Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP mendesak agar aparat tidak mengembangkan konflik di Papua

Ilustrasi perang, pixabay.com

 

 

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua, Nikolaus Degey, mendesak elit politik sipil dan militer berhenti mengembangkan opsi kekerasan atas nama penegakan hukum yang sebenarnya mencari popularitas dan kedudukan di Papua. Degey mencurigai pendekatan militer di Nduga, Intan Jaya dan Puncak tidak pernah mempertimbangkan warga sipil.

“Jangan kembangkan opsi konflik untuk mencari keuntungan. Kalau opsi itu, mau bawa ke mana rakyat sipil dan negara ini,”ungkap Degey Kepada jurnalis Jubi, Rabu (16/01/2020) pagi tadi.

Baca juga : Membaca potensi Mahfud MD dalam menangani konflik Papua

Inkonsistensi dan urgensi sikap Gubernur Papua dalam meresolusi konflik Papua

Loading...
;

Atasi konflik Papua, Ramos-Horta desak dialog; Powes Parkop dorong referendum

Ia menjelaskan pendekatan militer selama ini  tidak pernah mempertimbangkan warga sipil yang dampaknya menimbulkan ratusan warga tewas di Nduga dan ribuan mengunggsi.

“Situasi pengungsian yang sama terjadi di Intan Jaya dan Puncak,” kata Degey menambahkan.

Ia menyebutkan nasib para pengungsi di wilayah operasi militer itu tidak terurus hingga saat ini, tak jarang sejumlah warga tewas akibat kelaparan dan sakit. hal itu sebenarnya bertolak belakang dengan slogan yang dikembangkan pihak kepolisian dan TNI.

“Kondisi itu tak sesuai dengan slogan aparat yang seharunya mengayomi dan melayani masyarakat,”kata Degey menjelaskan.

Kehadiran aparat militer dinilai menciderai fasafah pancasila yang justru dijadikan dasar kehadiran polisi dan TNI di Papua. Ia mencontohkan sila pertama mengakui adanya Tuhan, namun saat perayaan Natal dan hari besar lainnya di Papua justru terganggu dengan aksi penangkapan.

Degey menyebut pegakuan terhadap adanya Tuhan itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjalankan tugas melayani masyarakat sesuai dengan sila-sila berikutnya.

“Sila kedua jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus bersikap manusiwi dan itu harus hadir sebagai manusia yang beradab dalam tugas melayani masyarakat,”katanya.

Ia mencurigai mencurigai dan menuding para jenderal di institusi kepolisian sedang menciptakan konflik di Papua.

Mantan anggota DPR Papua jalur pengangkatan, John Gobay, mengatakan peperangan antara pasukan Indonesia dan organisasi Papua bmerdeka hanya merugikan warga sipil.

“Kita harus jujur kontak senjata antara TPNPB dan Militer Indonesia di Intan Jaya juga daerah lain membuat masyarakat tidak nyaman,” kata Gobay.

Situasi yang ada mestinya membuka mata dan menggugah hati pengambil keputusan di institusi militer dan sipil di Jakarta serta Papua.

“Padahal TPN-PB itu manusia yang bisa diajak bicara. Kita pasti masih ingat awal konflik di Nduga, berawal dari seorang Johni Arung (JA) yang sering komunikasi dengan TPN-PB,” kata Gobay.

Menurut dia, sebenarnya pemerintah Indonesia dan organisasi Papua merdeka bisa duduk bersama dan mencari solusi. “Kalau konflik bersenjata yang dikedepankan, solusi dan niat baik membangun Papua tidak akan terwujud. Duduk bicara, apa sih yang susah,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top