini, dalam hal penggunaan media sosial (medsos), yaitu masifnya berbagai pesan/tulisan negatif yang tidak sejalan dengan kemampuan masyarakat untuk menyaring kebenaran dari sebuah pesan/tulisan yang beredar tersebut yang berpotensi merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS adalah unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kewajiban setiap PNS mulai dari tingkat unit kerja mengembangkan budaya literasi di kalangan PNS untuk mengimbangi masifnya berbagai pesan di media sosial tersebut. Pendidikan media literasi memungkinkan orang akan memilih media sesuai dengan kebutuhannya berkomunikasi, tidak asal ikut-ikutan.

Ironisnya, Pegawai Negeri Sipil dan sekarang menjadi ASN termasuk yang tercatat jarang berkunjung ke perpustakaan. Pemerintah Provinsi Papua perlu mewajibkan PNS mengunjungi perpustakaan minimal sepekan sekali. Kebijakan itu diambil dalam rangka meningkatkan minat baca di kalangan PNS.

Kewajiban mengunjungi perpustakaan merupakan salah satu cara mendorong budaya membaca di kalangan PNS. Apalagi membangun budaya baca tidak dapat dipisahkan dari buku dan perpustakaan. Sebagai institusi yang turut berperan melestarikan kebudayaan dan ilmu pengetahuan sebuah bangsa, peran perpustakaan di sebuah negara sangatlah penting.

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh minat baca masyarakatnya. Terlebih, saat ini dihadapkan pada kenyataan rendahnya minat baca penduduk Indonesia, termasuk di kalangan ASN. Pada abad 21, ASN bisa survive (bertahan) dengan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), tak hanya baca tulis saja. Sehingga setiap ASN harus punya enam literasi dasar.

Literasi dasar yang harus dimiliki ASN, yakni, baca-tulis, berhitung, literasi sains, literasi TIK, literasi keuangan, dan literasi budaya serta kewarganegaraan. Salah satu upaya meredam hoaks, yakni ASN harus mempunyai budaya literasi.

Indonesia akan dihadapkan dengan bonus demografi beberapa tahun mendatang. Hal tersebut menjadi tantangan bagaimana menciptakan warga negara yang produktif, terdidik, terlatih, dan menghasilkan sesuatu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Permendikbud) No. 21/2015 tentang kewajiban membaca selama 15 menit bagi siswa. Hal ini perlu dicontoh, tidak hanya siswa sekolah saja, tetapi ASN juga wajib membaca 15 menit setiap hari.

Membudayakan literasi tidak hanya sekadar memberi pemahaman kepada PNS tentang pentingnya membaca buku. Akan tetapi, lebih dari pada itu, PNS dituntut untuk memiliki minat yang tinggi untuk mampu mengolah apa yang dibaca dan menjadikan aktivitas membaca sebagai suatu aktivitas yang digemari, sehingga akan terus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.

Penting pula bagi ASN untuk memberdayakan apa yang dibaca agar dapat menjadi dasar yang kuat dalam membentuk pola pikir, membentuk karakter yang etis, berakhlak mulia, serta yang bermoral baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap orang-orang yang memiliki minat baca buku yang tinggi dengan mereka yang memiliki minat baca buku yang rendah.

Orang-orang dengan minat baca yang tinggi memiliki pengetahuan yang lebih luas dibanding orang-orang dengan minat baca yang rendah. Hal tersebut akan nyata terlihat dari sikap dan tindakan mereka dalam merespons sesuatu.

Perlu program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pustakawan mengenai manajemen perpustakaan, dan progam membaca buku selama 15 menit per hari perlu diterapkan untuk meningkatkan minat membaca ASN di setiap instansi. Dengan demikian, tercipta perubahan yang signifikan terhadap minat baca ASN di Papua. (*)

Penulis adalah peneliti di Balai Arkeologi Papua

Editor: Timo Marten

loading...

Leave a Replay

Leave a Comment

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

loading...