Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP desak Pemda perhatikan asrama mahasiswa Nabire di Jayapura

Anggota Majelis Rakyat Papua utusan wilayah adat Mepago, Minggus Madai saat bertemu ketua DPRD kabupaten Nabire (Jubi/Ist)

kondisi asrama putra  Nabire di Kamkey yang sudah terbakar belum dibangun kembali, sedangkan asrama putra Nabire di Pandang Bulan dan Asrama Putri Nabire perumnas II Waena kota Jayapura tidak terurus dengan baik.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua utusan wilayah adat Meepago, Minggus Madai, mendesak pemerintah kabupaten Nabire memperhatikan tiga Asrama mahasiswa di kota Studi Jayapura.  Ia menyebutkan kondisi asrama putra  Nabire di Kamkey yang sudah terbakar belum dibangun kembali, sedangkan asrama putra Nabire di Pandang Bulan dan Asrama Putri Nabire perumnas II Waena kota Jayapura tidak terurus dengan baik.

“Tadi saya ketemu ketua DPR Nabire sampaikan kondisi tiga Asrama Nabire di Jayapura,” kata Minggus Madai usai pertemuan dengan dewan di Nabir,  Jumat (13/11/2019)

Baca juga : Senator Papua minta pembangunan asrama mahasiswa diperhatikan

Asrama mahasiswa Papua Kamasan VIII Tomohon terbakar

Loading...
;

Asrama Mahasiswa Nabire di Jayapura terbakar Minggu dinihari

Menurut Madai, selama ini asrama mahasiswa asal nabire itu seakan tidak diperhatikan. “Ketiga asrama ini ibarat ayam kehilangan,” kata  Madai menambahkan.

Tercatat asrama mahasiswa Nabire yang berada di Padang Bulan awalnya rumah yang dikontrak pemerintah kabupaten Paniai pada 1976. Bangunan itu belum pernah direhap sampai hari ini, bahkan jika dipegang temboknya menimbulkan pasir turun.

Kondisi ketiga asrama itu berbeda dengan sejumlah asrama kabupaten pemekaran, seperti asrama kabupaten Tolikara, Lanny Jjaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Paniai.

“Kami minta pemerintah bangun ketiga asrama di masa akhir otonomi khusus karena asrama yang ada kondisinya tidak layak lagi,” kata Madai menegaskan.

Pembangunan asrama yang merupakan salah satu fasilitasi mahasiswa itu penting sebelum bicara Pemekaran wilayah. Menurut Madai sebelum melakukan pemekaran, daerah punya kewajiban membangun sumber daya manusia.

“Pemerintah daerah punya kewajiban mempersiapkan sumber daya manusia supaya mereka bisa membangun daerah sendiri,” katanya.

Pendapat Madai itu dibenarkan ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, yang mengatakan kesiapan sumber daya manusia menjadi indikator penting pemekaran wilayah.

“Kita bicara pemekaran tetapi sumber daya manusia itu penting. Jangan sampai kita buka lahan untuk orang lain,” kata Tokoro. (*)

Editor : Edi Faisol

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top