HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP ingin Jokowi bangun manusia Papua dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Meskipun mengapresiasi kegigihan Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur di Papua, Majelis Rakyat Papua atau MRP menilai periode pertama pemerintahan Jokowi cenderung mengabaikan pembangunan manusia Papua. MRP berharap pemerintahan Jokowi periode kedua akan lebih menyentuh rasa keadilan orang asli Papua, khususnya menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Hal itu dinyatakan Ketua MRP, Timotius Murib di Jayapura, Kamis (18/7/2019). “Semoga Jokowi  tidak seperti kemarin, melaksanakan program nasional di Papua, tanpa komunikasi dengan rakyat pribumi [Papua]. Sesungguhnya, Papua ini tidak butuh pembangunan infrastruktur [dibandingkan] pembangunan manusia dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia,”ungkap Murib.

Murib menyatakan MRP memiliki catatan tersendiri tentang pemerintahan Jokowi selama lima tahun berkuasa. Dengan semangat Nawacita, Jokowi mengunjungi Papua lebih dari lima kali, menemui banyak pemangku kepentingan di Papua. Aka tetapi, sayangnya Jokowi justru tidak berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat adat di Papua. Padahal, masyarakat adat di Papua adalah pemilik tanah Papua.

Murib menyayangkan, Jokowi bahkan tidak pernah bertemu dan berdialog mendalam dengan perwakilan masyarakat adat yang duduk di MRP. MRP hanya mendengar Jokowi mengunjungi Papua, bertemu dengan banyak pihak yang dianggap penting oleh Jokowi, kecuali para wakil resmi masyarakat adat di MRP.

Loading...
;

“MRP ini honai, rumah adat bersama orang Papua, perwakilan masyarakat [adat dari] 276 suku di tanah Papua. Karena itu,  Jokowi harus datang ke honai, bicara dengan rakyat Papua. Terutama datang di honai MRP ini,”ungkapnya.

Murib berharap pada masa mendatang Jokowi akan datang ke MRP, dan membicarakan dulu seluruh rencananya di Papua. Rakyat Papua melalui MRP akan menanggapi, dengan menyatakan bersedia menerima atau tidak menerima rencana Jokowi di Papua, dengan mengedepankan prinsip perlindungan bagi masyarakat adat di Papua. Murib menegaskan MRP berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan bagi pemerintah, demi melindungi hak masyarakat adat di Papua.

“Masyarakat adat di Papua adalah masyarakat pribumi yang diakui oleh dunia. Perserikatan Bangsa-bangsa memiliki mekanisme perlindungan masyarakat pribumi, dan prinsip itu telah diadopsi Pemerintah RI melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika MRP telah menerima rencana Jokowi, silahkan dilaksanakan. Jika MRP tidak menerima rencana Jokowi, janganlah Jokowi melaksanakan rencana itu,” kata Murib.

Dominikus Surabut, ketua Dewan Adat Papua mendesak Jokowi tidak mengulang kecenderungan pemerintahan periode pertamanya yang tidak menghargai masyarakat adat. Jokowi harus menghargai masyarakat adat, sebagai pemilik hak, yang lebih dulu mendiami di tanah Papua.

“Kalau tidak pernah bertemu MRP, dan tidak pernah bertanya kepada MRP, sebagai lembaga yang bekerja melindunggi hak-hak orang asli papua, kita bertanya mengapa? Apakah Jokowi masih menghargai orang Papua sebagai bagian dari Indonesia?” tanya Surabut di Jayapura, Kamis. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)