HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP jalankan proses pembuktian klaim hak ulayat atas tanah yang dikuasai PT Pertamina

Foto ilustrasi – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menjalankan proses pembuktian klaim hak ulayat marga Tanawani dari suku Tanao Tarao atas sebidang tanah yang dikuasi PT Pertamina di Kepulauan Yapen, Papua. MRP memastikan tanah seluas 2 hektar itu merupakan tanah ulayat Rudolf Tanawani, warga marga Tanawani dari Suku Tanao Tarao.

Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, Demas Tokoro kepada jurnalis Jubi pada Selasa (18/6/2019). Tokoro menyatakan MRP menjalankan proses pembuktian klaim hak ulayat itu dengan turun ke Serui dan mempertemukan para pemangku kepentingan atas klaim hak ulayat itu.

Menurut Tokoro, upaya menjalankan proses pembuktian klaim hak ulayat marga Tanawani itu merupakan pelaksanaan kewenangan MRP melindungi dan menyelamatkan orang asli Papua dan tanah ulayatnya. “Kami ke sana ketemu para tokoh adat pada 26 Mei 2019 lalu. Pada 27 Mei 2019, kami bertemu Badan Pertanahan Nasional dan [manajemen] PT Pertamina,” ungkap Demas Tokoro di Jayapura, Selasa.

Tokoro menyatakan dalam kunjungannya ke Serui itu, MRP telah mengecek status hak atas tanah atas persil yang digunakan PT Pertamina sejak 1979. Dari pengecekan sertifikat hak atas tanah, berikut surat pelepasan tanah itu, MRP menilai PT Pertamina dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Yapen tidak bisa membuktikan keabsahan penguasaan tanah oleh PT Pertamina.

Loading...
;

“Ketika kami mengecek BPN, BPN tidak memiliki surat pelepasan adat atas persil itu. Ketika kami mengecek PT Pertamina, PT Pertamina juga tidak memiliki surat pelepasan adat atas persil itu. Kami [MRP] tinggal menyatakan bahwa tanah itu merupakah hak ulayat marga Tanawani,” kata Tokoro.

Tokoro menegaskan, pengakuan MRP terhadap klaim hak ulayat marga Tanawani atas persil itu telah dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPN Kepulauan Yapen, perwakilan manajemen PT Pertamina, MRP, dan pemilik hak ulayat. MRP akan menindaklanjuti berita acara itu dalam sidang MRP berikutnya, agar dapat dikuatkan menjadi Keputusan MRP atas klaim hak ulayat marga Tanawani. “Dalam waktu yang tidak terlalu lama, MRP akan mengesahkan siapa pemilik hak ulayatnya,”ungkap dia.

Tokoro juga menegaskan, hasil dari proses pembuktian yang dijalankan MRP itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap PT Pertamina. Manajemen PT Pertamina harus menerima pengakuan hak ulayat marga Tanawani oleh MRP. Manajemen PT Pertamina yang telah menguasai tanah itu selama 40 tahun harus menyelesaikan kewajibannya memenuhi tuntutan marga Tanawani selaku pemilih hak ulayat atas persil itu.  “Terkait proses perundingan selanjutnya, MRP menyerahkan proses itu kepada keluarga dan suku pemilik hak ulayat,”ungkap Tokoro.

Menurut Tokoro, saat ini MRP juga tengah menjalankan proses pembuktian klaim ulayat serupa atas persil tanah seluas 40 hektar di Kabupaten Merauke. Tanah itu menjadi lokasi pembangunan rumah sakit tipe B, dan diduga pihak yang menguasai tanah tidak memiliki bukti surat pelepasan adat dari pemilik hak ulayat atas persil tersebut. “Kalau di Merauke belum selesai. Kami masih proses fasilitasi,”ujarnya.

Rudolf Tanawani, pemilik hak ulayat yang mengundang MRP memfasilitasi proses pembuktian klaim hak ulayatnya itu menyampaikan terima kasih kepada MRP yang telah serius merespon pengaduannya. Hasil pembuktian klaim hak ulayat itu dinilai Rudolf Tanawani menjawab kerinduan pihaknya yang selama 40 tahun melihat tanahnya diserobot PT Pertamina.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan MRP, Timatius Murib dan Ketua Kelompok Kerja Adat Demas Tokoro yang menjawab apa yang menjadi pergumulan kami selama 40 tahun,”ungkapnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top