Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP gandeng Peradi untuk memperkuat advokasi bagi masyarakat adat Papua

Ketua MRP Timotius Murib didampingi para pimpinan MRP saat menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Dewan  Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia yang diketuai Luhut MP Panggaribuan. – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dewan  Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia atau Peradi yang diketuai Luhut MP Panggaribuan di Jakarta pada Rabu (16/10/2019). Kerjasama itu dilakukan untuk memperkuat upaya Majelis Rakyat Papua menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan orang asli Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib melalui rekaman video dari Jakarta yang diterima wartawan Jubi pada Kamis (17/10/2019). “Kita menandatangi kerja sama dengan Peradi,” ungkap Murib.

Murib menyatakan kerjasama MRP dan Peradi itu sangat penting, mengingat banyaknya rakyat Papua yang berhadapan dengan masalah hukum. “[Kerjasama] itu berfokus [kepada upaya] advokasi masalah [hak] sipil dan politik serta [hak] ekonomi, sosial, dan budaya,” ungkapnya.

Ia menyebut sejak 1969 hingga kini rakyat Papua telah menghadapi banyak masalah terkait persoalan politik. Masyarakat terus menjadi korban atas nama perbedaan ideologi dan pilihan politik.

Loading...
;

Murib juga menyinggung kebijakan pemerintah yang melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan hasil hutan, pertambangan, maupun perkebunan di Papua. Kebijakan itu dinilai Murib gagal berkontribusi kepada pembangunan di Papua. Kebijakan itu justru menyebabkan terjadinya pembabatan hutan yang mengabaikan hak masyarakat adat, dan menimbulkan berbagai konflik agraria di Papua.

“Terutama pihak [swasta yang] bekerja sama dengan pemerintah [dan] mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat protes terhadap hak-hak yang tidak terpenuhi. Ketika masyarakat protes, polisi berpihak kepada kebijakan pemerintah. Masyarakat tetap menjadi korban,” ungkapnya.

Murib menyatakan MRP menerima banyak pengaduan dari masyarakat adat yang tanah ulayatnya telah diambil-alih swasta. Oleh karena itu, MRP selaku lembaga yang bekerja untuk melindungi hak masyarakat adat membangun kerjasama dengan organisasi advokat seperti Peradi. “Kami bekerjasama, supaya ke depan advokat ada bersama MRP [dan] membantu masyarakat [memperjuangkan] hak mereka di hadapan hukum,”ungkapnya.

Demas Tokoro, Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, membenarkan pihaknya menerima banyak pengaduan masyarakat adat yang mengalami konflik agraria. “Kebanyakan [pengaduan] itu [terkait] masalah tanah dan hutan,” ungkap Ondofolo yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani itu.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top