Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP berdiri menyuarakan hak-hak Orang Asli Papua

Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berlokasi di Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura – Jubi/papuabangkit.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura , Jubi – Majelis Rakyat Papua menegaskan akan kembali pada posisi sebagai lembaga negara yang berbasis atas kultural orang asli Papua. Lembaga yang anggotanya perwakilan adat, agama dan perempuan dari seluruh tanah Papua.

” MRP ini didirikan negara dengan dasar UU otonomi,”ungkap Jimmy Mabel wakil ketua I MRP, pada 12 September 2019 , kepada jurnalis Jubi, di kota Jayapura, Papua.

Kata dia, negara mendirikan lembaga ini dengan dasar UU Otonomi Khusus Papua nomor 21 tahun 2001. UU memberikan hak dan wewenangnya kepada lebaga ini untuk memberikan pertimbangan dan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua.

Karena itu, menurut Jimmy, siapapun, orang perorangan dan juga aktor negara tidak bisa mencurigai terhadap lembaga ini. Lembaga ini ada untuk menyambung suara rakyat Papua.

Kata dia, ketika rakyat yang punya lembaga dan mengutus orang-orangnya duduk MRP berteriak tegakkan hak asasi manusia, lembaga ini akan meneruskannya. Karena rakyat yang memilih dan mengirim utusannya duduk di MRP.

Loading...
;

“Kalau rakyat teriak, MRP akan bicara Keadilan kebenaran dan hak asasi manusia harus ditegakkan,”ungkap pria yang juga cucu kepala suku besar Yali Huwula, Kurelu Mabel ini.

Kata dia, kalau negara mau membangun Papua sesuai dengan harapan rakyat Papua, negara mestinya berdialog dengan rakyat Papua.

“Solusinya, dialog Jakarta -Papua. Itu yang pertama yang harus dilakukan,”ungkapnya. Negara harus mulai itu dengan mengundang atau mendatangi MRP tetapi sayapnya selama ini tidak pernah ada kunjungan presiden ke lembaga ini.

Jokowi kampanye sudah belasan kali ke Papua tetapi tidak pernah datang ke MRP. “Berarti negara tidak mengakui atau mempermainkan lembaga ini.saya tidak tahu itu,”ungkapnya.

Kata dia, dialog lebih luas dari itu tidak dalam arti undang beberapa orang ke istana negara atau presiden melainkan melibatkan semua komponen di Papua.

Kata pemerintah tidak bisa selesaikan, negara fasilitasi saja yang menjadi aspirasi rakyat. Negara memfasilitasi rakyat melakukan jajak pendapat atas aspirasinya.

“Kami minta jajak pendapat,”ungkapnya. Ketika ditanya, jajak pendapat itu semacam referendum, Mabel mengatakan kalau rakyat mau, pihaknya tidak bisa menghalangi kehendak rakyat.

“Kita kan wakil dari mereka. Kami tidak bisa ambil keputusan atas nama rakyat,”ungkapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top