Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP meminta pengadilan para mahasiswa dan pelajar berjalan adil

Sejumlah mahasiswa menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (13/11/2019) sebagai terdakwa dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran pada amuk massa yang terjadi di Kota Jayapura pada 29 Agustus 2019. – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Majelis Rakyat Papua atau MRP berharap Negara melalui lembaga peradilan bertindak adil dalam mengadili para mahasiswa dan pelajar yang diproses hukum karena mengikuti unjukrasa anti rasisme. MRP menegaskan akar masalah atas gelombang unjukrasa dan amuk massa di Papua adalah persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019.

Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan pihaknya mengikuti proses hukum terhadap para mahasiswa dan pelajar yang terlibat demonstrasi anti rasisme. “Proses hukum mulai jalan, baik itu di Papua maupun di luar Papua. [Mereka] yang menjalani proses hukum itu mayoritas mahasiswa dan pelajar,” kata Timotius Murib di Jayapura, Kamis (14/11/2019).

Murib menyatakan warga sipil atau aktivis politik yang menjalani proses hukum sangat sedikit. Kebanyakan mahasiswa dan pelajar yang tengah diadili adalah orang yang secara spontan terlibat dalam unjukrasa damai yang berujung dengan pelemparan, perusakan, pembakaran, ataupun kekerasan lainnya.

Unjukrasa anti rasisme itu antara lain terjadi di Jayapura, Manokwari, Jayawijaya, Deiyai, Mimika, Fakfak, dan Sorong.  Dalam sejumlah unjukrasa anti rasisme, para pengunjukrasa terluka atau terbunuh.

Loading...
;

Murib menegaskan, akar persoalan yang menyebabkan unjukrasa terjadi di berbagai kota di Papua maupun di luar Papua adalah persekusi dan rasisme yang dilakukan oknum tentara dan anggota organisasi kemasyarakatan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. “Substansi [masalah] ini rasisme, bukan kriminal atau kekerasan oleh mahasiswa. Itu akar masalahnya,”ungkap Murib.

Ia menegaskan penting bagi Negara untuk memastikan lembaga peradilan yang mengadili para mahasiswa dan pelajar itu menyentuh akar masalahnya. Hal itu penting untuk memastikan adanya keadilan bagi semua warga negara, termasuk para mahasiswa dan pelajar yang sedang mengikuti proses sidang.

“Kalau bicara adil, mahasiswa dan pelajar ini, punya hak bersuara [atas masalah] pendidikan dan ekonomi, demi masa depannya,”ungkap Murib.

Murib menegaskan, Negara tidak boleh mengabaikan tindakan persekusi dan rasisme yang menjadi pemicu berbagai unjukrasa damai maupun amuk massa di Papua. “Apa lagi kami dengar anak dibawa umur diseret ke pengadilan. Anak ini punya masa depan, jadi harus ada penangan khusus,” kata Murib.

Jika peradilan umum mengadili anak di bawah umur, Murib khawatir proses hukum itu akan merusak masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. “Kita harap Negara adil, menegakkan hukum yang benar-benar adil,” kata Murib.

Dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jayapura pada Rabu (13/11/2019) advokat Sugeng Teguh Santoso menyatakan terdakwa IH adalah anak di bawah umur yang tidak bisa diadili di peradilan umum. IH yang didakwa melakukan perusakan sebagaimana diatur Jaksa Umum (JPU) Adrianus Tomana telah mendakwa IH dengan Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) atau Kedua, Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP itu baru berumur 17 tahun.

“Kami mengecam keras proses hukum terhadap IH yang sejak awal ditangkap tidak tunduk pada ketentuan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Mestinya penyidik dan Jaksa sebagai penegak hukum memahami bahwa pemberlakuan UU SPPA terhadap anak [bersifat] wajib,” kata advokat Sugeng Teguh Santoso.

Dalam eksepsinya, tim penasehat hukum IH meminta Majelis Hakim membebaskan IH dari tahanan dan menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan lebih lanjut karena bukan kompetensi Pengadilan Negeri Jayapura. Tim penasehat hukum IH juga meminta Majelis Hakim memulihkan harkat, martabat, dan nama baik IH.

JPU Adrianus Tomana usai sidang pada Rabu mengatakan eksepsi tim penasehat hukum IH itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan IH. Tomana mengatakan berdasarkan pengakuan terdakwa  informasi dalam ijasah yang menyatakan IH baru berumur 17 tahun keliru. Tomana menyatakan IH sudah mengakui ia berumur 18 tahun.

“Kami telah memintai keterangan dokter gigi. Menurut dokter [gigi], anak ini sudah memasuki [usia] 18 tahun. Kami akan memberikan jawaban minggu depan, Jadi kalau sudah ada konfrmasi,  tidak ada lagi perdebatan soal umur,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top