HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP: hibah 90 hektar tanah ulayat masyarakat adat kepada TNI harus dibatalkan

Keterangan pers Forum Kerja Oikumenis Gereja Gereja di Tanah Papua terkait pengukuhan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit menjadi sebagai Kepala Suku Papua dan hibah 90 hektar tanah untuk TNI yang berlangsung di Jayapura, Kamis (11/4/2019). – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan pengukuhan Panglima Komando (Pangdam) XVII Cenderawasih (saat itu) Mayjen TNI George Elnadus Supit menjadi Kepala Suku Besar Papua dan hibah 90 hektar tanah ulayat masyarakat adat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim pada 26 September 2018 harus dibatalkan. Ia menyatakan permintaan itu sesuai dengan Maklumat Majelis Rakyat Papua yang telah diumumkan pada 2018.

Timotius Murib mengatakan Pasal 20 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberi mandat kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kperempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua. Ketentuan itu juga memberi mandat kepada MRP untuk memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian atas aspirasi dan pengaduan masyarakat adat di Papua.

Murib menyatakan, pasca pemberian gelar Kepala Suku Besar Papua Mayjen TNI George Elnadus Supit dan hibah 90 hektar tanah ulayat masyarakat adat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim itu, MRP menerbitkan dua maklumat. Pertama, Maklumat MRP Nomor 03/MRP/XII/2018 tentang Larangan Pemberian Nama atau Gelar Adat kepada Orang Lain di Luar Pemangku Adat yang ditetapkan di Jayapura pada 21 Desember 2018.

Kedua, Maklumat MRP Nomor 04/MRP/XII/2018 tentang Larangan Transaksi Jual Beli Lepas Tanah Milik Masyarakat Adat kepada Pihak Lain yang ditetapkan di Jayapura pada 21 Desember 2018. “Kami telah mendeteksi (persoalan yang timbul dari pemberian gelar dan hibah tanah itu). (Maka kami) menarasikan (maklumat) untuk menyelamatkan manusia dan tanah Papua,” kata Murib di sela keterangan pers Forum Kerja Oikumenis Gereja Gereja di Tanah Papua yang berlangsung di Jayapura, Kamis (11/4/2019).

Loading...
;

Murib mengatakan penyerahan satu gelar tokoh atau nama adat kepada orang di luar  pemangku adat maupun hibah tanah ulayat masyarakat adat merupakan pelanggaran adat. “Maka pengukuhan Mayjen TNI George Elnadus Supit menjadi Kepala Suku Besar Papua dan penyerahan 90 hektar tanah kepada TNI harus dibatalkan, karena itu melanggar maklumat yang dikeluarkan oleh majelis rakyat Papua,” katanya.

Selaku salah satu anak adat dari masyarakat adat pemilik hak ulayat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim, Pastor Edy Laurensius Doga Pr menyatakan hibah 90 hektar tanah ulayat marga Walela kepada TNI oleh Kepala Suku Alex Doga bermasalah, karena Alex Doga berbeda marga. Pastor Edy Laurensius Doga meminta hibah 90 hektar tanah untuk TNI itu dibatalkan.

Pastor Edy Laurensius Doga menyatakan masyarakat adat pemilik hak ulayat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim telah beberapa kali menghibahkan tanah kepada pemerintah, termasuk menghibahkan tanah di Asologaima dan Kimbim untuk membangun markas polisi dan kantor distrik. Akan tetapi, 90 hektar tanah ulayat marga Walela tidak pernah ikut dihibahkan karena dinilai sebagai tanah keramat yang harus dijaga masyarakat adat.

“Itu tanah yang diserahkan oleh Alex Doga. (Dalam sejumlah hibah tanah ulayat terdahulu), tanah itu tidak dihibahkan, karena itu (merupakan lokasi) tanah yang sangat sakral. Sejak dulu hingga saat ini tanah yang diserahkan itu tidak pernah kami membuat kebun dan juga tidak pernah kami melakukan aktivitas di lokasi tersebut,” kata Pastor Edy Doga dalam keterangan pers Forum Kerja Oikumenis Gereja Gereja di Tanah Papua di Jayapura, Kamis.

Pastor Edy Doga menyebut Alex menghibahkan tanah ulayat yang bukan milik marganya, dan hal itu melanggar pranata masyarakat adat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim. “Kemudian Alex mengukuhkan Pangdam (menjadi kepala suku besar) di situ, lalu menghibahkan 90 hektar juga di tanah yang sakral tersebut. Alex ini kami tunjuk (menjadi kepala suku) untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi dia justru membuat pelanggaran,” kata Pastor Edy Doga.

Pastor Edy Doga mengatakan, tanah tersebut dihibahkan kepada TNI tanpa terlebih dahulu dibicarakan dengan seluruh pemangku kepentingan masyarakat adat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim, khususnya marga Walela. “Setelah persoalan ini terjadi kami melakukan advokasi. Demonstrasi sudah mulai dilakukan pemuda, masyarakat, mahasiswa. Kami menolak (hibah itu), karena bertentangan dengan warisan leluhur kami,” kata Pastor Edy Doga.

Secara terpisah Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi justru mempertanyakan dasar Forum Kerja Oikumenis Gereja di Papua meminta pembatalan hibah 90 hektar tanah untuk TNI itu. “Kelompok yang menolak itu bukan kepala suku, dan juga bukan pemilik tanah. Kalau mau protes harusnya jangan protes ke TNI tetapi protes kepada siapa yang memberi,” kata Aidi dalam pesan singkatnya kepada Jubi.

Aidi menyatakan posisi TNI dalam hibah 90 hektar tanah ulayat itu hanya sebagai obyek penerima hibah. “TNI kan hanya objek. Lahan yang diberikan oleh kepala suku pemilik hak ulayat, bukan mengambil dari hak milik para kelompol yang protes,” ujar Aidi.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top