Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP: Kami menolak semua rencana pemekaran di Papua

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menolak gagasan pemekaran daerah otonomi baru, baik itu pemekaran provinsi maupun pemekaran kabupaten/kota di Papua. Pemekaran daerah otonomi baru yang sudah terjadi di Papua dinilai hanya membentuk elit politik lokal baru dan orang kaya baru, dan gagal memperbaiki kesejahteraan maupun hak hidup orang asli Papua.

Hal itu dinyatakan Timotius Murib di Jayapura, Jumat (19/7/2019). “MRP sangat menolak [wacana pemekaran daerah otonomi baru di Papua]. Jangan ada isu-isu pemekaran. [Wacana pemekaran daerah otonomi baru dan] pengangkatan pegawai sebanyak-banyaknya  muncul pada akhir masa [kucuran Dana Otonomi Khusus Papua, ini ada apa?”ungkap Murib mempertanyakan.

Murib menegaskan agenda penyelamatan nyawa orang asli Papua seharusnya menjadi tujuan terpenting dari Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Murib menjelaskan, saat ini keberadaaan manusia Papua terancam karena banyaknya kekerasan aparat negara, kecanduan minuman beralholol, wabah penyakit menular seksual, maupun wabah berbagai penyakit lainnya.

Pemekaran yang telah dilakukan di Papua dinilainya gagal menghilangkan berbagai ancaman terhadap keselamatan orang asli Papua. Alih-alih menghilangkan ancaman tersebut, pemekaran daerah otonomi baru yang telah terjadi di Papua sejak 1996 cenderung hanya melahirkan elit politik baru maupun orang kaya baru, dan memecah-belah keutuhan maupun eksistensi orang asli Papua.  “Bicara Papua itu bicara nyawa, bukan sekedar uang, bukan sekedar jabatan,” tegas Murib.

Loading...
;

Anggota MRP Nicolaus Degey yang merupakan perwakilan Sinode Gereja Kemah Injil di Papua juga menilai aspirasi dan tuntutan pemekaran daerah otonomi baru di Papua lebih merupakan aspirasi elit ketimbang keinginan orang asli Papua. Degey menyatakan rakyat di Papua justru tidak pernah memikirkan pemekaran Provinsi Papua Tengah maupun pemekaran kabupaten/kota di Papua.

“Pemekaran itu aspirasi elit politik. [Aspirasi itu] mengatas-namakan rakyat, tetapi akan  mengorbankan rakyat kecil,” ungkap Degey di Jayapura pada pekan lalu.

Degey menyatakan berbagai pemekaran daerah otonomi baru di Papua justru sudah berdampak buruk dan mengancam potensi sumber daya alam di Papua. Degey mencontohkan pemekaran kabupaten yang terjadi di wilayah adat Meepago, yang kini membuat penambangan emas ilegal marak terjadi di berbagai wilayah Meepago. Penambangan itu terjadi tanpa terkendali, dan mengabaikan hak masyarakat adat setempat selaku pemilik hak ulayat lokasi tambang.

“Pemekaran itu mengancam [lingkungan yang selama ini menghidupi orang asli Papua, antara lain justru karena] potensi penambangan mineral yang tinggi. Hari ini saja [berbagai wilayah di Papua sudah ramai karena banyak] penambangan ilegal. Rakyat asli Papua masih berpikir, bagaimana cara mereka mengembalikan hak mereka [atas wilayah yang kini menjadi lokasi tambang], ujar Degey.

Ketimbang memikirkan pemekaran daerah otonomi baru di Papua, Degey menyatakan elit politik di Papua seharusnya memikirkan bagaimana cara menjaga sumber daya alam itu. Elit politik di Papua seharusnya mencari cara untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam itu tidak malah mencelakakan orang asli Papua.

“Elit mesti berfikir [bagaimana] menjaga dan mengelola kekayaan alam itu. Bukan [malah sibuk bikin pemekaran dengan alasan [ada] potensi sumber daya alam yang bisa] menjamin kehidupan. [Jika pengelolaan potensi sumber daya alam dilakukan dengan pemekaran, maka jaminan kehidupan orang asli Papua justru] tidak akan akan terjadi,”ungkapnya.

Sekretaris Dewan Adat Lapago, Engelbertus Surabut, juga menilai berbagai tuntutan pemekaran di Papua lebih dilatarbelakangi kepentingan elit politik di Papua menciptakan jabatan politik baru. Kepentingan itu dinilai Surabut bertemu dengan kepentingan pemerintah pusat untuk memecah belah Papua.

“[Mereka masih] bicara pemekaran atas nama kesehteraan, [sementara berbagai pemekaran yang sudah terjadi] terbukti tidak [memperbaiki kesejahteraan orang asli Papua]. Ada pemekaran delapan pemakaran sudah dilakukan di wilayah adat Lapago. Apakah lantas setelah pemekaran terjadi pembangunan berjalan di sana? Sekarang malah bicara pemekaran lagi elit birokrasi ini maunya apa?” Surabut mempertanyakan.

Surabut menegaskan seharusnya elit politik lokal di Papua bekerja untuk membuat lapangan kerja bagi orang asli Papua, dan bukan menggagas pemekaran yang cenderung membuka peluang kerja baru bagi orang non-Papua. “Lihat Kota Jayapura, tukang sapu saja orang pendatang. Apakah ini tanda mereka membuat stigma orang Papua tidak bisa kerja? Kalau stigma seperti itu ada, lalu apa manfaat pemekaran yang dijanjikan elit politik itu? Pemekaran itu untuk siapa?” ujar Surabut. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top