HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP dorong sistem Noken dihapus

Suasana rapat pleno pengesahaan resolusi pemenuhan hak konstitusional Orang Asli Papua dalam pemilihan legislatif – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan pihaknya akan mendorong agar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di tanah Papua ke depan, sistem Noken agar dihapuskan.

Alasan dihapuskannya sistem Noken karena menurut MRP, sistem tersebut sangat diskrimatif terhadap perempuan, khususnya perempuan asli Papua yang ingin maju sebagai anggota legislatif.

“Kami dari lembaga mendukung untuk sistem Noken ini harus dihapuskan. Memang kita tahu bahwa sistem Noken ini adalah kearifan lokal, namun kalau kearifan lokal ini mendiskriminasi perempuan buat apa?,” kata Murib menjawab pertanyaan Jubi, Selasa (21/5/2019) rapat pleno pengesahaan resolusi pemenuhan hak konstitusional Orang Asli Papua dalam pemilihan legislatif.

Dikatakan, penggunaan sistem noken sama sekali tidak mengakomodir suara dari perempuan Papua, padahal perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

“Kita bisa lihat sendiri, dari sistem noken yang dilakukan belum ada satupun perempuan yang bisa masuk sebagai aggota legislatif dari sistim tersebut. Malah laki-laki yang diuntungkan dari sistem tersebut,” ujarnya.

Loading...
;

Disinggung apakah sistem noken yang salah ataukah orang yang menjalankan sistem tersebut yang salah?, Murib mengatakan orang yang menjalankan sistem tersebutlah yang salah dalam mengimplementasikan sistem noken.

“Saya secara pribadi berharap, penggunaan sistem noken juga bisa mengakomodir suara dari pihak perempuan. Banyak perempuan asli Papua yang mampu berbicara didalam parlemen, namun kesempatan itu tidak diberikan oleh masyarakatnya sendiri,” katanya.

Murib menambahkan bahwa pihaknya tidak bisa berharap dari Partai Politik (Parpol) dalam pemenuhan suara perempuan sesuai dengan amanah undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, telah mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen pada kepengurusan Partai Politik dan selanjutnya dalam pencalonan legislatif. “Tetapi di Papua, terjadi sebaliknya,” ujarnya.

Untuk menghindari tidak terjadi hal-hal perampasan politik perempuan OAP Papua harus mempunyai Perdasus. Karena itu menurutnya partai yang ada di Papua harus menaati Perdasus itu agar keterwakilan itu bisa terakomodir .

Sebelumnya Fian Yarangga aktivis HAM Papua menegaskan, keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen sebagai anggota legislatif bukan lagi menjadi wacana, melainkan telah menjadi keharusan partai politik yang ikut Pemilu.(*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top