Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP berpikir penggabungan kabupaten, bukan pembentukan provinsi baru

Ketua MRP, Timotius Murib berajabat tangan dengan MayjenTNI Herman Asaribab, Pangdam XVII/Cenderawasih, Selasa, (5/11/2019) – Jubi/Abeth You

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan pihaknya patuh pada aturan yakni Pasal 67 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 ‘pembentukan suatu provinsi di Tanah Papua harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP’, sehingga sampai sekarang MRP tentu tidak akan memberikan rekomendasi terkait dengan pembentukan provinsi baru.

Hal itu ditegaskan Ketua MRP, Timotius Murib kepada sejumlah wartawan setelah perayaan ulang tahun MRP ke 14, Selasa, (5/11/2019) di Kota Raja, Kota Jayapura. Menurutnya, permintaan pembentukan provinsi baru bukan dari rakyat asli Papua, namun pejabat yang ingin berkuasa.

“Orang asli Papua belum pernah menyampaikan aspirasi pemekaran (pembentukan provinsi baru) atau DOB itu. Yang bicara hari ini adalah pejabat-pejabat saja, dan mereka mengatasnamakan rakyat meminta kepada pemerintah pusat agar pemekaran itu dilakukan,” ujarnya tegas.

Ia bahkan menyindir para bupati yang sedang meminta pembentukan provinsi baru, terutama di wilayah pegunungan Papua. Sebab bagi MRP yang tugasnya memberi perlindungan dan keberpihakan kepada orang asli Papua (OAP), pihaknya menilai kehadiran kabupaten di wilayah pegunungan justru mendatangkan malapetaka yang berkepanjangan.

Loading...
;

“Pemekaran kabupaten di Provinsi Papua ini sudah cukup banyak. Tapi justru pengungsian di mana-mana, menderita di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Bukti nyata hari ini di Puncak Jaya, kabupaten besar itu siapa yang nikmati? Kabupaten Puncak ini siapa yang nikmati? Mimika ini siapa yang nikmati? Orang asli lari semua akibat tindakan kekerasan di sana,” ungkap Murib.

Sementara di Nduga, lanjutnya, 400 sekian warga asli sudah mengungsi ke hutan, bukti semua bupati tidak mampu lindungi masyarakatnya. “Kabupaten itu siapa yang nikmati?,” tanyanya.

“Semua kabupaten di wilayah pegunungan ini sangat susah, tidak ada keamanan dan kesejahteraan dari para bupati kepada masyarakatnya. Ini nyata,” kata Timotius.

“Sebetulnya hari ini MRP berpikir Puncak dan Puncak Jaya itu bergabung kembali ke Paniai, ataupun Nduga itu balik ke Jayawijaya. Itu saja, jadi penggabungan kembali yang kita bicara, bukan pemekaran lagi,” ujar dia.

Legislator Papua, Nioulen Kotouki menyatakan mayoritas bupati di Papua yang menyuarakan pembentukan provinsi baru, terdiri dari mereka yang kini sedang menjabat pada periode kedua.

Ia mengatakan, para kepala daerah di Papua mestinya tidak memunculkan wacana pembentukan provinsi dan pemekaran kabupaten baru. Akan tetapi berpikir mengenai pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus (Otsus), serta mengevaluasi apakah Otsus itu telah mensejahterakan masyarakat di wilayahnya atau tidak.

“Ini masyarakat masih menangis, menderita mereka (para bupati) minta pemekaran. (Mengurus) kabupaten kecil itu saja masyarakat masih menderita, apalagi mau dirikan (mengurus) provinsi banyak-banyak ini,” kata Kotouki. (*)

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top