Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Merdeka atau tidak, Bougainville hadapi dua tantangan mendasar

Buka, ibu kota Bougainville. – Lowy Institute/ The Interpreter/ Annmaree O’Keeffe

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Annmaree O’Keeffe

Referendum yang akan menuntun Bougainville satu langkah lebih dekat ke kebebasan sepenuhnya, tampaknya akan dimulai pada 23 November, setelah surat perintah pelaksanaan diterbitkan akhir bulan lalu. Pemilih orang Bougainville yang memenuhi persyaratan akan diberikan waktu dua minggu untuk mengunjungi tempat-tempat pemungutan suara, yang lalu akan ditutup pada 7 Desember. Komisi Referendum Bougainville (Bougainville Referendum Commission; BRC), yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, yakin penghitungan suara akan selesai selambat-lambatnya 20 Desember.

Namun hasil penghitungan perolehan suara referendum bukanlah faktor penentu akhir mengenai apakah Bougainville akan tetap menjadi bagian dari Papua Nugini atau memisahkan diri. Melainkan, hasil referendum itu akan ‘menginformasikan’ proses konsultasi pasca-referendum yang akan dilakukan antara Pemerintah Otonomi Bougainville (Autonomous Bougainville Government; ABG) dan Pemerintah PNG untuk menentukan masa depan Bougainville.

Banyak peneliti lain yang sebelumnya telah menulis mengenai konflik berdarah di Bougainville, proses perdamaian berliku yang berakhir dengan referendum, dan proses referendum itu sendiri. Namun hal yang sering diabaikan dalam berbagai komentar, bagaimanapun, adalah tantangan pembangunan manusia atau human development yang sangat besar, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang akan dihadapi Bougainville jika mereka mencapai kemerdekaan.

Loading...
;

Bayangkan masa depan seperti berikut ini: Bougainville sebagai suatu negara merdeka akan memiliki populasi hampir 300.000 jiwa, berdasarkan sensus penduduk nasional PNG yang terakhir pada 2011. Jumlah penduduk Bougainville saat itu hampir sama dengan populasi Vanuatu di sampingnya, dan hanya sedikit di bawah 50% dari populasi negara tetangganya Kepulauan Solomon. Bahkan tanpa Bougainville pun, jumlah populasi PNG masih akan duduk di sekitar 8 juta orang.

Hingga 40% dari populasi Bougainville saat ini berusia di bawah 15 tahun, pendidikan sudah semestinya akan menjadi prioritas utama bagi negara baru itu, yang perlu mempertimbangkan bagaimana menghadapi dan menyelesaikan kenyataan, bahwa ia hanya memiliki tujuh sekolah menengah pertama dan empat sekolah menengah atas. Persoalan ini menjadi lebih akut ketika kita memperhitungkan, bahwa Bougainville hanya memiliki 500 kursi di sekolah menengah atas, padahal kohort usia itu mencapai berapa ribu anak remaja.

Keterbatasan infrastruktur pendidikan ini adalah salah satu peninggalan konflik di wilayah itu yang sangat menghambat sistem pendidikan, menghancurkan sekolah-sekolah, dan menyebabkan hingga 43% dari populasi diatas 15 tahun menjadi buta huruf, kebanyakan dari mereka adalah perempuan.

Pemerintah ABG telah menyadari dan mengakui bahwa generasi muda yang terpinggirkan, yang hanya sedikit atau sama sekali tidak berpendidikan, dan minim peluang ekonomi, dapat berujung melakukan tindakan-tindakan kriminal atau kekerasan, yang dapat mengarah ke konflik lagi ke depannya. Menyadari akan tingginya risiko ini, pemerintah ABG telah memprioritaskan pembangunan generasi muda atau youth development, dan saat ini sudah mengalokasikan sekitar 34% dari total anggarannya untuk bidang pendidikan. Bandingkan persentase ini dengan di Vanuatu, yang juga mengalokasikan persentase yang sama untuk bidang pendidikan, tetapi dengan anggaran tahunannya yang lima kali lebih besar dari Bougainville, untuk jumlah populasi yang sama.

Walaupun indikator-indikator pembangunan manusia masih sulit untuk diperoleh di Bougainville, data dari tinjauan tahunan setiap provinsi yang terkini mengenai layanan kesehatan di PNG, menunjukkan bahwa Bougainville akan merdeka hanya dengan satu rumah sakit, 11 pusat kesehatan masyarakat, dan 24 fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pusat kesehatan, dengan rasio tenaga kerja kesehatan terhadap populasi sebesar 0,4 untuk 1.000 penduduk. Rasio yang sama di Vanuatu adalah sekitar 1,73 per 1.000 penduduk. Pengeluaran negara untuk layanan kesehatan di Bougainville yang dialokasikan adalah sebesar 1% dari anggarannya. Pengeluaran Vanuatu untuk bidang yang sama adalah 3,5%, sekali lagi dari jumlah anggaran belanja yang jauh lebih besar, sementara Kepulauan Solomon menyediakan 8% dari anggarannya, yang 10 kali lebih besar dari Bougainville.

Perbandingan dengan dua negara Melanesia yang mirip dengan Bougainville ini dapat menunjukkan, bahwa bagi negara Bougainville yang baru akan merdeka, untuk menopang masa depannya sebagai negara yang bebas, ia perlu mengalokasikan lebih banyak anggarannya untuk mengembangkan kapasitas manusia dan infrastruktur pendukung. Pada saat yang sama, dalam anggarannya nanti akan ada pengeluaran yang baru seperti untuk pertahanan, imigrasi, dan semua atribut administratif lainnya yang umumnya dimiliki negara yang berdaulat. Memang benar, seperti laporan yang baru-baru ini yang diterbitkan oleh National Research Institute PNG, berpendapat bahwa kemerdekaan Bougainville juga berarti negara yang baru itu akan perlu mengambil pinjaman yang lebih besar, meningkatkan bantuan asing, batas laut yang lebih pasti, dan kembali menegosiasikan perjanjian perikanan sub-regional.

Menurut perkiraan secara fiskal, Bougainville akan memerlukan dua hingga tiga kali anggaran tahunannya saat ini, yang pada 2017 adalah K162 juta (AU $68 juta). Masalahnya hanya 13% (tidak termasuk pajak perusahaan) dari anggaran ini yang datang dari pendapatan lokal.

Bougainville diakui sebagai bangsa yang kaya akan beragam sumber daya alam, mulai dari mineral, dan pertanian hingga perikanan. Keindahan alamnya yang mengagumkan juga membuka potensi wisata lingkungan hidup. Tetapi mewujudkan potensi ini berarti Bougainville harus mengatasi minimnya kemajuan teknologi dan kapasitas penduduk aslinya. Dan dengan situasi seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, mengubah sumber daya penambangan Bougainville menjadi kekayaan bersama bagi seluruh bangsa, akan memerlukan dukungan dan persetujuan di tingkat nasional, dan adalah sebuah tantangan besar mengingat negara itu masih berupaya untuk mengatasi isu-isu sosial, yang berakar pada warisan sejarahnya.

Ini bukan berarti bahwa dengan waktu yang cukup, kebijakan yang tepat sasaran, dan dukungan luar negeri yang tepat, Bougainville tidak dapat mencapai semua hal ini. Namun, kepemimpinan Bougainville tidak boleh meremehkan tantangan pengembangan manusianya. Tantangan-tantangan ini perlu ditangani dengan tepat, terlepas dari arah referendum itu ke depannya. (Lowy Institute/ The Interpreter)

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top