Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP: kepala daerah di Papua harus melindungi tanah masyarakat adat 

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta para kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua menjaga hutan dan tanah di Papua demi menyelamatkan manusia dan tanah Papua. MRP berharap kepala daerah kabupaten/kota di Papua melindungi tanah masyarakat adat di Papua yang dinilai terkait langsung dengan kehidupan dan keselamatan masyarakat adat itu.

Hal itu disampaikan Ketua MRP Timotius Murib di Jayapura, Kamis (20/6/2019). Pernyataan itu disampaikan Murib di sela-sela rapat dengar pendapat Panitia Khusus Pokok-pokok Pikiran dan konsep Peraturan Daerah Khusus MRP terkait perlindungan hak orang asli Papua.

“Kita akan meminta padangan kepala daerah [kabupaten/kota di Papua] terhadap upaya perlindungan tanah [masyarakat adat] ini harus jelas. Tanah ini hidup dan keselamatan orang asli Papua,” ungkap Timatius Murib.

Murib menyatakan setiap kepala daerah kabupaten/kota di Papua harus memiliki pandangan yang jelas terkait upaya perlindungan tanah masyarakat adat di wilayahnya masing-masing. Kepala daerah kabupaten/kota di Papua harus mampu mempertemukan kepentingan untuk melindungi tanah masyarakat adat di Papua dengan kepentingan pelaksanaan pembangunan.

Loading...
;

Murib juga menegaskan rencana pembangunan yang menjadi visi dan misi dari kepala daerah kabupaten/kota di Papua harus mengedepankan kepentingan untk melindungi orang asli Papua maupun tanah masyarakat adat di Papua. “Kepala daerah bilang akan membuat ini dan itu, itu seperti panggung. Akan tetapi, kalau tanah [masyarakat adat di Papua] sudah di kuasai pihak lain, di mana kepala daerah mau melaksanakan visi dan misinya,”ungkap Murib.

Ia menegaskan, setiap kepala daerah kabupaten/kota di Papua wajib membina masyarakat adat untuk menjaga tanah ulayatnya agar tidak pindah tangan. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Papua juga tidak boleh sembarang memberikan izin kepada pihak lain, yang merugikan masyarakat adat di negerinya sendiri.

Murib berharap kepala daerah kabupaten/kota di Papua mengajak masyarakat adat untuk kembali mengolah tanah ulayat mereka. “Bisa bikin kolam ikan, tanam sayur dan ternak atau apapun sesuai potensi. Kalau sayur, hasilnya, pemerintah [harus] memfasilitasi [dengan] mencari pasar. Sekarang hotel di Papua sudah banyak, bisa juga ke Freeport, atau pemerintah beli,”ungkapnya.

Jika masyarakat adat di Papua mampu mendapatkan manfaat ekonomi dari tanah yang diolahnya sendiri, Murib yakin masyarakat adat Papua akan mampu mempertahankan tanah ulayatnya. Murib menilai upaya itu lebih bermanfaat ketimbang upaya pemerintah daerah membangun jalan dan jembatan.

“Manusia Papua tidak butuh pembangunan. Manusia Papua butuh keselamatan. Buat yang bisa menyelamatkan manusia Papua,”ungkap pria yang murah senyum ini.

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut mengatakan program perlindungan tanah adat itu mestinya menjadi agenda utama dari setiap kepala daerah di Papua. Sorabut menegaskan, hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka akan menjadi penentu keberhasilan melindungi orang asli Papua.

“Kalau kepala daerah tidak bisa perlindungan tanah adat, pemerintah menjadi pelaku  atau aktor utama yang merusak dan membunuh orang asli Papua,”ungkap Sorabut kepada jurnalis Jubi melalui sambungan teleponya, Kamis (20/06/2019). (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G 

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top