Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP akan mengevaluasi berbagai regulasi terkait OAP

Ketua MRP, Timotius Murib memimpin rapat pleno di Jayapura untuk merumuskan agenda kerja MRP pada 2020. – Jubi/Benny Mawel
Ketua MRP, Timotius Murib memimpin rapat pleno di Jayapura untuk merumuskan agenda kerja MRP pada 2020. – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP pada pekan ini menggelar rapat pleno di Jayapura, Papua, untuk merumuskan agenda kerja MRP pada tahun 2020. Salah satu agenda prioritas MRP pada 2020 adalah mengevaluasi berbagai regulasi yang terkait atau berdampak terhadap upaya melindungi hak-hak orang asli Papua atau OAP.

Hal itu disampaikan Ketua MRP, Timotius Murib di Jayapura, Kamis (16/1/2020). “[Evaluasi itu] lebih [mengarah kepada] evaluasi Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, dan peraturan kepada daerah lain di Papua,” kata Murib.

MRP juga akan menjalankan sejumlah agenda rutin seperti kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat. “Ada skala prioritas, [ada agenda] prioritas dan rutin,” ujar Murib.

Menurut Murib, MRP ingin memperbanyak rapat dengar pendapat yang melibatkan para bupati/wali kota di Tanah Papua. MRP juga ingin menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah di Tanah Papua.

“MRP akan mengundang para kepala daerah untuk mendengarkan [perkembangan pelaksanaan pembangunan [di daerahnya masing-masing]. Kami akan ingatkan para kepala daerah, [bahwa besaran nilai] Dana Otonomi Khusus [Papua dari pemerintah pusat akan] mulai berkurang,” ujar Murib.

Anggota MRP, Nikolaus Degey mengatakan evaluasi berbagai regulasi di Papua akan berfokus kepada upaya meningkatkan perlindungan hak OAP. “Kami punya kewenangan untuk memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Tahun ini MRP harus banyak ketemu sejumlah dinas dan kepala daerah,” kata Degey.

Loading...
;

Degey berharap evaluasi itu nantinya akan dapat memetakan siapakah pihak yang paling diuntungkan dari kucuran Dana Otonomi Khusus Papua. Data Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Papua menyatakan nilai total kucuran Dana Otonomi Khusus Papua sejak 2002 hingga 2019 telah mencapai Rp80 triliun.

Degey menyatakan selama ini banyak pihak bertanya apakah Dana Otonomi Khusus Papua menguntungkan seluruh OAP, atau hanya menguntungkan kelompok orang tertentu. “Semua akan jelas pada waktunya,” ujar Degey.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top